Category: Article

Category: Article

Category : Article , News Article

pajak_02_n

Liputan6.com, Jakarta – Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Jakarta Tebet, Ana Astuti

Nugrahaningsih mengapresiasi langkah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandy yang melaporkan dan membayar pajak pribadinya. Menteri Yuddy mendatangi KPP Jakarta Tebet untuk melaporkan Pajak Pribadinya dengan cara e-filling pada Jumat (27/3/2015) lalu.

Sebenarnya pengisian pelaporan pajak pribadi secara e-filling bisa dilakukan wajib pajak dimana saja, bahkan melalui sambungan internet di rumah. Namun kedatangan Yuddy Chrisnandy ke KPP jakarta Tebet bukan hanya sekedar melaporkan pajak pribadinya.

“Selain melaporkan pajak, kedatangan beliau adalah untuk melihat langsung pelaksanaan kegiatan pelayanan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) di KPP Tebet. Sebagai pemimpin Aparatur Sipil Negara, beliau juga berkenan memberikan motivasi dan penguatan kepada pegawai pajak, karena beliau meyakini bahwa tugas, tantangan dan risiko dalam pegamanan dan target pajak yang besar dan tidak mudah,” ujar Ana Astuti.

Pada saat memberikan wejangan semangat kepada pegawai pajak KPP Tebet, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandy juga menyampaikan agar petugas pajak hendaknya didukung oleh instansi-instansi lain, termasuk Kepolisian, ketika sedang memeriksa dan menegakan upaya hukum terhadap wajib pajak. Menurut

Petugas pajak sangat membutuhkan dukungan dan koordinasi dari instansi-instansi lain terutama yang bisa memberikan data dan informasi. Bantuan dan dukungan dari instansi-instansi lain terhadap petugas pajak sangat penting artinya, karena hasil (outcame) dari petugas pajak akan dipakai untuk membiayai belanja pembangunan.

Setiap rupiah yang dibayarkan oleh rakyat dalam bentuk pajak, akan digunakan Negara untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, infrastruktur, serta fasilitas publik lainnya.

Pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara-Perubahan (APBN-P) 2015, pendapatan negara dari pajak mencapai Rp 1.484,16 triliun atau sebesar 84% dari pendapatan negara dalam APBN-P 2015.

Pencapaian target tersebut, menurut Ana, dari tahun ke tahun semakin berat dan akan mustahil tercapai tanpa kontribusi dari para pembayar pajak. Oleh karena itu, Ana juga menghimbau langkah Menteri PAN-RB bisa diikuti oleh masyarakat khususnya seluruh aparatur sipil negara dan pejabat pengelola negara.(Nrm)

http://bisnis.liputan6.com/read/2199243/kantor-pajak-ingatkan-masyarakat-bayar-dan-laporkan-pajaknya


Category: Article

Tags :

Category : Article , News Article

insentif pajak laporan keuangan

Liputan6.com, Jakarta Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) bakal menerbitkan tiga aturan insentif paling cepat akhir Maret 2015. Insentif ini menyangkut pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) atau tax allowance, tax holiday dan insentif pajak Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) guna mencerahkan iklim investasi di Indonesia.

Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, aturan pertama, revisi Peraturan Pemerintah No 52 Tahun 2011 tentang tax allowance. Dalam revisi aturan ini, lanjutnya, ada beberapa kriteria perusahaan yang bisa mendapatkan fasilitas tersebut.

“Sudah diputuskan ada perubahan mendasar bukan pada sektor tapi kriterianya dipermudah. Tadinya mempersulit diri sendiri dan banyak investor enggan melamar,” ujar dia di kantornya, Jakarta, Jumat (6/3/2015).

Kriteria tersebut, mencakup jumlah tenaga kerja yang diserap, tingkat komponen dalam negeri (TKDN), nilai investasi dan orientasi ekspor. Penetapan kriteria ini, sambung Bambang, bukan bermaksud ingin membatasi penanam modal.

“Misalnya industri kimia syaratnya pegawai 100 orang, nilai investasi sekian, ekspor berapa persen. Kalau kurang dari itu, nggak akan daftar. Jika seperti ini kesannya kita menyusahkan mereka, jadi kita bersihkan saja dan fokus pada daerah,” jelasnya.

Di samping itu, Bambang menyebut, revisi tax allowance untuk reinvestasi agar investor tidak membawa lari laba perusahaan ke luar negeri atau repatriasi. “Tax allowancelainnya untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) skala besar,” ujar dia.

Kedua, dirinya mengatakan, revisi aturan yang akan dikeluarkan lainnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 130/PMK.011/2011 tentang tax holiday atau pengurangan PPh badan bagi industri pionir.

“Periodenya di relaksasi untuk mendapatkan tax holiday. Nanti kita akan buat klausul kalau ada perusahaan yang nggak berhasil dapat tax holiday, maka otomatis dapat tax allowance. Tapi nggak bisa sebaliknya,” tambah Bambang.

Sementara aturan ketiga, dia mengaku, Peraturan Pemerintah tentang insentif pajak di KEK. Artinya, setiap perusahaan yang masuk dalam kawasan ekonomi khusus, otomatis memperoleh insentif tax allowance.

Bambang berharap tiga aturan insentif ini bakal keluar paling cepat akhir Maret 2015 dan paling cepat awal April ini. “Kita mau kejar akhir Maret ini atau awal bulan depan. Bosan sudah satu tahun nggak selesai,” cetus dia.(Fik/Nrm)

source: http://bisnis.liputan6.com/read/2186906/menkeu-obral-insentif-tiga-aturan-bakal-rilis-maret-2015

 


Category: Article

Batas Waktu Setor dan Lapor PPN

Adanya dualisme peraturan terkait batas waktu setor dan lapor PPN antara UU PPN nomor 52 tahun 2009 dan UU PPN pasal 15A terlihat saling bertentangan dan membuat kebingunan pelapor pajak.

Seperti yang kita ketahui bahwa UU perpajakan kita terbagi dua dalam pengaturannya. UU yang mengatur ketentuan formal dimasukkan semuanya dalam UU KUP. Sedangkan menyangkut masalah material diatur dalam UU yang terperinci sesuai dengan jenis pajaknya. Keduanya memiliki peranan penting terkait waktu setor dan lapor PPN.

Contoh pengaturan masalah fomal ketentuan perpajakan adalah dalam hal ketentuan yang mengatur kewajiban melaporkan penghitungan pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa atau batas waktu penyetoran pajak. UU PPN yang lama yakni UU nomor 8 tahun 1983 pada pasal 15 mengatur masalah pengaturan formal ini. Kemudian dalam UU PPN nomor 11 tahun 1994 pasal 15 dihapus dan dipindahkan ke dalam UU KUP yang baru saat itu. Begitu pula dengan UU PPN nomor 1 tahun 1994 pasal 16, yang mengatur tentang jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Sudah selayaknya semua ketentuan yang bersifat formal digabungkan ke dalam UU yang mengatur masalah formalitas ini. Tapi dalam UU PPN yang paling baru yakni UU nomor 42 tahun 2009 (lihat UU No 42 tahun 2009), muncul lagi ketentuan formal dalam UU yang bersifat material, yaitu di UU PPN Pasal 15 A sebagai berikut.

  1. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.
  2. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertamabahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Permasalahannya adalah dalam UU KUP nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 16 tahun 2009 menyebutkan:

Pasal 3
(3) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :
a . Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak

Pasal 9
1. Menteri keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak; paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

Akibatnya kedua pasal dalam UU yang berbeda ini seperti saling bertentangan atau dengan kata lain dualism peraturan. Lalu kita ikut yang mana? Ya, sudah ikut yang baru saja. Masalah bertentangan atau tidaknya dengan peraturan perundang-undangan yang lain itu adalah urusan pengusul dan pembuat UU.

Dimasukkannya Pasal 15A ini dikarenakan mendesaknya kebutuhan tentang aturan ini yang memberikan kelonggaran terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap waktu setor dan lapor PPN. Setidaknya keberadaan Pasal 15A mungkin sampai UU KUP itu diubah lagi. Ketika UU tersebut sudah diubah, maka pada saat perubahan kembali UU PPN, pasal itu akan dihapus, seperti kejadian pada saat perumusan UU perpajakan yang lama.
Diakui pula dalam UU PPN yang baru ini, bahwa ketentuan Pasal 15 ini adalah ketentuan yang mengatur secara khusus yang berbeda dengan yang diatur dalam UU KUP. Jadi cukup ikuti saja yang khusus daripada yang umum.

Jadi, batas waktu setor dan lapor PPN paling lambat adalah akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Sedangkan SPT Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Penulis: Subandiman, SE., BKP.


Category: Article

Analisa Sengketa Pemeriksaan PPN di Pabrik Kelapa Sawit

Banyak sengketa PPN yang dialami Wajib Pajak Pabrik Kelapa Sawit terpadu memerlukan penanganan khusus dan cepat demi menjaga iklim investasi di Indonesia.

Pabrik Kelapa Sawit Terintegrasi merupakan pabrik yang mengintegrasikan perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) dengan proses produksi Crude Palm Oil (CPO). TBS merupakan bahan dasar pembuatan CPO melalui proses produksi yang berkelanjutan.

CPO merupakan andalan pemerintah di luar sektor migas sebagai penghasil devisa terbesar. Ekspor CPO dari Indonesia mencapai bilangan 180 trilyun rupiah di tahun 2011. Ekspor CPO akan meningkat seiring dengan permintaan dunia yang bertumbuh dengan kisaran 9,92 % selama lima tahun ke depan, menurut Kementrian Pertanian .

Dengan peningkatan ekspor CPO yang demikian pesat, tidak mengherankan jika pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan perhatian yang istimewa terhadap industri ini. DJP menerbitkan peraturan terkait Perkebunan Kelapa Sawit melalui Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan hingga aturan setingkat Surat Edaran (lihat artikel: Implikasi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 70 Tahun 2013 terhadap Petani Kelapa Sawit).

Pemerintah diberikan kewenangan untuk mengatur barang yang tidak dipungut PPN atau dibebaskan. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2001 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2007 menetapkan bahwa barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit dibebaskan dari pengenaan PPN. Dengan demikian Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak (BKP) yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan.

Lebih lanjut melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 575/KMK.04/2000 yang telah digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 diatur bahwa bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang PPN dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang PPN maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan BKP dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan.

DJP kembali menegaskan aturan pengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan terpadu (integrated) kelapa sawit melalui SE-90/PJ/2011. Ditetapkan bahwa Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dalam rangka menghasilkan BKP yang tidak terutang PPN yang atas penyerahannya dibebaskan dari PPN berlaku sama bagi usaha kelapa sawit terpadu maupun yang tidak terpadu (non integrared). Dengan SE ini DJP berupaya untuk melakukan equal treatment terhadap semua Wajib Pajak.

Mempertimbangkan peraturan perundangan tersebut di atas hal penting yang perlu dipastikan adalah apakah Pajak Masukan atas perolehan barang atau jasa yang berkaitan dengan produksi TBS dalam Pabrik Kelapa Sawit Terintegrasi dapat dikreditkan ?

DJP cenderung untuk menetapkan bahwa Pajak Masukan tersebut di atas tidak dapat dikreditkan dengan berlandaskan pada kategorisasi jenis barang bukan pada hubungan sebab akibat. Dengan kategorisasi tersebut maka semua Pajak Masukan yang terkait dengan BKP strategis yaitu Tandan Buah Segar tidak dapat dikreditkan tanpa memperhitungkan ada tidaknya penyerahan atas barang tersebut.

Padahal dalam penjelasan UU PPN Pasal 16B ayat 3 jelas-jelas disebutkan bahwa Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan BKP dan atau JKP yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan. Frasa kalimat “yang berkaitan dengan penyerahan” menunjukkan bahwa terdapat penyerahan BKP/JKP yang memperoleh pembebasan terlebih dahulu sebagai sebab dan tidak dapat dikreditkannya Pajak Masukan sebagai akibat.

Jika dilihat dari prosesnya maka Pabrik Kelapa Sawit Terintegrasi terdiri dari usaha yang sifatnya terpadu dengan mata rantai produksi yang panjang dan saling bersambung. Proses dimulai dengan penanaman kelapa sawit yang menghasilkan Tandan Buah Segar hingga produk akhirnya berupa CPO. Semua biaya dalam proses produksi yang panjang tersebut merupakan biaya yang berhubungan dengan produksi CPO bukan TBS. Sehingga dengan demikian Pajak Masukan atas biaya-biaya tersebut sudah selayaknya dapat dikreditkan.

Proses Pabrik Kelapa Sawit Terintegrasi bersifat terpadu yang terdiri dari unit perkebunan TBS dan unit produksi CPO sehingga berada dalam satu entitas yang sama dengan status Pengusaha Kena Pajak yang tidak terpisah. Dengan demikian pengalihan TBS dari unit perkebunan untuk kemudian diolah dalam unit produksi CPO tidaklah bisa dikategorikan sebagai penyerahan sebagaimana diatur dalam UU PPN Pasal 1A.

Pemeriksa pajak menggunakan SE-90/PJ/2011 sebagai senjata untuk mengoreksi pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan barang dan atau jasa yang terkait dengan produksi TBS. Ketentuan ini meng-equal-kan perlakuan Pajak Masukan antara Pabrik Kelapa Sawit yang terintegrasi maupun tidak terintegrasi. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan.

Pesatnya pertumbuhan industri CPO merupakan lahan yang empuk untuk optimalisasi pajak. DJP mengintip celah-celah yang memungkinkan pencapaian target penerimaan pajak dengan menetapkan aturan yang lebih menguntungkannya tanpa memperhatikan prinsip kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Terlebih besarnya potensi penerimaan pajak di sektor industri ini hanya diatur dengan aturan setingkat Surat Edaran yang sebenarnya lebih bersifat internal DJP.

Banyak sengketa PPN yang dialami Wajib Pajak Pabrik Kelapa Sawit terintegrasi mulai tahun pajak 2007 yang berujung di Pengadilan Pajak. Disampaikan secara informal oleh seorang hakim di Pengadilan Pajak bahwa hampir semua Majlis di Pengadilan Pajak saat ini menunda pembacaan hasil putusan agar mereka mempunyai waktu yang cukup untuk menyeragamkan keputusan atas sengketa PPN Pabrik Kelapa Sawit Terintegrasi.

Tingginya potensi penerimaan pajak di sektor industri kelapa sawit sudah selayaknya tidak mengabaikan satu hal yang sangat diidamkan oleh Wajib Pajak yaitu adanya kepastian hukum agar dunia usaha tetap bergairah dan iklim investasi selalu bertambah.

Penulis: Unggul Wibawa, Ak., CA., M.Ak., BKP.


Popular Posts