Reformasi Pajak, Rasio dan Pembangunan

Reformasi Pajak, Rasio dan Pembangunan

Category : News Article

Program amnesti atau pengampunan pajak telah berakhir pada 31 Maret 2017. Dari sisi deklarasi harta dan uang tebusan, bisa dibilang cukup berhasil; paling tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang pernah melaksanakan program itu. Bahkan, angkanya melampaui perkiraan berbagai kalangan dan pemerintah.

Meski demikian, nilai deklarasi harta dan uang tebusan bukanlah satu-satunya parameter keberhasilan program. Tak kalah penting adalah jumlah dana repatriasi, tingkat partisipasi wajib pajak, tambahan wajib pajak baru yang bisa dijaring, serta reformasi perpajakan.

Perlu diakui, jumlah dana repatriasi dan tingkat partisipasi wajib pajak di bawah target. Dari target repatriasi Rp 1.000 triliun ternyata hanya terealiasi Rp 146 triliun atau 14,6 persen. Dari segi partisipasi, peserta program sekitar 972 ribu amat rendah apabila dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang sekitar 36 juta atau sekitar 60 juta keluarga yang semestinya mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Tambahan wajib pajak baru 53 ribu juga kecil sekali.

Tetapi, dari sisi reformasi pajak, di samping menata data dan sistem perpajakan serta tambahan wajib pajak baru yang bisa dijaring, keberhasilan program amnesti pajak yang tak kalah penting adalah memunculkan budaya pajak dan kesadaran membayar pajak untuk pembiayaan pembangunan di masyarakat, karena pajak menyumbang hampir 75 persen penerimaan APBN.

Langkah selanjutnya, pemerintah tengah menggodok reformasi sistem perpajakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah membentuk tim khusus reformasi pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Tantangan yang dihadapi cukup besar, karena masih ada puluhan juta orang baik kaya maupun miskin yang berada di luar sistem pajak.

Parlemen pun tengah mempertimbangkan rancangan undang-undang yang akan merombak institusi perpajakan, dan terutama meningkatkan kredibilitasnya di mata pembayar pajak. Darussalam, konsultan di Danny Darusasalam Tax Centre menyatakan orang-orang tidak membayar pajak karena mereka percaya tidak akan tertangkap.

Tim reformasi pajak yang dibentuk akhir 2016 yang terdiri atas pejabat Kementerian Keuangan, penasihat Bank Dunia, dan wakil lembaga-lembaga lain menargetkan peningkatan rasio pajak menjadi 15 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2020, atau meningkat dari sekitar 11 persen pada saat sekarang. Berdasarkan data Bank Dunia, rasio pajak rata-rata secara global sebesar 14,8 persen.

Namun, Bank Dunia memperkirakan Indonesia tahun ini masih belum mampu mencapai target pendapatan pajak, dan rasio pajak kemungkinan tetap sekitar 11 persen dari PDB. Direktur Jenderal Pajak dinilai juga bakal kesulitan dalam merealisasikan target rasio pajak karena tambahan wajib pajak baru dari program amnesti pajak kecil sekali.

Selengkapnya dapat di lihat pada: http://www.pajak.go.id/content/article/reformasi-perpajakan-rasio-pajak-dan-pembangunan

Related Posts


Popular Posts