Category: Article

Category: Article

JAKARTA. Oxfam Indonesia dan International NGO Forum on Indonesia Development (lNFlD) menilai, pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi untuk masyarakat superkaya menjadi salah satu upaya mengatasi ketimpangan di dalam negeri. Dalam laporannya yang berjudul “Menuju Indonesia yang Lebih Setara”, Oxfam dan INFID encatat peringkat ketimpangan Indonesia berada di posisi terburuk keenam di dunia.

Oxfam dan INFID menilai, sistem perpajakan di Indonesia saat ini belum mampu mendistribusikan kekayaan dan memastikan bahwa setiap orang membayar sesuai kemampuannya. Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan agar pengenaan pajak penghasilan (PPh) terhadap orang-orang super kaya di Indonesia.

Caranya, melalui pengenaan tarif pajak 45% untuk orang-oramg berpenghasilan lebih dari Rp 10 miliar per tahun. Golongan ini mencakup kalangan eksekutif, manajemen puncak, pemilik dan pemegang saham dari beberapa perusahaan terbesar di Indonesia.

“Terdapat 200.000 orang dengan penghasilan di atas Rp 10 miliar di Indonesia,” Dini Widiastuti juru bicara Oxfam, Kamis (23/2). Lebih lanjut menurutnya, tarif teratas 45% dari PPh tersebut diterapkan di negara-negara G20 yang lain, seperti Inggris, sementara negara maju seperti Belgia sebesar 50% dan Denmark 51,5%.

Tak berhenti sampai di situ, dalam jangka panjang pemerintah juga dinilai harus melakukan peninjauan sistem PPh pribadi untuk mengenakan pajak tambahan bagi kalangan puncak tersebut dengan tarif yang lebih tinggi. Misalnya, kisaran Rp 500 juta-Rp 5 miliar per tahun dikenakan tarif pajak 45% dan 65% untuk berpenghasilan lebih dari Rp 10 miliar per tahun.

Selain itu, Oxfam dan INFID juga disarankan menerapkan tarif pajak tinggi untuk harta kekayaan dan pajak harta warisan. Beberapa negara maju, seperti Jepang dan Korea Selatan telah menerapkan tarif pajak harta warisan dengan besaran masing-masing 55% dan 50%.

Pihaknya juga menyarankan kepada pemerintah untuk membatalkan rencana pemangkasan tarif PPh badan dan meninjau ulamh insentif pajak. Sebab, pemangkasan pajak tersebut dinilai tidak serta-merta meningkatkan kepaturan pajak dan menarik investor asing untuk masuk ke dalam negeri.

Faktor penentu yang menarik investor asing untuk berinvestasi di dalam negeri justru berupa tingkat keterampilan di dalam negeri, ketersediaan infrastruktur, dan stabilitas makroekonomi.

Sumber:

http://nasional.kontan.co.id/news/pajak-45-untuk-si-super-kaya-atasi-ketimpangan


Category: Article

Tags :

Category : Article , News Article

JAKARTA. Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiaseteadi memperlambat ritme bicaranya. Ia tiba-tiba mengaku sedih lantaran pelaksanaan program amnesti pajak (tax amnesty) akan berakhir kurang dari dua bulan lagi.

“Terus terang saya sampaikan, saya agak sedih karena dua bulan ini mau ditinggal amnesti dan amnesti tidak akan pernah kembali,” ujarnya saat berbicara dalam seminar Problem Defisit Anggaran di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/2).

Program yang sempat menuai pro dan kontra sejak awal pelaksanaanya itu memang merupakan kebijakan langka. Sebab, kebijakan serupa belum tentu akan ada lagi sampai 30 tahun ke depan.

Sebelum 2016, pelaksanaan tax amnesty terakhir kali dilaksankan pada 1984 silam. Butuh waktu 32 tahun program tersebut “dihidupkan” lagi dan dijalankan pada 2016.

Setelah tax amnesty berakhir, pemerintah akan mengambil langkah keras melalui penegakan hukum hingga memperketat ketentuan-ketentuan perpajakan.

Dari sisi global, sistem keuangan juga akan semakin transparan. Sebab, sejumlah negara sudah meningkatkan intensitas pertukaran informasi antarnegara, termasuk informasi di sektor keuangan global untuk kepentingan perpajakan.

Cerita mudahnya menyembunyikan kekayaan di luar negeri bisa jadi akan berubah pada 2018 mendatang. “Karena itu kalian bisa menyesal kalau tidak ikut (amnesti pajak),” kata Ken.

Saat ini program tax amnesty sudah memasuki periode ketiga atau terakhir. Program itu akan resmi ditutup pada 31 Maret 2017 mendatang. (Yoga Sukmana)

Sumber: http://nasional.kontan.co.id/news/saat-tax-amnesty-membuat-dirjen-pajak-sedih

Category: Article

Category : Article , News Article

Pemerintah Terbitkan PMK Pendapatan Tidak Kena Pajak

Kebijakan kenaikan PTKP ini diharapkan dapat menjadi stimulus tambahan bagi perekonomian nasional di paruh kedua tahun 2015 dan tahun berikutnya.

 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt559dfc82167af/pemerintah-terbitkan-pmk-pendapatan-tidak-kena-pajak

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.010/2015 tentang besaran Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang terbaru dan mulai berlaku untuk tahun pajak 2015. Dalam keterangan pers tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (9/7), Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, NE Fatimah mengatakan, peraturan ini mulai berlaku sejak 1 Juli 2015.

Selain itu, peraturan ini juga berlaku kepada wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan Rp36 juta pertahun. Ketentuan mengenai PTKP ini sesuai amanat dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh).

Dalam pasal itu dimungkinkan bahwa pemerintah dapat melakukan penyesuaian PTKP setelah melakukan konsultasi dengan DPR. Dengan demikian, sejak berlakunya PMK terkait penyesuaian PTKP ini, maka secara efektif besaran PTKP baru tersebut mulai berlaku sebagai dasar perhitungan kewajiban pajak PPh OP untuk tahun pajak 2015 atau per 1 Januari 2015.

Sejumlah hal menjadi pertimbangan penyesuaian besaran PTKP. Pertama, untuk menjaga daya beli masyarakat apalagi telah terjadi pergerakan harga kebutuhan pokok yang cukup signifikan, khususnya di tahun 2013 dan 2014 sebagai dampak dari kebijakan penyesuaian harga BBM.

Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir terjadi penyesuaian Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di hampir semua daerah serta adanya tren perlambatan ekonomi, khususnya terlihat pada triwulan I-2015 yang hanya tumbuh sebesar 4,7 persen.

Pemerintah menyadari bahwa saat ini tidak bisa mengandalkan sisi eksternal guna mendorong kinerja ekonomi, sehingga mencoba untuk mendorong permintaan domestik melalui investasi maupun konsumsi masyarakat. Kinerja investasi diharapkan dapat terdorong melalui belanja infrastruktur yang meningkat besar, sedangkan konsumsi masyarakat dapat meningkat melalui kebijakan penyesuaian PTKP dan berbagai program bantuan sosial.
Dari sisi penerimaan pajak, naiknya PTKP berarti akan menurunkan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Sehingga, konsekuensinya akan ada penurunan penerimaan PPh orang pribadi dibandingkan proyeksi penerimaan yang seharusnya dapat diperoleh.

Namun, pemerintah memandang perlu untuk memberikan stimulus ekonomi guna mendorong peningkatan permintaan keseluruhan pada saat kondisi ekonomi sedang dalam perlambatan. Sekaligus mendorong membesarnya tax base dari penerimaan PPN.

Berdasarkan data historis, kenaikan besaran PTKP tidak mempengaruhi terjadinya penurunan penerimaan secara nominal dibandingkan tahun sebelumnya. Tetapi, peningkatan PTKP tersebut mempengaruhi perlambatan pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi, yang bersifat sementara.

Dari sisi ekonomi makro kenaikan PTKP bisa berdampak positif, terutama pada naiknya pendapatan siap belanja (disposable income). Sehingga pada gilirannya akan mendorong permintaan baik melalui konsumsi rumah tangga maupun investasi.
Kebijakan kenaikan PTKP ini diharapkan dapat menjadi stimulus tambahan bagi perekonomian nasional di paruh kedua tahun 2015 dan tahun berikutnya. Untuk itu, Wajib Pajak diharapkan menyesuaikan penghitungan pajak dengan PTKP yang baru untuk tahun pajak 2015 dan sesudahnya.

 


Category: Article

Category : Article , News Article

http://ekonomi.rimanews.com/keuangan/read/20150726/225214/Ini-Beda-Sunset-Policy-2008-dan-Tahun-Pembinaan-Wajib-Pajak-2015

Rimanews – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan tahun 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015. Kebijakan ini mengingatkan kita pada sunset policy yang diluncurkan pada tahun 2008. Serupa tapi tak sama. Itulah TPWP 2015 dan sunset policy 2008/

Berdasarkan keterangan yang dikutip dari situs Kemenkeu, Minggu (26/7/2015), kedua kebijakan ini memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu menghapuskan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan atau pembetulan SPT Tahunan.

Namun, ada beberapa perbedaan dan keterbatasan yang dimiliki sunset policy jika dibandingkan dengan TPWP 2015. Keterbatasan tersebut antara lain insentif hanya diberikan atas PPh dan  insentif hanya diberikan jika Wajib Pajak menyampaikan pembetulan SPT tahun pajak sebelum 2007.

“Hal itu mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU KUP 2007,” jelas Kemenkeu dalam penjelasannya.

Sementara itu, TPWP 2015 memiliki beberapa kelebihan seperti insentif diberikan kepada seluruh jenis pajak, insentif diberikan kepada Wajib Pajak yang menyampaikan SPT pertama kalinya atau SPT pembetulan, serta insentif diberikan atas keterlambatan pembayaran maupun keterlambatan pelaporan SPT yang dilakukan di tahun 2015.

 


Category: Article

VIVA.co.id – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan bagi investasi langsung khususnya bagi industri pionir. Dengan aturan ini investor baru dapat memperoleh pengurangan PPh hingga 20 tahun.

 

Dalam aturan yang diterbitkan pada tanggal 14 Agustus 2015 dijelaskan, pengurangan PPh badan diberikan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan utama usaha sebagaimana tercantum dalam izin prinsip atau izin usaha Wajib Pajak (WP) pada saat pengajuan permohonan pengurangan PPh badan, termasuk perubahan dan perluasannya, sepanjang termasuk dalam kriteria Industri Pionir.

 

“Pengurangan PPh diberikan paling banyak 100 persen dan paling sedikit 10 persen dari jumlah PPh badan yang terhutang,” bunyi Pasal 3 ayat (1) PMK itu dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet (setkab.go.id), Selasa 25 Agustus 2015.

 

Dalam PMK tersebut tertulis jelas besarnya pengurangan PPh diberikan dalam persentase yang sama setiap tahunnya selama jangka waktu paling lama 15 tahun pajak. Dan paling sedikit lima tahun pajak, terhitung sejak tahun pajak dimuilainya produksi secara komersial.

 

Namun, PMK ini juga memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas pengurangan PPh badan dalam jangka waktu menjadi paling lama 20 (dua puluh) tahun, dengan pertimbangan kepentingan mempertahankan daya saing industri nasional dan nilai strategis dari kegiatan usaha tertentu.

 

Syaratnya

 

Wajib pajak yang dapat diberikan fasilitas pajak ini wajib memenuhi kriteria di antaranya,  merupakan WP baru, merupakan industri pionir, dan mempunyai rencana penanaman modal yang baru yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang, paling sedikit sebesar Rp1 triliun.

 

Kemudian, investor wajib menyampaikan surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan Indonesia paling sedikit 10 persen dari total rencana penanaman modal sebagaimana dimaksud. Dana tersebut juga tidak boleh ditarik sebelum pelaksanaan realisasi penanaman modal.

 

“Harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah tanggal 15 Agustus 2015,” tulis aturan tersebut.

 

Adapun kriteria industri pionir sebagaimana yang dimaksud adalah industri logam hulu, industri pengilangan minyak bumi, industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam, dan industri permesinan yang menghasilkan mesin industri.

 

Kemudian, industri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan, industri telekomunikasi, informasi, dan komunikasi, industri transportasi dan kelautan serta industri pengolahan yang merupakan industri utama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

 

Untuk memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud, menurut PMK ini, wajib pajak menyampaikan permohonan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Selanjutnya, Kepala BKPM akan melakukan verifikasi terhadap permohonan tersebut, dan berkoordinasi dengan menteri terkait.

 

Selanjutnya, Menteri Keuangan dengan atau tanpa dasar laporan komite verifikasi dapat menyetujui usulan pemberian fasilitas pengurangan PPh badan.

http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/665364-aturan-baru–investor-bisa-libur-bayar-pajak-20-tahun


Category: Article

Tags :

Category : Article , News Article

Liputan6.com, Jakarta – DPR RI telah mengetok palu Undang-Undang pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015.

Dengan kata lain, APBN pertama kali pemerintahan Presiden Jokowi dapat langsung dialokasikan sesuai dengan sektor masing-masing yang sudah disepakati.

Salah satunya mengenai pemberian remunerasi dan peningkatan gaji bagi para pegawai di Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Dalam APBN-P telah termuat anggaran untuk kenaikan gaji para pegawai‎ pajak sebesar Rp 4 triliun. “Tunggu perpresnya, bulan ini selesai, jadi bulan depan naik gaji,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Gedung DPR RI, seperti dikutip Sabtu (14/2/2015).

‎Sebelumnya, sekretaris Jenderal Kemenkeu, Kiagus Badaruddin mengatakan kenaikan gaji tersebut akan dilakukan secara bertahap untuk memicu kinerja pegawai pajak yang pada tahun ini ditargetkan penerimaan pajak mampu Rp 1400 triliun.

‎Pegawai level bawah seperti Account Representative, petugas pemeriksa, level Direktur, sampai Dirjen gajinya akan naik. “Mudah-mudahan penaikannya bagus tapi dilihat berbasis capaian kinerja,” kata Kiagus.

‎Saat ini, Dirjen Pajak mengantongi gaji pokok Rp 60 juta per bulan. Sedangkan pegawai Pajak paling rendah memiliki penghasilan pokok per bulan sekira lebih dari Rp 2 juta.

‎Namun Kiagus memastikan, bakal membatalkan penaikan gaji apabila pegawai Pajak tidak sukses mengumpulkan penerimaan sesuai target. Konsekuensi ini, kata dia, juga berlaku untuk Dirjen Pajak.‎ (Yas/Nrm)

Sumber:http://bisnis.liputan6.com/read/2175737/bulan-depan-pegawai-pajak-terima-gaji-lebih-besar


Category: Article

Category : Article , News Article

penerimaan pajak

JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Sigit Priadi Pramudito menyampaikan, realisasi penerimaan pajak hingga April 2015 mencapai Rp293 triliun.

“Sampai April, pajak saja di luar migas sebesar Rp293 triliun. Tahun lalu sebesar Rp283 triliun, meningkat Rp10 triliun,” ujarnya usai peluncuran Logo dan Tagline serta Roadmap Pasar Modal Syariah di Jakarta, Selasa (5/5/2015).

Menurutnya, kenaikan tersebut di luar dugaan karena belum termasuk dengan masuknya Pajak Penghasilan Nilai (PPN).

“Harusnya kurang dari tahun lalu, PPN tidak masuk, PPh (pajak penghasilan) naik 10% karena mulai keliatan hasilnya,” jelasnya.

Sigit menjelaskan, dengan adanya reinventing policy dapat membantu pemerintah dalam mengejar target pajak tahun ini.

“Revisi belum sampai sana, kuartal I di April belum apa-apa, belum kelihatan dari upaya rutin mengejar target. Investasi (reinventing policy) yang kita luncurkan pada 30 April sedikit kelihatan hasilnya,” pungkas dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menyatakan memiliki trik sendiri untuk mengejar setoran pajak mencapai Rp1.294 triliun. Trik tersebut dilakukan melalui kebijakan tahun pembinaan wajib pajak.

“Wajib pajak diberitahu agar ada kepatuhan agar ada kesadaran jangan sampai justru dikejar-kejar dan nabrak-nabrak, akhirnya takut semua. Ini tak benar,” katanya.

(rna)

sumber: http://ekbis.sindonews.com/read/997615/33/penerimaan-pajak-hingga-april-capai-rp293-triliun-1430818086


Category: Article

transaksi-wajib-pakai-rupiah

JAKARTA – Pemerintah segera mengambil langkah-langkah untuk menahan laju pelemahan nilai tukar rupiah yang dalam beberapa hari terakhir ini menembus level psikologis Rp 10.000 per dolar AS. Salah satu langkah yang akan diambil ialah mewajibkan transaksi di dalam negeri menggunakan mata uang rupiah.
Pelemahan nilai tukar rupiah yang berkepanjangan akan berdampak negatif terhadap industri di dalam negeri. Contohnya industri makanan dan minuman (mamin) yang sebanyak 60-65% bahan bakunya masih impor, namun 95% produk mamin dijual di dalam negeri.
Kalangan dunia usaha berharap pemerintah mengambil langkah-langkah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan menjaganya di bawah level Rp 10.000 per dolar AS. Pemerintah harus segera memantau transaksi yang menggunakan dolar AS di dalam negeri seperti di pelabuhan-pelabuhan ataupun properti.
Transaksi-transaksi yang masih menggunakan dolar tersebut harus secepatnya dikonversi dengan rupiah.
Selain itu, pemerintah harus membuat kebijakan yang mengurangi gangguan iklim investasi dan perdagangan. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan pemberian fasilitas bea ditanggung pemerintah untuk barang-barang modal yang masuk ke dalam negeri.
Hal itu sangat membantu bagi dunia usaha untuk tetap mempertahankan daya saing produk mereka. Di sisi lain, pemerintah diminta membuat kebijakan yang praktis agar bisa mendorong ekspor lebih tinggi lagi.
Peningkatan ekspor dapat menambah devisa dan pada akhirnya turut memperkuat nilai tukar rupiah.
Demikian rangkuman pendapat Menteri Perindustrian MS Hidayat, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Fiskal Moneter dan Kebijakan Publik Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno, dan Sekjen Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Franky Sibarani. Mereka dihubungi Investor
Daily, Senin (22/7), terkait pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level di atas Rp 10.000 per dolar AS.
Sementara itu, ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono dan ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti mengatakan, pergerakan rupiah sulit diprediksi.
Namun, mereka menilai lelang pertukaran (swap) valuta asing (foreign exchange) yang dilakukan Bank Indonesia (BI) sebagai langkah yang tepat untuk menyerap likuiditas valas dan menambah cadangan devisa.
Mata uang rupiah masih bergerak melemah terhadap dolar AS seiring minimnya sentimen positif di dalam negeri. Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin (22/7) sore bergerak melemah 15 poin menjadi Rp 10.070 dibanding posisi sebelumnya Rp 10.055 per dolar AS.
Menperin MS Hidayat mengatakan, pemerintah sedang mendalami kemungkinan untuk merancang aturan pelaksana UU No 7/2011 tentang Mata Uang. UU tersebut menetapkan, setiap transaksi harus dilakukan dengan mata uang rupiah. Hal itu, untuk menjaga rupiah dari tekanan fluktuasi.
Hidayat mengatakan, implementasi UU itu perlu dilakukan segera dengan tegas. Dia mencontohkan, negara-negara tetangga yang transaksinya tidak sepenuhnya didominasi mata uang asing, tapi mata uang asli negara tersebut.
“Wakil Menkeu Mahendra Siregar kemarin menyatakan meminta waktu untuk mendalami hal itu. Yakni, agar UU Mata Uang itu dibaca lagi dan dipraktikkan dengan tegas. Ini untuk menjaga rupiah. Sekaligus, demi kedaulatan rupiah,” kata Hidayat, di Jakarta, Senin (22/7).
Rencana pemerintah itu didukung oleh Apindo dan Kadin. Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi mengatakan, saat ini masih banyak transaksi perdagangan yang menggunakan dolar AS, yang menjadi pemicu menguatnya mata uang itu terhadap rupiah.
“Di Tanjung Priok banyak pakai dolar AS. Kita ingin transaksi pakai rupiah. Ini bisa menolong dari pemakaian dolar,” kata dia.
Sedangkan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Fiskal Moneter dan Kebijakan Publik Hariyadi Sukamdani mengatakan, semua transaksi business to business di dalam negeri harus menggunakan rupiah. “Pemerintah harus segera memantau transaksi yang menggunakan dolar AS di dalam negeri seperti di pelabuhan-pelabuhan ataupun properti. Transaksi-transaksi yang masih menggunakan dolar tersebut harus secepatnya dikonversi dengan rupiah,” kata dia.
Terkait pelemahan rupiah yang terus terjadi, Menperin MS Hidayat mengatakan, pemerintah sedang berupaya mengembalikan posisi kurs ke level normal. “Akan dijaga dan dikembalikan pada posisi Rp 9.500-9.600. Kekuatan ekonomi kita selama ini adalah menjaga kestabilan rupiah. Kemarin, pak Agus (Gubernur BI) juga menjanjikan akan tetap menjaga. Memang, butuh proses. Bahkan, dengan rate saat ini pun akan tetap di-manage.
Sebab, ini juga masih banyak akibat pengaruh global,” kata dia. Namun demikian, Sofjan ragu dolar AS akan menguat di Rp 9.500. Hal itu karena harga bahan baku yang diimpor sangat tinggi, di sisi lain harga komoditas yang diekspor cenderung rendah. “Tapi Rp 9.500 sudah nggak mungkin. Harga barang ekspor kita sedang menurun,” kata dia.
Sofjan memprediksi, kurs rupiah akan menunjukkan tanda-tanda kembali ke posisi normal sebelumnya mungkin pada September 2013. Namun posisinya tidak lagi bisa ke Rp 9.500, setidaknya di Rp 9.800-10.000.
“Saat ini, dengan kondisi rupiah seperti itu, setidaknya membantu ekspor yang saat ini terkoreksi akibat anjloknya harga-harga komoditas,” ujar dia.
Hariyadi Sukamdani mengatakan, dana-dana eksportir yang masih terparkir di luar negeri juga harus segera ditempatkan di dalam negeri.
“Itu akan memperkuat portfolio devisa kita,” ujar dia. Dia melanjutkan, Bank Indonesia juga berperan penting dalam melakukan operasi untuk menjaga rupiah.
Namun, pemerintah juga dapat mempertimbangkan pemberian fasilitas bea ditanggung pemerintah untuk barang-barang modal yang masuk ke dalam negeri. Hal itu sangat membantu bagi dunia usaha untuk tetap mempertahankan daya saing produk-produknya.
“Tetapi harus diwaspadai juga pemberian fasilitas itu bagi impor barang-barang konsumtif,” ucap dia. Menurut Haryadi, pelemahan rupiah tentunya menguntungkan eksportir, tetapi kalau terlalu lama pelemahannya juga tidak bagus. Idealnya, lanjtu dia, rupiah bisa stabil di kisaran Rp 9.000-9.500 dibandingkan dolar AS.
Dia menambahkan, jika nilai tukar rupiah sudah berada pada level Rp 10.000 ke atas, hal itu dapat mengancam fundamental ekonomi di dalam negeri. “Kalau rupiah sudah mencapai Rp 10.000 ke atas, perlu dipertanyakan kondisi fundamental kita. Harus ada upaya keras agar hal itu tidak terjadi dan berlarut-larut,” kata dia.
Secara terpisah, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mendesak pemerintah membuat kebijakan yang mengurangi gangguan iklim investasi dan perdagangan.
Menurut dia, pelemahan rupiah memberikan ruang kepada ekspor nonmigas mendapat tambahan marjin, khususnya ekspor nonmigas yang komponen biaya produksinya menggunakan rupiah.
Berdampak Negatif
Sekjen Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Franky Sibarani mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah berdampak negatif terhadap industri mamin di dalam negeri. Pasalnya, 60-65% bahan baku masih didatangkan dari impor. Sementara itu, 95% penjualan produk mamin masih dilakukan di dalam negeri.
“Artinya, pengeluaran kita masih banyak dalam bentuk dolar, sementara pemasukan dalam bentuk rupiah. Ini tentu tidak menguntungkan bagi industri,” kata Franky.
Dia menegaskan, pengadaan bahan baku dari impor dilakukan bukan karena harganya lebih murah, melainkan ketidaktersediaan produk-produk tersebut di dalam negeri. “Atau kalaupun ada, tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan industri nasional. Sehingga kami harus mendatangkan barang tersebut dari luar negeri,” ujar dia.
Franky berharap, pemerintah dapat menjaga nilai tukar rupiah di level Rp 9.500-9.700. “Jika saat ini rupiah telah menyentuh angka Rp 10.000 per dolar AS, artinya harus ada perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk kembali memperkuat rupiah,” ujar dia.
Di sisi lain, menurut dia, pemerintah dapat mencari titik-titik simpul untuk membuat kebijakan yang praktis agar bisa mendorong ekspor lebih tinggi lagi. “Peningkatan ekspor dapat menambah devisa dan pada akhirnya turut memperkuat nilai tukar rupiah,” ujar dia.
Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah memberikan tambahan daya saing untuk ekspor, namun akan sangat memberatkan neraca perdagangan Indonesia. Terlebih, negara-negara tujuan ekspor juga mengurangi permintaannya akibat krisis global sehingga akan cukup menggerus posisi ekspor tahun ini.
Sulit Diprediksi
Sementara itu, ekonom UGM Toni Prasetyantono menuturkan, pergerakan rupiah sulit diprediksi karena harus membandingkannya dengan pergerakan kurs negara emerging markets lainnya. Namun, dia memperkirakan idealnya kurs rupiah berada pada kisaran Rp 10.000 per dolar AS.
“BI (Bank Indonesia) sudah benar melakukan lelang foreign exchange swap untuk menyerap likuiditas valas. Ini akan menambah cadangan devisa,” ujar Toni.
Sedangkan dari sisi eksternal, lanjut dia, Kepala Bank Sentral Amerika Serikat (Fed) Ben Bernanke belum tentu mengurangi kebijakan quantitative easing (QE), sehingga ada kemungkinan penguatan dolar AS akan tertahan. Jika ini terjadi, pelemahan rupiah lebih lanjut akan mereda. “Namun jika rupiah masih melemah, apa boleh buat, BI Rate terpaksa dinaikkan lagi,” ungkap dia.
Sedangkan ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti mengungkapan, kendati melemah, nilai tukar rupiah saat ini masih sesuai fundamentalnya.
Pasalnya, pelemahan rupiah tidak hanya terjadi di Indonesia. “Berapa nilai tukar yang ideal, saya nggak bisa prediksi. Karena harus melihat juga nilai tukar negara-negara lainnya,” terang dia.
Destry pun menilai, langkah yang diambil Bank Indonesia dalam melakukan lelang swap sudah cukup bagus untuk memberikan kepastian kepada pemilik dolar. Pasalnya, menurut dia, salah satu permasalahan di Indonesia adalah langkanya dolar Amerika Serikat di pasar.
“Dengan adanya lelang swap tiap minggu, itu memperdalam pasar finansial. Problem utamanya market langka. Karena itu gimana caranya menjaga likuiditas dolar dan rupiah di pasar,” tambah dia. (nti)Sumber: Investor Daily

http://www.kemenperin.go.id/artikel/6873/Transaksi-Wajib-Pakai-Rupiah

Transaksi Rupiah


Category: Article

road-map-e-commerce-bakal-selesai-agustus-ini

Merdeka.comMenteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, mengatakan bahwa pemerintah berencana membuat road map atau rencana kerja untuk pengembangan e-commerce di Indonesia. Dirinya pun menargetkan selesai Agustus tahun ini.

“Kita rencanakan paling lambat itu Agustus ini sudah selesai itu road map,” kata dia saat ditemui seusai acara Workshop Perencanaan Road Map Industri E-Commerce Indonesia di Menara Multimedia, Jakarta, (10/04).

Saat ini, perkembangan rencana kerja itu masih dalam tahap usulan-usulan dari berbagai pihak. Setelah road map itu jadi, barulah kemudian akan dijadikan Rencana Peraturan Pemerintah (RPP). Dalam tahap ini, kata Rudiantara, juga akan melibatkan berbagai institusi seperti Dirjen Bea Cukai, Pajak, dan kementerian terkait.

“Bea cukai dilibatkan karena e-commerce tidak hanya dalam negeri saja tapi ngurusin luar negeri juga,” ungkapnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa potensi perkembangan e-commerce sangat besar di Indonesia. Berdasarkan data dari EY, secara potensi marketnya, Indonesia dengan penduduk mencapai 250 juta, 83,6 juta nya merupakan pengguna internet. Rata-rata pertumbuhan penetrasi internetnya mencapai 33 persen.

Sementara itu, pengguna smartphone sudah mencapai angka 71 juta unit. Tidak mengherankan bila pasar e-commerce secara sales digital advertising di Indonesia mencapai USD 1,2 miliar di tahun lalu. Oleh sebab itu dibutuhkan road map yang nyata untuk membantu mengembangkan potensi e-commerce ke depannya.

sumber: http://www.merdeka.com/teknologi/road-map-e-commerce-bakal-selesai-agustus-ini.html


Category: Article

290340_ihsg-tergerus-harga-minyak_663_382

VIVA.co.id – Laju indeks harga saham gabungan (IHSG) berakhir menguat sebesar 14,32 poin atau 0,26 persen menjadi 5.500,9 pada penutupan perdagangan Kamis, 9 April 2015. Namun, kenaikan indeks dibatasi oleh bertambahnya penjualan bersih asing (net foreign sell) yang mencapai Rp394,10 miliar.

Menguatnya indeks saham seiring dengan 152 saham naik, 128 saham turun dan sebanyak 101 saham tidak bergerak atau stagnan. Untuk volume perdagangan mencapai 7,15 miliar saham dengan nilai Rp4,78 triliun.

Adapun tiga saham teratas yang mampu menanjak, antara lain GGRM, LPGI dan ASII. Sedangkan, ketiga saham lainnya yang terkoreksi, yakni MYOR, LPPF dan MREI.

Senada dengan IHSG, indeks saham unggulan LQ45 turut positif dengan kenaikan 0,03 persen ke 954. Demikian halnya dengan indeks JII dan IDX30, masing-masing naik 0,14 persen ke 721 dan 0,14 persen ke 493.

Menurut Kepala Riset PT Universal Broker Indonesia, Satrio Utomo Purnomo, kondisi dari bursa regional yang penuh sentimen positif ikut memberikan dorongan kuat bagi IHSG untuk berada di zona hijau. Akan tetapi, katanya, penguatan ini hanya bersifat terbatas dalam jangka pendek mengingat menipisnya pembelian asing di pasar reguler.

Rupiah Menguat

Sebelumnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) juga ditutup menguat sebesar 29 poin atau 0,22 persen dibandingkan sehari sebelumnya sebesar Rp13.002.

Berdasarkan pantauan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI), rupiah tembus ke level Rp12.973 per dolar AS.

sumber: http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/611892-ihsg-tembus-5-500–rupiah-di-bawah-13-000


Popular Posts