Category: News Article

Category: News Article

Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan melakukan penegakkan hukum usai program pengampunan pajak atau tax amnesty. Unit Eselon I Kementerian Keuangan itu memiliki strategi baru dalam memeriksa para Wajib Pajak (WP) mulai April 2017, salah satunya dengan memanggil WP ke kantor karena aktivitas pemeriksaan diharamkan berada di luar lingkungan kantor Ditjen Pajak.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan, prosedur pemeriksaan kepada para WP pasca tax amnesty akan berbeda dengan sebelumnya.

“SOP-nya akan sangat berbeda dari sekarang. Sekarang kan kalau periksa, pinjam buku, minta data ke WP, tapi data kok minta, ya tidak bakal dikasih. Jadi kita harus punya data dulu,” ujarnya saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, seperti ditulis Rabu (29/3/2017).

Petugas pajak akan dibekali dengan data sebelum menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan. “Kalau kita tidak ada data, tidak mungkin dikeluarkan surat perintah pemeriksaan, dilakukan pemeriksaan,” tegasnya.

Pada waktu pemeriksaan setelah ada surat panggilan, dia menambahkan, WP dipanggil langsung datang ke kantor pajak untuk mengklarifikasi atau menjelaskan data pajak tersebut.

“Kita undang atau panggil WP ke kantor, karena selama ini kalau pemeriksaan bertemu, sekarang kita panggil ke kantor. Ini data kami, itu SPT Anda, silakan Anda jelaskan. Setelah WP memberi penjelasan, kita minta izin ke WP mau ambil data. Simpel kan,” Ken menjelaskan.

Pemeriksa pajak dilarang melakukan pertemuan dengan WP di luar kantor dan di luar jam kerja. Pemeriksaan yang berlangsung di kantor pajak dilengkapi dengan CCTV dan pengawas yang akan terus memantau.

Paling penting dari prosedur ini, diakui Ken, adalah data. Data yang digunakan untuk pemeriksaan tersebut berasal dari data intelijen Ditjen Pajak dan sumber data lainnya.

“Kita kan punya intelijen, data intelijennya sudah terkumpul banyak. Jadi sama sekali dalam rangka pekerjaan, kita tidak boleh ketemu WP. Tapi kalau tidak bekerja, ya boleh lah,” kata Ken.

Ken mengaku, ketentuan baru terkait pemeriksaan WP ini berlaku usai tax amnesty 31 Maret 2017. Itu berarti, efektif dijalankan per 1 April 2017. “Iya setelah tax amnesty,” tegas dia.

Menurutnya, akan ada sanksi bagi WP yang menolak untuk datang ke kantor menjalani pemeriksaan pajak. Sanksi ini tertuang dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

“(Kalau nolak) kan ada ketentuannya, ada sanksinya. Di UU KUP sudah ada, kalau menghalang-halangi pemeriksaan ada sanksinya, boleh langsung dilakukan penyidikan,” Ken mengatakan.

Asal tahu saja, WP yang menolak di lakukan pemeriksaan pajak, akan dikenakan sanksi seperti yang telah di atur dalam UU KUP Pasal 39 ayat (1) huruf e. Disebutkan WP yang menolak dilakukannya pemeriksaan pajak dapat di pidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang di bayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengharamkan pertemuan antara petugas pajak dengan wajib pajak (WP) yang berlokasi di luar kantor. Aturan ini untuk mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dapat mencoreng integritas Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai pengawal keuangan negara.

“Setiap fiskus atau pemeriksa pajak di dalam menemui WP, tidak boleh bekerja di luar kantor. Apakah staf pemeriksa, Account Representative (AR) melakukan pertemuan di luar jam kantor dan di luar kantor,” ujar dia.

Lebih jauh Sri Mulyani menjelaskan, pertemuan fiskus dengan WP terkait aktivitas pengumpulan pajak, mengharuskan WP datang langsung ke kantor pada jam-jam operasional. Apabila WP enggan ke kantor pajak, ini berarti ada niat yang tidak baik dari WP tersebut.

“Kalau enggan ke kantor pajak berarti dia punya niat buruk. Mengundang aparat pajak di restoran, di kafe, di rumah WP, atau di mana saja berarti bisa diajak kolusi. Dia menyalahi aturan dan tidak ada yang bisa memonitor, dan tidak ada yang bisa menjelaskan,” dia menjelaskan.

Sumber: bisnis.liputan6.com


Category: News Article

Waspada! Nunggak Pajak, Rekening Bakal Diblokir

Tekad Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menindak para penunggak pajak tidak main-main. Setelah menerapkan gijzeling, kini Kemenkeu mengancam akan memblokir rekening para penunggak pajak sebagai salah satu strategi penegakan hukum di bidang perpajakan di Indonesia.

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dadang Suwarna dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (8/2), mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan strategi untuk menagih tunggakan pajak yakni melalui penagihan aktif, penyitaan aset, pencekalan ke luar negeri, penyanderaan badan(gijzeling) dan pemblokiran rekening.

“Bagi wajib pajak (WP) yang telah ada ketetapan pajaknya, diberikan waktu sebulan untuk membayar. Kalau tidak membayar dilakukan penagihan aktif,” kata Dadang sebagaimana dikutip dari www.setkab.go.id.

Menurut Dadang, proses penagihan akan berlanjut ke pengadilan hingga adanya kekuatan hukum tetap.

Data Ditjen Pajak, hingga Januari 2015 telah diproses 568 usulan pencegahan penanggungan pajak dimana sebanyak 498 usulan pencegahan penunggak pajak tahun 2014 mencakup 422 WP badan dan 76 WP pribadi dengan total tagihan Rp3,47 triliun. Pada 2015, sudah ada 70 usulan pencegahan penunggak pajak antara lain, 57 WP dan 13 WP pribadi dengan nilai tunggakan pajak Rp299,69 miliar.

Sejumlah WP yang diketahui sudah ditangani Ditjen Pajak adalah tersangka Deusti Setiadi, Direktur PT Kedaton Agri Mandiri ditahan di Rutan Way Hui, Lampung. Selain itu Wendy Lingga Tan, Direktur PT Bristol Jaya Steel, Tangerang.

Para tersangka diketahui melakukan tindak pidana perpajakan dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d jo, Pasal 39A huruf a jo, dan Pasal 43 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana beberapa kali diubah denganUU Nomor 16 Tahun 2009.

Sebelumnya, Ditjen Pajak dan Kemenkumham menahan tiga oknum penunggak pajak di Kantor DJP Jawa Timur I yakni, IS dan OHL penanggung pajak PT PWD dan KMS penanggung pajak PT SPT.

Pengamat perpajakan Yustinus Pratowo menilai penegakan hukum yang dilakukan Ditjen Pajak mulai akhir 2014 hingga awal 2015 menunjukkan sinyal positif.  Ia meyakini, dengan tindakan tersebut maka target penerimaan pajak akan tercapai.

Sementara Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Sigit Priadi Pramudito mengatakan target penerimaan pajak yang ditetapkan pemerintah dalam RAPBN-P 2015 sebesar Rp1.244,7 triliun sudah realisitis dengan kondisi yang ada saat ini.

Sesuai UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000, Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.

Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya seratus juta rupiah dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Penyanderaan dilakukan paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya enam bulan serta dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Kepala KPP setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan atau Gubernur.

Penyanderaan Penanggung Pajak mencakup orang pribadi atau badan. Untuk badan, dikenakan atas mereka yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut UU Perpajakan. Termasuk dalam pengertian wakil bagi Wajib Pajak Badan adalah Pengurus, Komisaris dan Pemegang Saham sesuai ketentuan dalam Pasal 32 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Penanggung pajak yang disandera dapat dilepaskan apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas, jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah terpenuhi, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau berdasarkan pertimbangan tertentu Menteri Keuangan/Gubernur.

Pada prinsipnya penagihan pajak dilakukan dengan memperhatikan itikad baik Wajib Pajak dalam melunasi utang pajaknya. Semakin baik dan nyata itikad Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya maka tindakan penagihan pajak secara aktif (hard collection) dengan pencegahan ataupun penyanderaan tentu dapat dihindari oleh Wajib Pajak.

“Komunikasi dengan KPP dalam rangka menyelesaikan utang pajaknya merupakan langkah awal Wajib Pajak untuk bersikap kooperatif,” kata Wahju K. Tumakaka selaku Pejabat Pengganti Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP.

Sumber: hukumonline.com


Category: News Article

Jakarta, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menegaskan pemerintah tidak akan memperpanjang program pengampunan pajak (tax amnesty). Pemerintah mengikuti Undang-undang Pengampunan Pajak Nomor 11 Tahun 2016, bahwa program tax amnesty berlaku selama 9 bulan dan berakhir pada 31 Maret 2017.

Hal ini disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (29/3/2017). Menurutnya, apabila ada perpanjangan program pengampunan pajak harus menggunakan UU.

“Tapi sampai dengan saat ini tidak ada pembahasan dengan DPR untuk memperpanjang. 3 periode selama 9 bulan sudah sangat cukup untuk Wajib Pajak (WP) ikut tax amnesty,” terang Hestu Yoga.

Hestu Yoga mengatakan, hingga 28 Maret 2017, WP yang sudah ikut tax amnesty sebanyak 832.631 WP. Dengan Surat Pernyataan Harta (SPH) yang masuk 873.976 SPH.

“Jadi tidak ada alasan belum tahu, belum tersosialisasi, baru akan mau ikut tapi waktu sudah mepet. Karena kita sudah ingatkan terus dan sekarang waktunya akan berakhir,” dia menegaskan.

Lebih jauh katanya, pasca tax amnesty, Ditjen Pajak akan membina atau mengawasi WP yang sudah ikut program pengampunan pajak. Supaya mereka patuh membayar pajak dan melaporkan SPT Tahunan PPh dengan benar. “Jadi bukan diperiksa,” dia menjelaskan.

Bagi WP yang tidak ikut tax amnesty, dia bilang, Ditjen Pajak akan melacak, melakukan pemeriksaan harta WP. Ancamannya Pasal 18 UU Pengampunan Pajak. Ditjen Pajak sudah menyiapkan regulasi maupun sumber daya manusia dalam upaya penegakkan hukum ini.

“Kita punya data dari 67 institusi dan lembaga lainnya yang melaporkan data ke Ditjen Pajak. Jadi nanti setelah selesai tax amnesty, dicek harta punya siapa, sudah ikut tax amnesty belum dipastikan dulu akurasinya, baru pemeriksaan jalan,” jelas Hestu Yoga.

Sumber: liputan6.com


Category: News Article

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

 

Jakarta – Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.

Hal tersebut diungkapkan Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (29/3/2017).

“Terkait penyampaian SPT orang pribadi jadi SPT tahun pajak 2016, kondisi yang bersamaan dengan hari terakhir pelaksanaan tax amnesty, oleh karena itu kami memutuskan untuk perpanjangan jangka waktu SPT OP sampai dengan 21 April 2017,” kata dia.

Batas waktu pelaporan SPT sesuai dengan UU KUP jatuh pada 31 Maret bagi wajib pajak (WP) orang pribadi dan 30 April bagi wajib pajak badan. Untuk batas waktu SPT WP orang pribadi diperpanjang karena pada saat yang bersama pelaksanaan program tax amnesty juga berakhir.

Pelaksanaan tax amnesty telah diimplementasikan pada Juli 2016 dan akan berakhir di 31 Maret 2017 atau selama sembilan bulan penuh.

Menurut Suryo, perpanjangan pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016 sampai 21 April ini hanya berlaku administrasinya saja, sedangkan pembayaran pajaknya harus dilakukan pada 31 Maret.

“Penyampaiannya boleh mundur tapi bayarnya 31 Maret 2017, jangka waktu penyampaiannya di undur ke 21 April, jadi bayarnya sesuai UU mengatakan sampai 31 Maret, administrasinya yang diundur, yang e-filing bisa lakukan, yang pakai pos juga bisa,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, perpanjangan waktu laporan SPT Tahunan PPh periode tertuang dalam Peraturan Dirjen (Perdirjen).

“Itu dituangkan dalam Perdirjen, jadi sudah resmi disampaikan, perdirjennya hari ini akan di tandatangan dan akan dipublis,” kata Hestu.

Dia menghimbau, meski adanya waktu perpanjangan untuk tetap melaporkan SPT Tahunan PPh mulai dari saat ini.

“Walau di perpanjang bisa dilakukan sekarang dan jangan menunggu kejadian sekarang ramai, ketika diundur isinya nanti 21 April, jadi tetap sampaikan SPT-nya dari sekarang,” tukasnya.

 

Sumber: finance.detik.com


Category: News Article

PMK 213/2016

Kewajiban menyertakan Dokumen Transfer Pricing pada pelaporan SPT Tahunan Badan untuk Wajib Pajak yang memiliki transaksi hubungan istimewa, untuk membuktikan kewajaran transaksi.

Konsultasikan hal ini pada kami segera, hubungi 021 7807316 atau email ke info@maas.co.idaudit-300x203


Category: News Article

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan akan menyisir semua data wajib pajak pasca berakhirnya program tax amnesty pada 31 Maret 2017 nanti. Penyisiran akan melibatkan sejumlah instansi lain hingga ke daerah.

“Kami akan melihat data bea cukai, perpajakan, sampai daerah akan kami lihat. Kami akan lakukan pelaksanaan undang-undang pajak secara konsisten,” ujarnya dalam acara Farewell Tax Amnesty di Jakarta, Selasa (28/2/2017).

Perempuan yang kerap disapa Ani itu menegaskan, pemerintah akan melakukan tindakan hukum pasca program tax amnesty. Penegakkan hukum akan menyasar wajib pajak yang belum melaporkan hartanya dengan benar kepada negara.

Menurutnya, Kapolri, Jenderal TNI, hingga Jaksa Agung sudah berkomitmen mendukung pelacakan data dan penegakan hukum pajak kepada wajib pajak yang tidak melaporkan hartanya kepada negara dan tidak ikut tax amnesty.

“Kami akan hitung, dalam jangka waktu 3 tahun kami temukan, akan kami gunakan itu untuk tagih anda dengan sanksi 2 persen per bulan selama 24 bulan,” kata Ani.

Namun, wajib pajak masih bisa terhindar dari sanksi itu. Syaratnya, segara mungkin melaporkan semua hartanya Ditjen Pajak melalui program tax amnesty sebelum 31 Maret 2017.

Sumber: kompas.com 


Category: News Article

Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Indonesia Iwan Djuniardi menegaskan jajarannya siap bertransformasi digital. Baik dalam usaha meningkatkan kualitas layanan maupun meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak.

“Digital transformasi adalah perubahan perilaku dari customer ke kita. Digital transformasi harus ada value,” ujar Iwan dalam peluncuran Microsoft Asia Digital Transformation Study, Jakarta, Selasa (28/2/2017).

Iwan mengatakan salah satu layanan yang mencerminkan transformasi ini dan banyak dimanfaatkan oleh wajib pajak adalah portal DJP online sebuah layanan digital yang dapat diakses melalui internet (online) secara real time.

“Fitur online dan sifat real time inilah yang menjadi daya tarik layanan digital yang ada dalam portal DJP online. Jumlah wajib pajak yang mengakses layanan tersebut pun meningkat secara significan dari tahun ke tahun,” ucapnya.

Iwan menjelaskan saat ini jenis layanan yang disediakan dalam portal DJP online adalah e-registration, e-billing, e-filing dan e-tracking. Jenis layanan ini akan terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

“Ke depannya DJP akan menerapkan sistem single sign on wajib pajak untuk memudahkan akaes pengguna layanan situs DJP ke seluruh aplikasi perpajakan,” jelas dia.

Terkait dengan penggunaan teknologi microsoft Direktoral Jenderal Pajak memanfaatkan beragam solusi. Mulai dari sistem pencatatan manual pengolahan sistem informasi dengan menggunakan Microsof Excel hingga penggunaan Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) untuk integrasi data dan SQL server analysis seevices (SSAS) untuk pembentukan agregasi data.

“Di lain pihak DJP pun menyajikan informasi melalui dashboard dengan portal microsoft sharepoint. Ke depannya DJP juga akan menjajaki kemungkinan penggunaan teknologi Hybrid Cloud baik untuk IAAS, PAAS, SAAS maupun fitur-fitur teknologi cloud microsoft lainnya seperti social media analytic, cognitive analytic dan artificial inteligent melalui machine learning,” paparnya.

“Melalui transformasi digital yang kami lakukan kami berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan yang mudah, murah, cepat dan dapat diandalkan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dimana pun mereka berada, melalui layanan antarmuka serta proses pengawasan dan penegakan hukum yang lebih adil berbasis
compience risk management,” tandasnya.

Sumber:

http://m.wartaekonomi.co.id/berita132290/dirjen-pajak-kami-siap-bertansformasi-digital.html


Category: News Article

Category : News Article

Presiden Joko Widodo memastikan akan membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) yang berkaitan dengan keterbukaan informasi keuangan wajib pajak. Hal ini berkaitan dengan rencana pemerintah mengejar wajib pajak yang menyembunyikan harta atau asetnya di dalam dan luar negeri.

“Ini untuk menyambut adanya Automatic Exchange of Information. Hal itu akan efektif berjalan Juli ini,” ujar Presiden Joko Widodo saat melakukan sosialisasi kebijakan tax amnesty di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Februari 2017.

Sebagaimana telah diberitakan, aturan keterbukaan informasi keuangan dibutuhkan pemerintah untuk mengetahui wajib pajak siapa saja yang menyembunyikan asetnya di dalam dan luar negeri. Sebab, tanpa aturan itu, Ditjen Pajak tidak bisa memiliki akses langsung atas informasi rekening nasabah WNI di negara mana pun.

Untuk bisa memiliki akses tersebut, Indonesia harus terlebih dahulu memiliki payung hukum. Selain itu, ikut serta dalam kebijakan Automatic Exchange of Information yang dilakukan sekitar 100 negara dan efektif berjalan 2017-2018 ini.

Presiden Joko Widodo menjelaskan, keputusannya menetapkan payung hukum dalam bentuk perpu karena perkara waktu. Menurut dia, apabila payung hukum diputuskan dalam bentuk undang-undang, aturan hukum itu tidak akan selesai pada Juli 2017 ini.

Adapun dengan perpu tersebut, pasal-pasal yang terkait kerahasiaan bank wajib pajak dalam berbagai UU tidak akan berlaku lagi. Beberapa di antaranya adalah UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, UU Pasar Modal, dan UU Ketentuan Umum Perpajakan. “Nanti juga kami konsultasikan ke DPR,” ujar Jokowi.

Presiden belum bisa menyebutkan apa isi dari perpu yang akan dibuat itu. Namun, ia menegaskan bahwa perpu ini dibuat agar syarat aturan hukum keterbukaan informasi terpenuhi dan Indonesia dianggap serius menangani penghindaran pajak.

“Kalau perpu tidak saya keluarkan, kita bisa dikucilkan negara-negara lain nanti. Dianggap sebagai negara yang tidak kredibel, ecek-ecek. Gak mau saya. Saya maunya Indonesia dipercaya dunia,” ucap Jokowi.

Sebelumnya, Kepala Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan Perpu tentang Keterbukaan Informasi Keuangan secara otomatis(Automatic Exchange of Information) akan dibahas dalam pertemuan para Menteri Keuangan negara G-20, pada Maret 2017.

“Sebelum G-20 yang dihadiri pimpinan negara (pada Juli), sebelum Mei akan ada assessment. Kita perlu menunjukkan bahwa Indonesia mengikuti AEoI sesuai waktunya,” kata Suahasil di kantornya, Senin, 27 Februari 2017.

Selama ini, aparat pajak hanya dapat mengakses data perbankan atas izin Menteri Keuangan dan Bank Indonesia. Akses tersebut hanya diperoleh berdasarkan permintaan fiskus.

Dengan AEoI, kata Suahasil, aparat pajak dapat mengakses data perbankan nasabah WNI untuk memperketat kepatuhan pajak. “Kita atur sistemnya, supaya DJP bisa mengikuti. Tapi, kita uji dulu perpu yang tepat seperti apa.”

ISTMAN M.P.

Sumber:

https://m.tempo.co/read/news/2017/02/28/087851088/jokowi-akan-rilis-perpu-keterbukaan-informasi-perpajakan


Category: News Article

JAKARTA. Oxfam Indonesia dan International NGO Forum on Indonesia Development (lNFlD) menilai, pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi untuk masyarakat superkaya menjadi salah satu upaya mengatasi ketimpangan di dalam negeri. Dalam laporannya yang berjudul “Menuju Indonesia yang Lebih Setara”, Oxfam dan INFID encatat peringkat ketimpangan Indonesia berada di posisi terburuk keenam di dunia.

Oxfam dan INFID menilai, sistem perpajakan di Indonesia saat ini belum mampu mendistribusikan kekayaan dan memastikan bahwa setiap orang membayar sesuai kemampuannya. Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan agar pengenaan pajak penghasilan (PPh) terhadap orang-orang super kaya di Indonesia.

Caranya, melalui pengenaan tarif pajak 45% untuk orang-oramg berpenghasilan lebih dari Rp 10 miliar per tahun. Golongan ini mencakup kalangan eksekutif, manajemen puncak, pemilik dan pemegang saham dari beberapa perusahaan terbesar di Indonesia.

“Terdapat 200.000 orang dengan penghasilan di atas Rp 10 miliar di Indonesia,” Dini Widiastuti juru bicara Oxfam, Kamis (23/2). Lebih lanjut menurutnya, tarif teratas 45% dari PPh tersebut diterapkan di negara-negara G20 yang lain, seperti Inggris, sementara negara maju seperti Belgia sebesar 50% dan Denmark 51,5%.

Tak berhenti sampai di situ, dalam jangka panjang pemerintah juga dinilai harus melakukan peninjauan sistem PPh pribadi untuk mengenakan pajak tambahan bagi kalangan puncak tersebut dengan tarif yang lebih tinggi. Misalnya, kisaran Rp 500 juta-Rp 5 miliar per tahun dikenakan tarif pajak 45% dan 65% untuk berpenghasilan lebih dari Rp 10 miliar per tahun.

Selain itu, Oxfam dan INFID juga disarankan menerapkan tarif pajak tinggi untuk harta kekayaan dan pajak harta warisan. Beberapa negara maju, seperti Jepang dan Korea Selatan telah menerapkan tarif pajak harta warisan dengan besaran masing-masing 55% dan 50%.

Pihaknya juga menyarankan kepada pemerintah untuk membatalkan rencana pemangkasan tarif PPh badan dan meninjau ulamh insentif pajak. Sebab, pemangkasan pajak tersebut dinilai tidak serta-merta meningkatkan kepaturan pajak dan menarik investor asing untuk masuk ke dalam negeri.

Faktor penentu yang menarik investor asing untuk berinvestasi di dalam negeri justru berupa tingkat keterampilan di dalam negeri, ketersediaan infrastruktur, dan stabilitas makroekonomi.

Sumber:

http://nasional.kontan.co.id/news/pajak-45-untuk-si-super-kaya-atasi-ketimpangan


Category: News Article

Tags :

Category : Article , News Article

JAKARTA. Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiaseteadi memperlambat ritme bicaranya. Ia tiba-tiba mengaku sedih lantaran pelaksanaan program amnesti pajak (tax amnesty) akan berakhir kurang dari dua bulan lagi.

“Terus terang saya sampaikan, saya agak sedih karena dua bulan ini mau ditinggal amnesti dan amnesti tidak akan pernah kembali,” ujarnya saat berbicara dalam seminar Problem Defisit Anggaran di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/2).

Program yang sempat menuai pro dan kontra sejak awal pelaksanaanya itu memang merupakan kebijakan langka. Sebab, kebijakan serupa belum tentu akan ada lagi sampai 30 tahun ke depan.

Sebelum 2016, pelaksanaan tax amnesty terakhir kali dilaksankan pada 1984 silam. Butuh waktu 32 tahun program tersebut “dihidupkan” lagi dan dijalankan pada 2016.

Setelah tax amnesty berakhir, pemerintah akan mengambil langkah keras melalui penegakan hukum hingga memperketat ketentuan-ketentuan perpajakan.

Dari sisi global, sistem keuangan juga akan semakin transparan. Sebab, sejumlah negara sudah meningkatkan intensitas pertukaran informasi antarnegara, termasuk informasi di sektor keuangan global untuk kepentingan perpajakan.

Cerita mudahnya menyembunyikan kekayaan di luar negeri bisa jadi akan berubah pada 2018 mendatang. “Karena itu kalian bisa menyesal kalau tidak ikut (amnesti pajak),” kata Ken.

Saat ini program tax amnesty sudah memasuki periode ketiga atau terakhir. Program itu akan resmi ditutup pada 31 Maret 2017 mendatang. (Yoga Sukmana)

Sumber: http://nasional.kontan.co.id/news/saat-tax-amnesty-membuat-dirjen-pajak-sedih

Popular Posts