Category: News Article

Category: News Article

Tags :

Category : News Article

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan siap untuk membenahi pelayanan terkait pajak penghasilan profesi yang dikeluhkan oleh penulis Tere Liye terlalu tinggi dan memberatkan.

“Kalau masalahnya adalah pelayanan, seharusnya itu bisa diperbaiki segera. Tidak hanya untuk penulis Tere Liye saja tapi juga kepada yang lain,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu.

Sri Mulyani mengatakan persoalan pajak ini segera diselesaikan sepenuhnya oleh Direktorat Jenderal Pajak agar tidak terulang lagi di kemudian hari.

Namun, menurut dia, kalau persoalan pajak penghasilan ini terkait dengan tarif yang berhubungan dengan peraturan hukum, maka permasalahan ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu cepat, karena harus menunggu revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan.

“Kalau ini menyangkut masalah tarif yang berhubungan dengan UU, kita harus jelaskan ini tidak mungkin kita selesaikan dalam jangka pendek,” jelas Sri Mulyani.

Hitung netonya

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama menegaskan pada prinsipnya semua jenis penghasilan yang diterima, wajib dikenakan pajak sesuai peraturan hukum berlaku.

Penghasilan yang menjadi objek pajak, tambah dia, adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis, sehingga pajak dikenakan atas penghasilan neto yang ditentukan dari penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

Terkait perlakuan pajak yang dinilai tidak adil, Hestu menjelaskan, wajib pajak yang berprofesi sebagai penulis dengan penghasilan bruto kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun, dapat memilih untuk menghitung penghasilan netonya.

Penghitungan penghasilan neto tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) yang besarnya adalah 50 persen dari royalti yang diterima dari penerbit.

Ketentuan teknis penghitungan dan penggunaan NPPN itu diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 untuk Klasifikasi Lapangan Usaha Nomor 90002 (Pekerja Seni).

Hestu memastikan Direktorat Jenderal Pajak menghargai setiap saran untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem perpajakan, yang saat ini telah didukung oleh pelaksanaan reformasi perpajakan secara konsisten.

“Masukan dari semua pihak kami tindak lanjuti sesegera mungkin, namun keputusan bersifat kebijakan diambil secara hati-hati dengan mempertimbangkan semua aspek, termasuk aspek legal dan analisis dampak kebijakan lebih luas yang seringkali membutuhkan waktu tidak singkat,” tambahnya.

Sumber tulisan: http://www.antaranews.com/berita/651080/menkeu-siap-benahi-pelayanan-terkait-pajak-profesi


Category: News Article

Tags :

Category : News Article

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan soal pajak para penulis dan pekerja seni. Hal ini seraya menanggapi tulisan di media sosial yang dituliskan Tere Liye. Sayangnya, penulis novel remaja itu tidak bisa hadir dalam dialog yang digelar Rabu (13/9/2107) malam.

Dalam tulisannya, Tere menganggap pajak penulis di Indonesia tidak adil dan dirinya sampai memutuskan untuk berhenti menulis. Namun, Sri Mulyani menegaskan sebuah peraturan atau kebijakan, tidak bisa diubah seketika meskipun ada protes disana sini.

“Ini saya sampaikan bahwa peraturan atau kebijakan tidak bisa kami ubah seketika. Kalau aspirasi masyarakat sebegitu kuatnya, semua minta ini, kami ubah, tapi ada prosesnya,” ujar Sri Mulyani saat dialog dengan pelaku ekonomi kreatif di Aula Cakti Budhi Bhakti Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Dia melanjutkan, pajak menjadi kewajiban setiap warga negara yang mendapatkan penghasilan setelah Indonesia merdeka. Ini diatur berdasarkan Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan dan Perdirjen Pajak. Namun bila ada perbedaan dalam pelaksanaan di lapangan, maka hal tersebut yang perlu dibereskan.

“Ada perbedaan di lapangan antara AE (Account Executive). Kemudian masing-masing KPP bisa saja ada interpretasi tidak sama. Makanya saya mau urusi ini karena menjadi sesuatu yang emosional,” jelasnya.

Sri Mulyani menambahkan, di Indonesia begitu banyak profesi dan semuanya memiliki serta memberikan kontribusi besar terhadap negara. Namun juga tidak jarang negara mendapatkan haknya untuk para pekerja profesi tersebut membayar pajak yang merupakan kewajibannya.

“Banyak yang bilang, saya tentara membela Indonesia, masih kena pajak. Saya dokter, menyelamatkan orang, kok kena pajak besar? Makanya saya ingatkan teman-teman di Ditjen Pajak ini pekerjaan sulit kerjakan secara baik,” imbuhnya.

Secara umum, memang tarif yang dikeluhkan saat ini perlu pembahasan panjang dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk perubahan UU. Ada banyak UU, seperti UU KUP, UU PPh, UU PPN dan sebagainya.

“Jadi kita enggak bisa mengubah seketika. Harus dibicarakan di DPR untuk direvisi,” pungkasnya.


Category: News Article

Tags :

Category : News Article

Dalam rangka penyelesaian Tunggakan Pengelolaan SPT, antara lain tentang Pengemasan dan Pengembalian SPT dari PPDDP, Kanwil DJP Jakarta Selatan II Gelar Focus Group Disscussion (FGD) tentang Penyelesaian Tunggakan Pengolahan SPT bertempat di Aula Besar Kanwil DJP Jakarta Selatan II pada tanggal 30 Agustus 2017. Peserta kegiatan adalah Kepala Seksi beserta pelaksana Seksi Pelayanan, Kepala Seksi beserta pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan II, serta Kepala Seksi dan pelaksana Bimbingan Pelayanan Kanwil DJP Jakarta Selatan II.

Mewakili Kakanwil, kegiatan dibuka oleh Kabid P2Humas Kanwil DJP Jakarta Selatan II, Yan Santoso Purba. Dalam arahannya, Yan mengharapkan tunggakan pengolahan SPT yang ada di Kanwil DJP Jakarta Selatan II segera dituntaskan untuk menjamin kepastian hukum bagi wajib pajak dan petugas pajak yang terlibat dalam pelayanan penerimaan SPT. Hal ini untuk mencegah terjadinya tuntutan hukum di kemudian hari dari para pihak yang merasa dirugikan.

Sebagai narasumber, perwakilan Tim Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP) dan Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan. Materi yang disampaikan meliputi Review Pengolahan SPT (Pengemasan dan Pengembalian), Kegiatan Pengemasan dan Pengembalian SPT, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan SPT, Aplikasi TPT Online, Permasalahan BPS Pengganti dan Tindak Lanjut Pengembalian SPT. Kegiatan FGD dilaksanakan dengan diskusi peserta dan narasumber atas permasalahan yang terjadi di lapangan.

Kesimpulan yang dapat dapat diambil dari kegiatan ini adalah kinerja penyelesaian pengolahan SPT Kanwil DJP Jakarta Selatan II mencapai 90,28 %, sehingga tunggakan penyelesaian sebesar 9,72 % akan diselesaikan secepatnya, terkait IKU Pengemasan SPT Tepat Waktu dan Tindak Lanjut Pengembalian akan diusulkan ke Bagian Organta untuk ditinjau ulang, serta jika ada masukan atau permasalahan terkait sistem aplikasi Monitoring dan Evaluasi tentang Pengolahan SPT yang belum ditanggapi akan diteruskan ke Direktorat terkait (Direktorat TTKI dan Direktorat TPB)

Kegiatan ditutup oleh Kabid P2Humas Kanwil DJP Jakarta Selatan II pada pukul 14.30 dengan harapan Tunggakan Pengelolaan SPT dapat segera diselesaikan untuk menghindari komplain dari pihak yang merasa dirugikan akibat dari Tunggakan Pengelolaan SPT tersebut.

Sumber berita: http://www.pajak.go.id/content/news/kanwil-djp-jaksel-ii-gelar-fgd-penyelesaian-tunggakan-pengolahan-spt


Category: News Article

Category : News Article

Liputan6.com, Jakarta Akun Twitter Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali mengunggah cuitan berisi imbauan masyarakat memenuhi kewajiban membayar pajak. Kali ini, Ditjen Pajak meminta Wajib Pajak (WP) melaporkan ponsel pintar dalam kolom harta di Surat Pemberitahun (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh).

Cuitan ini merujuk pada produk Apple seri teranyar, iPhone X (red-iPhone ten) dan iPhone 8. “Lagi heboh smartphone yang baru rilis ya? Ingat, tambahkan smartphone di kolom harta SPT Tahunan ya,” tulis Admin Ditjen Pajak di akun@DitjenPajakRI, Jakarta, Jumat (15/9/2017).

Dikonfirmasi mengenai hal itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (Humas) Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama mengungkapkan, dari penghasilan yang dilaporkan dan dibayar pajaknya, sebagian digunakan untuk konsumsi dan sebagian lainnya menjadi harta. Ini seperti uang kas, tabungan, investasi, dan barang-barang, di antaranya properti, kendaraan bermotor, perhiasan atau barang lain, termasuk ponsel.

“Keseluruhan harta termasuk ponsel yang dibeli dari penghasilan dan telah dibayar pajaknya, wajib dilaporkan dalam (lampiran) SPT Tahunan,” tegas Hestu Yoga saat dihubungi wartawan.

Dengan begitu, tutur dia, menjadi sinkron antara besarnya penghasilan dengan tambahan harta plus konsumsi yang terjadi dalam satu tahun untuk dilaporkan ke SPT Tahunan.

Namun demikian, Hestu Yoga menjelaskan, Undang-undang (UU) Pajak tidak mengatur secara rigit atau khusus mengenai batasan nilai maupun jenis harta yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan WP Orang Pribadi.

“Untuk kas, simpanan, investasi dilaporkan saja sesuai nilai nominal tanpa batasan. Tapi untuk selain tersebut, tentu azas materialitas dapat menjadi pedoman,” ucapnya.

Artinya, diakui Hestu Yoga, aspek materialitas dapat menjadi pertimbangan bagi WP untuk melaporkan harta-harta yang akan dilaporkan atau tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan.

“Untuk pakaian, tas, sepatu, atau peralatan rumah tangga (piring, gelas) mungkin tidak perlu dilaporkan kecuali yang harganya mahal. Walaupun tidak dilarang juga kalau mau dilaporkan semua. Tapi properti, kendaraan bermotor, furnitur, dan barang elektronik harus dilaporkan, kecuali yang harganya sangat murah,” terang Hestu Yoga.

Untuk diketahui, iPhone X akan mulai dibuka pemesanannya pada 27 Oktober 2017 dan mulai beredar di beberapa negara pada 3 November 2017 dengan harga termurah US$ 999 atau Rp 13 juta.

Seperti biasa, perusahaan rintisan mendiang Steve Jobs ini menawarkan iPhone X dengan dua varian memori internal. Kali ini, iPhone X hanya menghadirkan dua pilihan, yakni 64GB dan 256GB.

Untuk iPhone X versi 64GB dibanderol harga US$ 999 atau sekitar Rp 13 juta, sedangkan untuk versi 256GB dibanderol harga US$ 1.149 atau sekitar Rp 15 juta.

Sumber berita: http://bisnis.liputan6.com/read/3096210/punya-iphone-x-dan-ponsel-mahal-wajib-dilaporkan-dalam-spt-pajak


Category: News Article

Category : News Article

Dalam upaya meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak, dan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan Wajib Pajak (WP), Presiden Jokowi-JK telah melakukan terobosan besar dengan menghadirkan program Amnesti Pajak (tax amnesty). Program yang telah berakhir Maret 2017 tersebut mendapat sambutan antusias dari WP.

Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Muh Tunjung Nugroho berharap suksesnya program Amnesti Pajak ini akan banyak basis data baru yang diperoleh untuk penerimaan pajak di masa mendatang. Seiring dengan itu, pemerintah telah menerbitkan Perppu 1 tahun 2017 yang mengatur tentang Keterbukaan Akses Perbankan untuk Kepentingan Perpajakan pada Mei 2017 lalu.

Hal tersebut dikemukakan Tunjung, saat berbicara pada seminar nasional “Keterbukaan Data dan Informasi Perpajakan dalam Rangka Terwujudnya Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak” yang digelar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Bali dan Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa di Denpasar.

“Berlakunya UU Amnesti Pajak (Tax Amnesty) yang dibarengi terbitnya Perppu 1/2017 merupakan perkembangan progresif kebijakan perpajakan untuk mendorong kepatuhan. Regulasi tersebut adalah masuknya era transparansi data dan informasi,” kata Tunjung dalam keterangan pers yang diterima, Minggu (27/8/2017).

Dia menegaskan, tax amnesty merupakan awal dari reformasi perpajakan yang lebih besar dan komprehensif. Reformasi perpajakan ini, meliputi dua hal, yakni reformasi kebijakan perpajakan, di antaranya revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), revisi UU Pajak Penghasilan (PPh), revisi UU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN), serta revisi UU Bea Materi.

Selanjutnya, reformasi administrasi perpajakan yang meliputi pembentukan Badan Penerimaan Pajak, penegakan hukum yang lebih efektif dan tepat sasaran, perbaikan teknologi informasi dan komunikasi, serta perbaikan manajemen data.

“Pemerintah Jokowi-JK termasuk di dalamnya administrasi pajak harus menjaga kredibilitas dan meningkatkan kapasitas sebagai ujung tombak penerimaan Negara. Administrasi pajak akan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian bangsa,” tandasnya.

Sumber berita: https://ekbis.sindonews.com/read/1234327/33/amnesti-pajak-berikan-basis-data-baru-untuk-penerimaan-tahun-depan-1503847530


Category: News Article

Category : News Article

Program amnesti atau pengampunan pajak telah berakhir pada 31 Maret 2017. Dari sisi deklarasi harta dan uang tebusan, bisa dibilang cukup berhasil; paling tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang pernah melaksanakan program itu. Bahkan, angkanya melampaui perkiraan berbagai kalangan dan pemerintah.

Meski demikian, nilai deklarasi harta dan uang tebusan bukanlah satu-satunya parameter keberhasilan program. Tak kalah penting adalah jumlah dana repatriasi, tingkat partisipasi wajib pajak, tambahan wajib pajak baru yang bisa dijaring, serta reformasi perpajakan.

Perlu diakui, jumlah dana repatriasi dan tingkat partisipasi wajib pajak di bawah target. Dari target repatriasi Rp 1.000 triliun ternyata hanya terealiasi Rp 146 triliun atau 14,6 persen. Dari segi partisipasi, peserta program sekitar 972 ribu amat rendah apabila dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang sekitar 36 juta atau sekitar 60 juta keluarga yang semestinya mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Tambahan wajib pajak baru 53 ribu juga kecil sekali.

Tetapi, dari sisi reformasi pajak, di samping menata data dan sistem perpajakan serta tambahan wajib pajak baru yang bisa dijaring, keberhasilan program amnesti pajak yang tak kalah penting adalah memunculkan budaya pajak dan kesadaran membayar pajak untuk pembiayaan pembangunan di masyarakat, karena pajak menyumbang hampir 75 persen penerimaan APBN.

Langkah selanjutnya, pemerintah tengah menggodok reformasi sistem perpajakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah membentuk tim khusus reformasi pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Tantangan yang dihadapi cukup besar, karena masih ada puluhan juta orang baik kaya maupun miskin yang berada di luar sistem pajak.

Parlemen pun tengah mempertimbangkan rancangan undang-undang yang akan merombak institusi perpajakan, dan terutama meningkatkan kredibilitasnya di mata pembayar pajak. Darussalam, konsultan di Danny Darusasalam Tax Centre menyatakan orang-orang tidak membayar pajak karena mereka percaya tidak akan tertangkap.

Tim reformasi pajak yang dibentuk akhir 2016 yang terdiri atas pejabat Kementerian Keuangan, penasihat Bank Dunia, dan wakil lembaga-lembaga lain menargetkan peningkatan rasio pajak menjadi 15 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2020, atau meningkat dari sekitar 11 persen pada saat sekarang. Berdasarkan data Bank Dunia, rasio pajak rata-rata secara global sebesar 14,8 persen.

Namun, Bank Dunia memperkirakan Indonesia tahun ini masih belum mampu mencapai target pendapatan pajak, dan rasio pajak kemungkinan tetap sekitar 11 persen dari PDB. Direktur Jenderal Pajak dinilai juga bakal kesulitan dalam merealisasikan target rasio pajak karena tambahan wajib pajak baru dari program amnesti pajak kecil sekali.

Selengkapnya dapat di lihat pada: http://www.pajak.go.id/content/article/reformasi-perpajakan-rasio-pajak-dan-pembangunan


Category: News Article

Kapan Ditjen Pajak Bisa Akses Data Nasabah? Ini Kata Sri Mulyani

Pemerintah telah memastikan, payung hukum untuk keterbukaan informasi data perbankan terkait perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI) dalam waktu dekat difinalisasi.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tersebut bakal diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat, bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

“Ya, upayakan (Senin ini), bersama Pak Menko. Pak darmin yang menetapkan,” kata Sri Mulyani di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (11/4/2107).

Lebih lanjut ia mengatakan, penerapan aturan ini dilakukan supaya keterbukaan informasi data perbankan terkait perpajakan dapat sesuai dengan standar internasional. Lewat aturan ini, maka Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bisa mengakses data nasabah perbankan, untuk keperluan perpajakan.

“Kami akan siapkan saja supaya segera bisa sesuai dengan standar internasional,” ungkap Sri Mulyani.

Sebelumnya diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan pemerintah telah menyelesaikan Perppu sebagai beleid sebelum revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) selesai dibahas dengan parlemen. Adapun, Perppu ini menjadi syarat implementasi keterbukaan informasi pada 2018.

Darmin menyebutkan, penyelesaian Perppu ini nantinya akan disosialisasikan ke Presiden Jokowi. Setelah diterima Jokowi, keputusan selanjutnya mengenai diterbitkan atau bagaimannya, menunggu arahan dari orang nomor satu di Indonesia tersebut.

 

Sumber: finance.detik.com


Category: News Article

Gebrakan Tim Reformasi Perpajakan Bentukan Sri Mulyani

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akhir tahun lalu membentuk Tim Reformasi Perpajakan yang mencakup pembenahan di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal ini dilakukan agar kedua institusi ini dapat bekerja secara profesional dan kredibel sehingga penerimaan negara dapat diperoleh secara optimal.

“Dalam jangka pendek, reformasi ditujukan mengamankan penerimaan, dengan meningkatkan mutu pelayanan, penguatan pengawasan, dan penegakan hukum perpajakan,” kata Sri Mulyani di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (3/4/2017).

Menurutnya, ada tiga indikator yang dijadikan landasan dalam mereformasi kedua institusi tersebut. Yakni, bidang teknologi informasi, bidang organisasi dan sumber daya manusia, sampai dengan bidang regulasi.

Dari bidang teknologi informasi, tim reformasi telah melakukan integrasi sistem billing dengan sistem penagihan, termasuk notifikasi jatuh tempo pembayaran dan pemberitahuan melalui outbond call atau disebut e-Filling support. Selain itu, fasilitas-fasilitas kemudahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan.

“Kami juga mendapatkan dukungan AIPEG (Australia Indonesia Partnership for Economic Governance) untuk program core tax system, termasuk distribusi data perpajakan terkait kepemilikan harta, dan memperkuat tindakan penagihan aktif,” sambung dia.

Sementara dari bidang organisasi dan sumber daya manusia, yang paling krusial yang telah dilakukan adalah melakukan ujicoba kantor pelayanan pajak mikro kepada kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan yang melayani fungsi pelayanan dan pengawasan.

Sedangkan dari bidang regulasi, yang akan mencakup perubahan Undang-undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ani menegaskan, aturan ini akan menjadi fokus pemerintah untuk diselesaikan bersama para pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Ini akan mencakup PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) maupun aturan yang berada langsung di bawahnya,” tandasnya.

Sumber: sindonews.com


Category: News Article

Aturan Ditjen Pajak Bebas Akses Rekening Bank Selesai Pekan Depan

Jakarta – Pemerintah memastikan payung hukum untuk keterbukaan informasi data perbankan terkait perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI) dalam waktu dekat masuk tahap finalisasi.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai rakor AEoI di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (4/4/2017).

Pemerintah telah menyelesaikan Perppu sebagai beleid sebelum UU KUP selesai dibahas dengan parlemen. Adapun, Perpu ini menjadi syarat implementasi keterbukaan informasi pada 2018.

“AEoI kita memang ada, kita akan selesaikan sampai dengan Senin,” kata Darmin.

Darmin menyebutkan, penyelesaian Perpu ini nantinya akan disosialisasikan ke Presiden Jokowi. Setelah diterima Jokowi, keputusan selanjutnya mengenai diterbitkan atau bagaimannya, menunggu arahan dari orang nomor satu di Indonesia tersebut.

“Tinggal nanti kita sampaikan ke Presiden, setelah itu terserah Presiden. Tapi setelah itu saya tidak tahu,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam Perppu tersebut, ada beberapa poin yang sesuai dengan standarisasi yang diberikan OECD.

“Kita selesaikan saja sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh internasional untuk bisa mendapatkan Automatic Exchange of Information sesuai dengan standar-standar reporting yang mereka mintakan, semoga Indonesia bisa mendapatkan manfaat maksimal dari AEoI,” ujarnya.

“Tim akan menyelesaikan formulasinya karena kita sudah dapat masukan dari OECD mengenai format dari negara lain yang sudah mengikuti AEoI, harus seperti apa standar reporting-nya, konten informasinya seperti apa, itu yang akan kita lakukan. Tim akan menyelesaikan, mudah-mudahan bisa segera mungkin,” kata Sri Mulyani.

Jika sudah difinalisasi, maka Perpu tersebut tetap dikomunikasikan secara formal kepada Dewan Perwakilan Rakrat (DPR).

“Tetap dilakukan, nanti kan kita juga secara formal akan menyampaikan kepada Dewan,” kata Sri Mulyani.

Sekjen Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan, penyesuaian yang harus dilakukan pemerintah dalam Perpu tersebut mengenai Common Reporting Standart (CRS).

“CRS itu kan mengatur standar pelaporan dari AEoI terkait akses informasinya dan sebagainya,” kata dia.

Sedangkan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nelson Tampubolon mengatakan, Perpu yang pekan depan difinalkan ini akan mengadopsi beberapa format yang telah disesuaikan oleh OECD.

“Perppunya yang akan jahit kira-kira apa yang harus dilaporkan, sudah ada formatnya, tinggal diadopsi ke Perppu. Sudah ada standarnya,” tandasnya.

Sumber: finance.detik.com


Category: News Article

Usai Tax Amnesty, Ditjen Pajak Intip Transaksi Kartu Kredit

Jakarta – Kementerian Keuangan memastikan akan memberlakukan penyampaian transaksi kartu kredit dari perbankan ke Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Rencana tersebut sudah lama ingin diimplementasikan namun tertunda karena adanya program tax amnesty.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, usai program tax amnesty berakhir, para perbankan disarankan untuk menyiapkan data-data pengguna kartu kredit yang nantinya dilaporkan kepada otoritas pajak RI.

Apalagi, pelaksanaan rencana tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 tentang perubahan kelima atas peraturan nomor 16/PMK.03/2013 tentang rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan pajak.

“PMK 39 kan masih berlaku, tidak dicabut atau diubah. Ini lah yang akan kita lakukan untuk meminta kepada bank untuk persiapkan. PMK 39 untuk laporkan itu dan penundaan akan segera berakhir karena tax amnesty akan kelar,” kata Hestu di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (29/3/2017).

 Jadi jika WP sudah mengikuti tax amnesty, maka tidak akan dikenakan pemeriksaan data kartu kredit.

Hestu menceritakan, penundaan implementasi sebelumnya untuk para pengguna kartu kredit bisa memanfaatkan program ampunan pajak. Jadi jika WP sudah mengikuti tax amnesty, maka tidak akan dikenakan pemeriksaan data kartu kredit. Adapun, lanjut Hestu, penyetoran data nasabah kartu kredit ke Ditjen Pajak sebagai bukti pencocokan laporan SPT Tahunan yang pemilik WP.

“Ini hanya digunakan untuk profil WP dan akan kami cek ke SPT. Nanti kalau enggak cocok ya akan kami klarifikasi ke WP,” tambahnya.

Data transaksi para pengguna kartu kredit yang disetorkan perbankan kepada Ditjen Pajak juga dijamin kerahasiannya. Jika terbukti pegawai pajak membocorkan, maka akan dikenakan sanksi satu tahun pidana.

Oleh karenanya, Hestu menyarankan kepada WP pengguna kartu kredit tidak perlu mengkhawatirkan pencocokan data transaksi kartu kredit dengan SPT Tahunan.

Mengenai implementasinya akan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016. Namun, bagi perbankan yang tidak berkenan mengirimkan data transaksi kartu kredit ke Ditjen Pajak akan terkena sanksi sebagaimana yang diatur dalam UU KUP.

“Pasal 35 A dan Pasal 41 UU KUP, kami tidak kedepankan sanksi itu dulu. Bank juga kooperatif. 31 Mei semua setor, enggak ada yang enggak mau. Ada yang terlambat tapi nggak masalah. Kami minta mereka patuh, kami belum bicara sanksi tapi teguran dulu lalu ke OJK,” tukasnya.

Sumber: finance.detik.com


Popular Posts