Kapan Ditjen Pajak Bisa Akses Data Nasabah?

Tag: Ditjen Pajak

Kapan Ditjen Pajak Bisa Akses Data Nasabah? Ini Kata Sri Mulyani

Pemerintah telah memastikan, payung hukum untuk keterbukaan informasi data perbankan terkait perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI) dalam waktu dekat difinalisasi.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tersebut bakal diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat, bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

“Ya, upayakan (Senin ini), bersama Pak Menko. Pak darmin yang menetapkan,” kata Sri Mulyani di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (11/4/2107).

Lebih lanjut ia mengatakan, penerapan aturan ini dilakukan supaya keterbukaan informasi data perbankan terkait perpajakan dapat sesuai dengan standar internasional. Lewat aturan ini, maka Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bisa mengakses data nasabah perbankan, untuk keperluan perpajakan.

“Kami akan siapkan saja supaya segera bisa sesuai dengan standar internasional,” ungkap Sri Mulyani.

Sebelumnya diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan pemerintah telah menyelesaikan Perppu sebagai beleid sebelum revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) selesai dibahas dengan parlemen. Adapun, Perppu ini menjadi syarat implementasi keterbukaan informasi pada 2018.

Darmin menyebutkan, penyelesaian Perppu ini nantinya akan disosialisasikan ke Presiden Jokowi. Setelah diterima Jokowi, keputusan selanjutnya mengenai diterbitkan atau bagaimannya, menunggu arahan dari orang nomor satu di Indonesia tersebut.

 

Sumber: finance.detik.com


Tag: Ditjen Pajak

Aturan Ditjen Pajak Bebas Akses Rekening Bank Selesai Pekan Depan

Jakarta – Pemerintah memastikan payung hukum untuk keterbukaan informasi data perbankan terkait perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI) dalam waktu dekat masuk tahap finalisasi.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai rakor AEoI di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (4/4/2017).

Pemerintah telah menyelesaikan Perppu sebagai beleid sebelum UU KUP selesai dibahas dengan parlemen. Adapun, Perpu ini menjadi syarat implementasi keterbukaan informasi pada 2018.

“AEoI kita memang ada, kita akan selesaikan sampai dengan Senin,” kata Darmin.

Darmin menyebutkan, penyelesaian Perpu ini nantinya akan disosialisasikan ke Presiden Jokowi. Setelah diterima Jokowi, keputusan selanjutnya mengenai diterbitkan atau bagaimannya, menunggu arahan dari orang nomor satu di Indonesia tersebut.

“Tinggal nanti kita sampaikan ke Presiden, setelah itu terserah Presiden. Tapi setelah itu saya tidak tahu,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam Perppu tersebut, ada beberapa poin yang sesuai dengan standarisasi yang diberikan OECD.

“Kita selesaikan saja sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh internasional untuk bisa mendapatkan Automatic Exchange of Information sesuai dengan standar-standar reporting yang mereka mintakan, semoga Indonesia bisa mendapatkan manfaat maksimal dari AEoI,” ujarnya.

“Tim akan menyelesaikan formulasinya karena kita sudah dapat masukan dari OECD mengenai format dari negara lain yang sudah mengikuti AEoI, harus seperti apa standar reporting-nya, konten informasinya seperti apa, itu yang akan kita lakukan. Tim akan menyelesaikan, mudah-mudahan bisa segera mungkin,” kata Sri Mulyani.

Jika sudah difinalisasi, maka Perpu tersebut tetap dikomunikasikan secara formal kepada Dewan Perwakilan Rakrat (DPR).

“Tetap dilakukan, nanti kan kita juga secara formal akan menyampaikan kepada Dewan,” kata Sri Mulyani.

Sekjen Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan, penyesuaian yang harus dilakukan pemerintah dalam Perpu tersebut mengenai Common Reporting Standart (CRS).

“CRS itu kan mengatur standar pelaporan dari AEoI terkait akses informasinya dan sebagainya,” kata dia.

Sedangkan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nelson Tampubolon mengatakan, Perpu yang pekan depan difinalkan ini akan mengadopsi beberapa format yang telah disesuaikan oleh OECD.

“Perppunya yang akan jahit kira-kira apa yang harus dilaporkan, sudah ada formatnya, tinggal diadopsi ke Perppu. Sudah ada standarnya,” tandasnya.

Sumber: finance.detik.com


Tag: Ditjen Pajak

Usai Tax Amnesty, Ditjen Pajak Intip Transaksi Kartu Kredit

Jakarta – Kementerian Keuangan memastikan akan memberlakukan penyampaian transaksi kartu kredit dari perbankan ke Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Rencana tersebut sudah lama ingin diimplementasikan namun tertunda karena adanya program tax amnesty.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, usai program tax amnesty berakhir, para perbankan disarankan untuk menyiapkan data-data pengguna kartu kredit yang nantinya dilaporkan kepada otoritas pajak RI.

Apalagi, pelaksanaan rencana tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 tentang perubahan kelima atas peraturan nomor 16/PMK.03/2013 tentang rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan pajak.

“PMK 39 kan masih berlaku, tidak dicabut atau diubah. Ini lah yang akan kita lakukan untuk meminta kepada bank untuk persiapkan. PMK 39 untuk laporkan itu dan penundaan akan segera berakhir karena tax amnesty akan kelar,” kata Hestu di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (29/3/2017).

 Jadi jika WP sudah mengikuti tax amnesty, maka tidak akan dikenakan pemeriksaan data kartu kredit.

Hestu menceritakan, penundaan implementasi sebelumnya untuk para pengguna kartu kredit bisa memanfaatkan program ampunan pajak. Jadi jika WP sudah mengikuti tax amnesty, maka tidak akan dikenakan pemeriksaan data kartu kredit. Adapun, lanjut Hestu, penyetoran data nasabah kartu kredit ke Ditjen Pajak sebagai bukti pencocokan laporan SPT Tahunan yang pemilik WP.

“Ini hanya digunakan untuk profil WP dan akan kami cek ke SPT. Nanti kalau enggak cocok ya akan kami klarifikasi ke WP,” tambahnya.

Data transaksi para pengguna kartu kredit yang disetorkan perbankan kepada Ditjen Pajak juga dijamin kerahasiannya. Jika terbukti pegawai pajak membocorkan, maka akan dikenakan sanksi satu tahun pidana.

Oleh karenanya, Hestu menyarankan kepada WP pengguna kartu kredit tidak perlu mengkhawatirkan pencocokan data transaksi kartu kredit dengan SPT Tahunan.

Mengenai implementasinya akan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016. Namun, bagi perbankan yang tidak berkenan mengirimkan data transaksi kartu kredit ke Ditjen Pajak akan terkena sanksi sebagaimana yang diatur dalam UU KUP.

“Pasal 35 A dan Pasal 41 UU KUP, kami tidak kedepankan sanksi itu dulu. Bank juga kooperatif. 31 Mei semua setor, enggak ada yang enggak mau. Ada yang terlambat tapi nggak masalah. Kami minta mereka patuh, kami belum bicara sanksi tapi teguran dulu lalu ke OJK,” tukasnya.

Sumber: finance.detik.com


Popular Posts