Category: Publication

Category: Publication

Untuk penilaian kewajaran nilai transaksi antar perusahaan yang terafiliasi, Otoritas Perpajakan mewajibkan adanya Dokumen Transfer Pricing, atau dikenal dengan TP Doc.

Kami memberikan layanan untuk membantu penyusunan Transfer Pricing Document yang wajib disediakan oleh Wajib Pajak Badan.

Silahkan konsultasikan pada kami, hubungi 0217807316 atau kirim email ke info@maas.co.id

Gratis Konsultasi


Category: Publication

Manfaatkan Amnesti Pajak segera. Dapatkan kepastian hukum atas kewajiban perpajakan sampai dengan tahun pajak 2015. Hindari resiko perpajakan yang lebih besar jika anda mengalami pemeriksaan pajak.

Batas akhir Amnesti/Pengampunan Pajak atas harta dan penghasilan yang belum dilaporkan adalah sampai dengan 31 Maret 2017

Konsultasikan pada kami segera.

Hubungi 021 7807316 atau email ke: info@maas.co.id

Free Consultation !


Category: Publication

Konsultasikan pada kami Laporan SPT PPh Orang Pribadi, khususnya yang telah mengikuti program Tax Amnesty.

Penuhi kewajiban perpajakan anda dengan tepat.

Batas waktu pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2016, adalah 31 Maret 2017

Hubungi: 021-7807316 atau email ke info@maas.co.id.

Gratis konsultasi


Category: Publication

Persiapkan secara benar dan cermat, pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2016

Lakukan review menyeluruh terhadap potensi dan resiko perpajakan bisnis anda.

Batas akhir pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2016 adalah 30 April 2017.

Segera konsultasikan pada kami,

Hubungi 021 7807316 atau email ke info@maas.co.id

Free Consultation


Category: Publication

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR   17/3/PBI/2015
TENTANG
KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH
DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang :  a.   bahwa Rupiah merupakan alat pembayaran yang
sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
b.  bahwa penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia juga
diperlukan untuk mendukung tercapainya
kestabilan nilai tukar Rupiah;
c. bahwa untuk mewujudkan kedaulatan Rupiah di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
untuk mendukung tercapainya kestabilan nilai
tukar Rupiah, perlu diterapkan kebijakan kewajiban
penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Bank
Indonesia sebagai otoritas moneter dan sistem
pembayaran berwenang mengatur kewajiban
penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
e.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan
huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bank
Indonesia  . . .

-2-
Indonesia tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3472)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata
Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5223);
MEMUTUSKAN  . . .
-3-
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
1. Rupiah adalah mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
2. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang
yang
mengatur
mengenai
mata
uang.

3. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang

yang mengatur mengenai perbankan dan Bank Umum
Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang
mengatur mengenai perbankan syariah.

BAB II
KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH
Pasal 2

(1) Setiap pihak wajib menggunakan Rupiah dalam transaksi yang
dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang;

dan/atau
c. transaksi keuangan lainnya.
Pasal  3  . . .

-4-
Pasal 3

(1) Kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku untuk:
a. transaksi tunai; dan
b. transaksi nontunai.
(2) Transaksi tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
mencakup transaksi yang menggunakan uang kertas dan/atau uang
logam sebagai alat pembayaran.
(3) Transaksi nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
mencakup transaksi yang menggunakan alat dan mekanisme
pembayaran secara nontunai.

BAB III
PENGECUALIAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH
Pasal 4

Kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) tidak berlaku bagi transaksi sebagai berikut:
a. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja negara;
b. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
c. transaksi perdagangan internasional;
d. simpanan di Bank dalam bentuk valuta asing; atau
e. transaksi pembiayaan internasional.

Pasal 5

Kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) juga tidak berlaku untuk transaksi dalam valuta asing yang
dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang meliputi:
a. kegiatan usaha dalam valuta asing yang dilakukan oleh Bank
berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan
dan perbankan syariah;
b. transaksi  . . .

-5-
b. transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam
valuta asing di pasar perdana dan pasar sekunder berdasarkan
Undang-Undang yang mengatur mengenai surat utang negara dan
surat berharga syariah negara; dan
c. transaksi lainnya dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan
Undang-Undang.

Pasal 6

Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
a. pembayaran utang luar negeri;
b. pembayaran utang dalam negeri dalam valuta asing;
c. belanja barang dari luar negeri;
d. belanja modal dari luar negeri;
e. penerimaan negara yang berasal dari penjualan surat utang negara
dalam valuta asing; dan
f. transaksi lainnya dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja negara.

Pasal 7

Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b hanya dapat dilakukan oleh penerima
atau pemberi hibah yang salah satunya berkedudukan di luar negeri.

Pasal 8

(1) Transaksi perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf c meliputi:
a. kegiatan ekspor dan/atau impor barang ke atau dari luar wilayah
pabean Republik Indonesia; dan/atau
b. kegiatan perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara
yang dilakukan dengan cara:
1. pasokan lintas batas (cross border supply); dan
2. konsumsi  . . .

-6-
2. konsumsi di luar negeri (consumption abroad).
(2) Transaksi untuk kegiatan tambahan dalam kegiatan ekspor dan/atau
impor barang ke atau dari luar wilayah pabean Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dikategorikan
sebagai transaksi perdagangan internasional sehingga wajib
menggunakan Rupiah.

Pasal 9

(1) Transaksi pembiayaan internasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf e hanya dapat dilakukan oleh pemberi atau penerima
pembiayaan yang salah satunya berkedudukan di luar negeri.
(2) Dalam hal pemberi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa Bank maka wajib memenuhi ketentuan yang mengatur
mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara Bank
dengan pihak asing.

BAB IV
LARANGAN MENOLAK RUPIAH
Pasal 10

(1) Setiap pihak dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang
penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk
menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah
dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam
hal:
a. terdapat keraguan atas keaslian Rupiah yang diterima untuk
transaksi tunai; atau
b. pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing
telah diperjanjikan secara tertulis.
(3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
hanya dapat dilakukan untuk:
a. transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5; atau
b. proyek  . . .
-7-
b. proyek infrastruktur strategis dan mendapat persetujuan Bank
Indonesia.

BAB V
PENCANTUMAN HARGA BARANG DAN/ATAU JASA
Pasal 11

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pelaku usaha wajib
mencantumkan harga barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah.

BAB VI
LAPORAN DAN PENGAWASAN KEPATUHAN
Pasal 12

(1) Bank Indonesia berwenang untuk meminta laporan, keterangan,
dan/atau data kepada setiap pihak yang terkait dengan pelaksanaan
kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) dan kewajiban pencantuman harga barang dan/atau jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
(2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan
laporan, keterangan, dan/atau data yang diminta oleh Bank
Indonesia.

Pasal 13

(1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kepatuhan setiap
pihak dalam melaksanakan kewajiban penggunaan Rupiah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan kewajiban
pencantuman harga barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11.
(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bank Indonesia menempuh berbagai cara antara lain sebagai berikut:
a. meminta laporan, keterangan, data, dan/atau dokumen
pendukung, dengan atau tanpa melibatkan instansi terkait;
b. melakukan pengawasan langsung terhadap setiap pihak; dan/atau
c. menunjuk  . . .
-8-
c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penelitian dalam rangka
pengawasan terhadap kepatuhan setiap pihak.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

Kegiatan yang berupa:
a. penukaran valuta asing yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan
usaha penukaran valuta asing sesuai dengan peraturan perundangundangan;
dan

b. pembawaan uang kertas asing ke dalam atau ke luar wilayah pabean
Republik Indonesia yang dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan,
tidak dikategorikan sebagai transaksi yang wajib menggunakan Rupiah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 15

Dalam melaksanakan Peraturan Bank Indonesia ini Bank Indonesia dapat
melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 16

Dalam hal terdapat permasalahan bagi pelaku usaha dengan karakteristik
tertentu terkait pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah untuk
transaksi nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf b, Bank Indonesia dapat mengambil kebijakan tertentu dengan
tetap memperhatikan kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana diatur
dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
BAB VIII  . . .
-9-

Terhadap pelanggaran atas:
BAB VIII
SANKSI
Pasal 17
a. kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi tunai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a; dan/atau
b. larangan menolak Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
berlaku ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Pasal 18

(1) Pelanggaran atas kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi
nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b
dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. kewajiban membayar; dan/atau
c. larangan untuk ikut dalam lalu lintas pembayaran.
(2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi,
dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 19

Pelanggaran atas kewajiban pencantuman harga barang dan/atau jasa
dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan kewajiban
penyampaian laporan, keterangan, dan/atau data sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran
tertulis.

Pasal 20

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19, Bank Indonesia dapat merekomendasikan
kepada  . . .
-10-
kepada otoritas yang berwenang untuk melakukan tindakan sesuai
dengan kewenangannya.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

(1) Perjanjian tertulis mengenai pembayaran atau penyelesaian kewajiban
dalam valuta asing selain perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (3) yang dibuat sebelum tanggal 1 Juli 2015, tetap
berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tertulis tersebut.
(2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku
untuk perjanjian tertulis mengenai pembayaran atau penyelesaian
kewajiban dalam valuta asing untuk transaksi nontunai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.
(3) Perpanjangan
dan/atau perubahan atas perjanjian tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tunduk pada Peraturan
Bank Indonesia ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam
Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 23

Ketentuan mengenai kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi
nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mulai
berlaku pada tanggal 1 Juli 2015.

Pasal 24

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar  . . .
-11-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal  31 Maret 2015

GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 70
DPU

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 17/3/PBI/2015
TENTANG
KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH
DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang
merdeka dan berdaulat memiliki simbol kedaulatan negara yang harus
dihormati oleh seluruh warga negara Indonesia. Salah satu simbol
kedaulatan negara tersebut adalah Rupiah sebagai mata uang yang
dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Rupiah dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah di
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kegiatan
perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan
kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pengaturan kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia diperlukan untuk mendukung
kestabilan nilai tukar Rupiah yang merupakan bagian dari tujuan
yang diamanatkan kepada Bank Indonesia dalam Undang-Undang
mengenai Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan
nilai Rupiah. Dalam kondisi pasar valuta asing di dalam negeri
mengalami kelebihan permintaan valuta asing, penggunaan valuta
asing untuk transaksi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
akan memberikan tambahan tekanan terhadap nilai tukar Rupiah
dimana hal ini berpotensi mengganggu stabilitas nilai Rupiah.
Sejalan dengan kewenangan Bank Indonesia dalam
pengaturan terhadap Rupiah maka diperlukan pengaturan mengenai
kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia baik untuk transaksi tunai maupun transaksi nontunai.
Pengaturan kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia juga dimaksudkan untuk lebih
mengefektifkan pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang
mengenai  . . .
-2-
mengenai mata uang yang mewajibkan penggunaan Rupiah dalam
setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian
kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau
transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam rangka mendukung perekonomian Negara Kesatuan
Republik Indonesia, pengaturan kewajiban penggunaan Rupiah di
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu tetap
memperhatikan adanya kebutuhan penggunaan valuta asing dalam
masyarakat yang diperkenankan berdasarkan Undang-Undang.
Pengaturan kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan
Bank Indonesia ini telah disusun dengan memperhatikan UndangUndang,

seperti Undang-Undang mengenai perbankan, UndangUndang

mengenai Bank Indonesia, Undang-Undang mengenai lalu
lintas devisa dan sistem nilai tukar, Undang-Undang mengenai surat
utang negara, Undang-Undang mengenai perbankan syariah, UndangUndang

mengenai surat berharga syariah negara, Undang-Undang
mengenai transfer dana, dan Undang-Undang mengenai mata uang.
Penerapan kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan
kesiapan pelaku usaha, kontinuitas kegiatan usaha, kegiatan
investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pihak” adalah orang perseorangan
atau korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau
kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum
maupun bukan badan hukum.
Ayat (2)  . . .
-3-
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “transaksi keuangan lainnya”
antara lain meliputi kegiatan penyetoran Rupiah dalam
berbagai jumlah dan jenis pecahan dari nasabah kepada
Bank.
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Contoh alat pembayaran secara nontunai antara lain cek, bilyet
giro, kartu kredit, kartu debit, kartu Automated Teller Machine
(ATM), dan uang elektronik.
Contoh mekanisme pembayaran secara nontunai antara lain
melalui transfer dana.
Pasal 4
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Simpanan di Bank dalam bentuk valuta asing hanya dapat
diselenggarakan oleh Bank yang melakukan kegiatan usaha
dalam valuta asing.
Transaksi terkait simpanan di Bank yang melakukan kegiatan
usaha dalam valuta asing dapat berupa penyetoran dan/atau
penarikan valuta asing.
Huruf e . . .
-4-
Huruf e
Cukup jelas
Pasal 5
Huruf a
Kegiatan usaha dalam valuta asing yang dilakukan oleh Bank
berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai
perbankan dan perbankan syariah meliputi antara lain:
1. kredit dalam valuta asing untuk kegiatan ekspor dan
kegiatan lainnya;
2. pasar uang antar Bank dalam valuta asing;
3. obligasi dalam valuta asing;
4. sub debt dalam valuta asing;
5. jual beli surat berharga dalam valuta asing; dan
6. transaksi perbankan lainnya dalam valuta asing yang diatur
dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan
dan perbankan syariah beserta peraturan pelaksanaannya.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Undang-Undang yang mengatur mengenai transaksi lainnya
dalam valuta asing antara lain Undang-Undang mengenai Bank
Indonesia, Undang-Undang mengenai penanaman modal, dan
Undang-Undang mengenai lembaga pembiayaan ekspor
Indonesia.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kegiatan ekspor dan/atau impor
barang ke atau dari luar wilayah pabean Republik
Indonesia” adalah perdagangan barang antarnegara atau
lintas negara.
Huruf b . . .
-5-
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kegiatan perdagangan jasa yang
melampaui batas wilayah negara dalam bentuk pasokan
lintas batas (cross border supply)” adalah kegiatan
penyediaan jasa dari wilayah suatu negara ke wilayah
negara lain seperti pembelian secara online (dalam jaringan)
atau call center.
Yang dimaksud dengan “kegiatan perdagangan jasa yang
melampaui batas wilayah negara dalam bentuk konsumsi di
luar negeri (consumption abroad)” adalah kegiatan
penyediaan jasa di luar negeri untuk melayani konsumen
dari Indonesia seperti warga negara Indonesia yang kuliah
di luar negeri atau rawat di rumah sakit luar negeri.
Ayat (2)
Kegiatan tambahan berkaitan dengan kegiatan ekspor
dan/atau impor barang yang dilakukan di wilayah pabean
Republik Indonesia melalui sarana pengangkutan kapal,
pesawat, atau sarana angkut lainnya tidak dikategorikan
sebagai kegiatan ekspor dan/atau impor barang.
Kegiatan tambahan berkaitan dengan kegiatan ekspor
dan/atau impor barang antara lain meliputi: sandar kapal di
pelabuhan, bongkar muat kontainer, penyimpanan sementara
kontainer di pelabuhan, dan parkir pesawat di bandara.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pihak” adalah orang perseorangan
atau korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau
kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum
maupun bukan badan hukum.
Ayat (2) . . .
-6-
Ayat (2)
Huruf a
Setiap pihak yang memiliki Rupiah yang diragukan
keasliannya tersebut dapat meminta klarifikasi kepada
Bank Indonesia.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “proyek infrastruktur strategis”
adalah:
1. proyek infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan
utang luar negeri korporasi nonbank; dan
2. dibuktikan dengan surat keterangan dari kementerian
atau lembaga yang berwenang.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Pengawasan oleh Bank Indonesia terutama dilakukan terhadap
pemenuhan kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi
nontunai. Sedangkan pengawasan dan/atau penegakan hukum
terhadap pemenuhan kewajiban penggunaan Rupiah untuk
transaksi tunai dilakukan bekerja sama dengan aparat penegak
hukum.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 14 . . .
-7-
Pasal 14
Huruf a
Yang dimaksud “kegiatan usaha penukaran valuta asing sesuai
dengan peraturan perundang-undangan” antara lain kegiatan
usaha penukaran valuta asing bukan Bank yang memiliki izin
dari Bank Indonesia.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 15
Koordinasi dan kerja sama dengan pihak lain dapat dilakukan
antara lain dengan aparat penegak hukum, dan otoritas yang
berwenang.
Pasal 16
Penetapan kebijakan oleh Bank Indonesia dilakukan dengan
mempertimbangkan antara lain kesiapan pelaku usaha,
kontinuitas kegiatan usaha, kegiatan investasi, dan/atau
pertumbuhan ekonomi nasional.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Rekomendasi yang disampaikan oleh Bank Indonesia antara lain
berupa rekomendasi untuk mencabut izin usaha atau
menghentikan kegiatan usaha.
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) . . .
-8-
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “perubahan atas perjanjian tertulis”
adalah perubahan yang terutama terkait dengan perubahan
subjek dan/atau objek pada perjanjian tertulis.

Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.


Category: Publication

Batas Waktu Setor dan Lapor PPN

Adanya dualisme peraturan terkait batas waktu setor dan lapor PPN antara UU PPN nomor 52 tahun 2009 dan UU PPN pasal 15A terlihat saling bertentangan dan membuat kebingunan pelapor pajak.

Seperti yang kita ketahui bahwa UU perpajakan kita terbagi dua dalam pengaturannya. UU yang mengatur ketentuan formal dimasukkan semuanya dalam UU KUP. Sedangkan menyangkut masalah material diatur dalam UU yang terperinci sesuai dengan jenis pajaknya. Keduanya memiliki peranan penting terkait waktu setor dan lapor PPN.

Contoh pengaturan masalah fomal ketentuan perpajakan adalah dalam hal ketentuan yang mengatur kewajiban melaporkan penghitungan pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa atau batas waktu penyetoran pajak. UU PPN yang lama yakni UU nomor 8 tahun 1983 pada pasal 15 mengatur masalah pengaturan formal ini. Kemudian dalam UU PPN nomor 11 tahun 1994 pasal 15 dihapus dan dipindahkan ke dalam UU KUP yang baru saat itu. Begitu pula dengan UU PPN nomor 1 tahun 1994 pasal 16, yang mengatur tentang jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Sudah selayaknya semua ketentuan yang bersifat formal digabungkan ke dalam UU yang mengatur masalah formalitas ini. Tapi dalam UU PPN yang paling baru yakni UU nomor 42 tahun 2009 (lihat UU No 42 tahun 2009), muncul lagi ketentuan formal dalam UU yang bersifat material, yaitu di UU PPN Pasal 15 A sebagai berikut.

  1. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.
  2. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertamabahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Permasalahannya adalah dalam UU KUP nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 16 tahun 2009 menyebutkan:

Pasal 3
(3) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :
a . Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak

Pasal 9
1. Menteri keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak; paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

Akibatnya kedua pasal dalam UU yang berbeda ini seperti saling bertentangan atau dengan kata lain dualism peraturan. Lalu kita ikut yang mana? Ya, sudah ikut yang baru saja. Masalah bertentangan atau tidaknya dengan peraturan perundang-undangan yang lain itu adalah urusan pengusul dan pembuat UU.

Dimasukkannya Pasal 15A ini dikarenakan mendesaknya kebutuhan tentang aturan ini yang memberikan kelonggaran terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap waktu setor dan lapor PPN. Setidaknya keberadaan Pasal 15A mungkin sampai UU KUP itu diubah lagi. Ketika UU tersebut sudah diubah, maka pada saat perubahan kembali UU PPN, pasal itu akan dihapus, seperti kejadian pada saat perumusan UU perpajakan yang lama.
Diakui pula dalam UU PPN yang baru ini, bahwa ketentuan Pasal 15 ini adalah ketentuan yang mengatur secara khusus yang berbeda dengan yang diatur dalam UU KUP. Jadi cukup ikuti saja yang khusus daripada yang umum.

Jadi, batas waktu setor dan lapor PPN paling lambat adalah akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Sedangkan SPT Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Penulis: Subandiman, SE., BKP.


Category: Publication

Analisa Sengketa Pemeriksaan PPN di Pabrik Kelapa Sawit

Banyak sengketa PPN yang dialami Wajib Pajak Pabrik Kelapa Sawit terpadu memerlukan penanganan khusus dan cepat demi menjaga iklim investasi di Indonesia.

Pabrik Kelapa Sawit Terintegrasi merupakan pabrik yang mengintegrasikan perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) dengan proses produksi Crude Palm Oil (CPO). TBS merupakan bahan dasar pembuatan CPO melalui proses produksi yang berkelanjutan.

CPO merupakan andalan pemerintah di luar sektor migas sebagai penghasil devisa terbesar. Ekspor CPO dari Indonesia mencapai bilangan 180 trilyun rupiah di tahun 2011. Ekspor CPO akan meningkat seiring dengan permintaan dunia yang bertumbuh dengan kisaran 9,92 % selama lima tahun ke depan, menurut Kementrian Pertanian .

Dengan peningkatan ekspor CPO yang demikian pesat, tidak mengherankan jika pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan perhatian yang istimewa terhadap industri ini. DJP menerbitkan peraturan terkait Perkebunan Kelapa Sawit melalui Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan hingga aturan setingkat Surat Edaran (lihat artikel: Implikasi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 70 Tahun 2013 terhadap Petani Kelapa Sawit).

Pemerintah diberikan kewenangan untuk mengatur barang yang tidak dipungut PPN atau dibebaskan. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2001 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2007 menetapkan bahwa barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit dibebaskan dari pengenaan PPN. Dengan demikian Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak (BKP) yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan.

Lebih lanjut melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 575/KMK.04/2000 yang telah digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 diatur bahwa bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang PPN dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang PPN maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan BKP dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan.

DJP kembali menegaskan aturan pengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan terpadu (integrated) kelapa sawit melalui SE-90/PJ/2011. Ditetapkan bahwa Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dalam rangka menghasilkan BKP yang tidak terutang PPN yang atas penyerahannya dibebaskan dari PPN berlaku sama bagi usaha kelapa sawit terpadu maupun yang tidak terpadu (non integrared). Dengan SE ini DJP berupaya untuk melakukan equal treatment terhadap semua Wajib Pajak.

Mempertimbangkan peraturan perundangan tersebut di atas hal penting yang perlu dipastikan adalah apakah Pajak Masukan atas perolehan barang atau jasa yang berkaitan dengan produksi TBS dalam Pabrik Kelapa Sawit Terintegrasi dapat dikreditkan ?

DJP cenderung untuk menetapkan bahwa Pajak Masukan tersebut di atas tidak dapat dikreditkan dengan berlandaskan pada kategorisasi jenis barang bukan pada hubungan sebab akibat. Dengan kategorisasi tersebut maka semua Pajak Masukan yang terkait dengan BKP strategis yaitu Tandan Buah Segar tidak dapat dikreditkan tanpa memperhitungkan ada tidaknya penyerahan atas barang tersebut.

Padahal dalam penjelasan UU PPN Pasal 16B ayat 3 jelas-jelas disebutkan bahwa Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan BKP dan atau JKP yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan. Frasa kalimat “yang berkaitan dengan penyerahan” menunjukkan bahwa terdapat penyerahan BKP/JKP yang memperoleh pembebasan terlebih dahulu sebagai sebab dan tidak dapat dikreditkannya Pajak Masukan sebagai akibat.

Jika dilihat dari prosesnya maka Pabrik Kelapa Sawit Terintegrasi terdiri dari usaha yang sifatnya terpadu dengan mata rantai produksi yang panjang dan saling bersambung. Proses dimulai dengan penanaman kelapa sawit yang menghasilkan Tandan Buah Segar hingga produk akhirnya berupa CPO. Semua biaya dalam proses produksi yang panjang tersebut merupakan biaya yang berhubungan dengan produksi CPO bukan TBS. Sehingga dengan demikian Pajak Masukan atas biaya-biaya tersebut sudah selayaknya dapat dikreditkan.

Proses Pabrik Kelapa Sawit Terintegrasi bersifat terpadu yang terdiri dari unit perkebunan TBS dan unit produksi CPO sehingga berada dalam satu entitas yang sama dengan status Pengusaha Kena Pajak yang tidak terpisah. Dengan demikian pengalihan TBS dari unit perkebunan untuk kemudian diolah dalam unit produksi CPO tidaklah bisa dikategorikan sebagai penyerahan sebagaimana diatur dalam UU PPN Pasal 1A.

Pemeriksa pajak menggunakan SE-90/PJ/2011 sebagai senjata untuk mengoreksi pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan barang dan atau jasa yang terkait dengan produksi TBS. Ketentuan ini meng-equal-kan perlakuan Pajak Masukan antara Pabrik Kelapa Sawit yang terintegrasi maupun tidak terintegrasi. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan.

Pesatnya pertumbuhan industri CPO merupakan lahan yang empuk untuk optimalisasi pajak. DJP mengintip celah-celah yang memungkinkan pencapaian target penerimaan pajak dengan menetapkan aturan yang lebih menguntungkannya tanpa memperhatikan prinsip kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Terlebih besarnya potensi penerimaan pajak di sektor industri ini hanya diatur dengan aturan setingkat Surat Edaran yang sebenarnya lebih bersifat internal DJP.

Banyak sengketa PPN yang dialami Wajib Pajak Pabrik Kelapa Sawit terintegrasi mulai tahun pajak 2007 yang berujung di Pengadilan Pajak. Disampaikan secara informal oleh seorang hakim di Pengadilan Pajak bahwa hampir semua Majlis di Pengadilan Pajak saat ini menunda pembacaan hasil putusan agar mereka mempunyai waktu yang cukup untuk menyeragamkan keputusan atas sengketa PPN Pabrik Kelapa Sawit Terintegrasi.

Tingginya potensi penerimaan pajak di sektor industri kelapa sawit sudah selayaknya tidak mengabaikan satu hal yang sangat diidamkan oleh Wajib Pajak yaitu adanya kepastian hukum agar dunia usaha tetap bergairah dan iklim investasi selalu bertambah.

Penulis: Unggul Wibawa, Ak., CA., M.Ak., BKP.


Popular Posts