Jasa Penyusunan Dokumen Transfer Pricing

Tag: feature

Untuk penilaian kewajaran nilai transaksi antar perusahaan yang terafiliasi, Otoritas Perpajakan mewajibkan adanya Dokumen Transfer Pricing, atau dikenal dengan TP Doc.

Kami memberikan layanan untuk membantu penyusunan Transfer Pricing Document yang wajib disediakan oleh Wajib Pajak Badan.

Silahkan konsultasikan pada kami, hubungi 0217807316 atau kirim email ke info@maas.co.id

Gratis Konsultasi


Tag: feature

Manfaatkan Amnesti Pajak segera. Dapatkan kepastian hukum atas kewajiban perpajakan sampai dengan tahun pajak 2015. Hindari resiko perpajakan yang lebih besar jika anda mengalami pemeriksaan pajak.

Batas akhir Amnesti/Pengampunan Pajak atas harta dan penghasilan yang belum dilaporkan adalah sampai dengan 31 Maret 2017

Konsultasikan pada kami segera.

Hubungi 021 7807316 atau email ke: info@maas.co.id

Free Consultation !


Tag: feature

Konsultasikan pada kami Laporan SPT PPh Orang Pribadi, khususnya yang telah mengikuti program Tax Amnesty.

Penuhi kewajiban perpajakan anda dengan tepat.

Batas waktu pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2016, adalah 31 Maret 2017

Hubungi: 021-7807316 atau email ke info@maas.co.id.

Gratis konsultasi


Tag: feature

Persiapkan secara benar dan cermat, pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2016

Lakukan review menyeluruh terhadap potensi dan resiko perpajakan bisnis anda.

Batas akhir pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2016 adalah 30 April 2017.

Segera konsultasikan pada kami,

Hubungi 021 7807316 atau email ke info@maas.co.id

Free Consultation


Tag: feature

Category : News Article

JAKARTA. After tax amnesty program expires on 31 March 2017, Directorate General of Taxation will conduct investigation over 400,000 taxpayers, as well as the tax amnesty participants, who allegedly did not report all of their treasures in the assets declaration letter.

Director of Counseling, Services, and Public Relations of Directorate General of Taxation Hestu Yoga Saksama said, the tax authority will deploy 5,000 personnel to conduct the investigation. “This year, we will be focusing on the taxpayers, who did not participate in tax amnesty, as well as on the valid data (on unreported assets),” he said.

Hestu said, the data of targeted 400,000 taxpayers would be submitted to the regional tax offices and Tax Offices (KKP) in August 2017. Subsequently, tax offices in the regions will monitor and investigate the taxpayers.

Previously, Directorate General of Taxation had delivered reminder emails to 204,125 taxpayers to join tax amnesty. Hestu said, tax officers will prioritize on the investigations on the taxpayers, who have received the e-mails, but would have not clarified the data until the end of tax amnesty program.

The Directorate General of Taxation will no more send the reminder e-mails or notifications to the targeted taxpayers. “We have started matching the data,” Hestu said.
Can lead to misperception

Aside of those who have not participated in tax amnesty, the tax authority will investigate tax amnesty participants, who have not report all of their assets. If a taxpayer is found to have not reported an amount of assets, the taxpayer will be subject to pay income tax on the additional assets, plus a fine of 200% of unpaid income tax.

Executive Director of Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo said, the Directorate General of Taxation has authority to conduct the investigations.

The investigations are also mandated under the Law on Tax Amnesty. However, there should be socialization (of the investigation) to those who have not participated in tax amnesty. “One month remains for them to participate in tax amnesty,” he said.

Yustinus reminds, the investigation may lead to misperception among the people, if too exposed. “It might lead to a misperception that (the tax amnesty) has been misdirected to those who live in the country and to lower-middle class,” he said. (Muhammad Farid/Translator)

Sumber:

http://english.kontan.co.id/news/tax-authority-will-hunt-you-again


Tag: feature

JAKARTA. Program amnesti pajak akan selesai pada Maret 2017 . Sebelum program berakhir, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau seluruh wajib pajak (WP) untuk memanfaatkan momentum ini, karena pasal 18 Undang- undang Tax Amnesty diterapkan secara konsisten.

Pasal 18 UU Tax Amnesty mengingatkan para wajib pajak yang mendapat surat keterangan dan peringatan atas harta yang belum dilaporkan. Jika tidak melaporkan, Ditjen Pajak akan mengenakan tarif Pajak Penghasilan, karena harta tersebut dihitung sebagai tambahan penghasilan, plus sanksi 200% dari PPh yang tidak dibayar tersebut.

Oleh karena itu, Direktur P2 Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, otoritas pajak akan mengerahkan 5.000 sumber daya manusia untuk pemeriksaan WP yang tidak ikut amnesti pajak.

“Pemeriksa kita sekarang hampir 5.000 fungsional pemeriksa, nanti fungsi dari resources yang terbatas itu akan kami maksimalkan untuk melakukan yang prioritas, yaitu yang ada data-data baik yang sekarang sudah kita dapatkan maupun yang nanti akan kita dapatkan,” kata Hestu, Jumat (10/11).

Menurut Hestu,  pihaknya akan meneliti jumlah yang sudah ikut amnesti dan yang belum. “Nah ketika kita cek ke SPT-nya dan belum dilaporkan, dia juga belum ikut amnesti, itu tentunya juga jadi sasaran kita untuk terapkan pasal 18 UU Amnesti Pajak,” paparnya.

Sementara ini, jumlah WP yang akan dibidik belum diketahui. Hesti mengatakan, saat ini, sudah ada data dari 400.000 WP yang akan dicek kembali oleh DJP. Pada agustus 2016, data tersebut juga sudah dikirimkan ke Kanwil dan KPP masing-masing, sehingga untuk yang 400.000 tersebut tidak akan dilakukan e-mail blastlagi seperti sebelumnya, namun akan dipantau KPP dan Kanwil yang menindaklanjuti itu.

“Dan kemarin datanya sudah mulai dicocokan dengan sisanya tadi. Yang sudah ikut amnesti lumayan banyak, setelah ditelusuri dengan KPP dan Kanwil,” katanya.

Hestu menekankan, yang menerima e-mail DJP memang akan jadi prioritas pemeriksaan, namun KPP akan melakukan pengecekan dulu apakah WP mengklarifikasi datanya.

“Kalo memang seperti itu (data tidak ada di SPT), valid, dan kemudian WP tidak ikut amnesti pasti akan kami lakukan pemeriksaan. Di 2017 setelah tax amnesty, fokus pemeriksaan kami memang kepada WP yang tidak ikut amnesti dan ada data yang valid,” katanya.

Sumber: http://nasional.kontan.co.id/news/periksa-wajib-pajak-djp-kerahkan-5000-petugas

 


Tag: feature

road-map-e-commerce-bakal-selesai-agustus-ini

Merdeka.comMenteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, mengatakan bahwa pemerintah berencana membuat road map atau rencana kerja untuk pengembangan e-commerce di Indonesia. Dirinya pun menargetkan selesai Agustus tahun ini.

“Kita rencanakan paling lambat itu Agustus ini sudah selesai itu road map,” kata dia saat ditemui seusai acara Workshop Perencanaan Road Map Industri E-Commerce Indonesia di Menara Multimedia, Jakarta, (10/04).

Saat ini, perkembangan rencana kerja itu masih dalam tahap usulan-usulan dari berbagai pihak. Setelah road map itu jadi, barulah kemudian akan dijadikan Rencana Peraturan Pemerintah (RPP). Dalam tahap ini, kata Rudiantara, juga akan melibatkan berbagai institusi seperti Dirjen Bea Cukai, Pajak, dan kementerian terkait.

“Bea cukai dilibatkan karena e-commerce tidak hanya dalam negeri saja tapi ngurusin luar negeri juga,” ungkapnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa potensi perkembangan e-commerce sangat besar di Indonesia. Berdasarkan data dari EY, secara potensi marketnya, Indonesia dengan penduduk mencapai 250 juta, 83,6 juta nya merupakan pengguna internet. Rata-rata pertumbuhan penetrasi internetnya mencapai 33 persen.

Sementara itu, pengguna smartphone sudah mencapai angka 71 juta unit. Tidak mengherankan bila pasar e-commerce secara sales digital advertising di Indonesia mencapai USD 1,2 miliar di tahun lalu. Oleh sebab itu dibutuhkan road map yang nyata untuk membantu mengembangkan potensi e-commerce ke depannya.

sumber: http://www.merdeka.com/teknologi/road-map-e-commerce-bakal-selesai-agustus-ini.html


Tag: feature

290340_ihsg-tergerus-harga-minyak_663_382

VIVA.co.id – Laju indeks harga saham gabungan (IHSG) berakhir menguat sebesar 14,32 poin atau 0,26 persen menjadi 5.500,9 pada penutupan perdagangan Kamis, 9 April 2015. Namun, kenaikan indeks dibatasi oleh bertambahnya penjualan bersih asing (net foreign sell) yang mencapai Rp394,10 miliar.

Menguatnya indeks saham seiring dengan 152 saham naik, 128 saham turun dan sebanyak 101 saham tidak bergerak atau stagnan. Untuk volume perdagangan mencapai 7,15 miliar saham dengan nilai Rp4,78 triliun.

Adapun tiga saham teratas yang mampu menanjak, antara lain GGRM, LPGI dan ASII. Sedangkan, ketiga saham lainnya yang terkoreksi, yakni MYOR, LPPF dan MREI.

Senada dengan IHSG, indeks saham unggulan LQ45 turut positif dengan kenaikan 0,03 persen ke 954. Demikian halnya dengan indeks JII dan IDX30, masing-masing naik 0,14 persen ke 721 dan 0,14 persen ke 493.

Menurut Kepala Riset PT Universal Broker Indonesia, Satrio Utomo Purnomo, kondisi dari bursa regional yang penuh sentimen positif ikut memberikan dorongan kuat bagi IHSG untuk berada di zona hijau. Akan tetapi, katanya, penguatan ini hanya bersifat terbatas dalam jangka pendek mengingat menipisnya pembelian asing di pasar reguler.

Rupiah Menguat

Sebelumnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) juga ditutup menguat sebesar 29 poin atau 0,22 persen dibandingkan sehari sebelumnya sebesar Rp13.002.

Berdasarkan pantauan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI), rupiah tembus ke level Rp12.973 per dolar AS.

sumber: http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/611892-ihsg-tembus-5-500–rupiah-di-bawah-13-000


Tag: feature

Batas Waktu Setor dan Lapor PPN

Adanya dualisme peraturan terkait batas waktu setor dan lapor PPN antara UU PPN nomor 52 tahun 2009 dan UU PPN pasal 15A terlihat saling bertentangan dan membuat kebingunan pelapor pajak.

Seperti yang kita ketahui bahwa UU perpajakan kita terbagi dua dalam pengaturannya. UU yang mengatur ketentuan formal dimasukkan semuanya dalam UU KUP. Sedangkan menyangkut masalah material diatur dalam UU yang terperinci sesuai dengan jenis pajaknya. Keduanya memiliki peranan penting terkait waktu setor dan lapor PPN.

Contoh pengaturan masalah fomal ketentuan perpajakan adalah dalam hal ketentuan yang mengatur kewajiban melaporkan penghitungan pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa atau batas waktu penyetoran pajak. UU PPN yang lama yakni UU nomor 8 tahun 1983 pada pasal 15 mengatur masalah pengaturan formal ini. Kemudian dalam UU PPN nomor 11 tahun 1994 pasal 15 dihapus dan dipindahkan ke dalam UU KUP yang baru saat itu. Begitu pula dengan UU PPN nomor 1 tahun 1994 pasal 16, yang mengatur tentang jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Sudah selayaknya semua ketentuan yang bersifat formal digabungkan ke dalam UU yang mengatur masalah formalitas ini. Tapi dalam UU PPN yang paling baru yakni UU nomor 42 tahun 2009 (lihat UU No 42 tahun 2009), muncul lagi ketentuan formal dalam UU yang bersifat material, yaitu di UU PPN Pasal 15 A sebagai berikut.

  1. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.
  2. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertamabahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Permasalahannya adalah dalam UU KUP nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 16 tahun 2009 menyebutkan:

Pasal 3
(3) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :
a . Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak

Pasal 9
1. Menteri keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak; paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

Akibatnya kedua pasal dalam UU yang berbeda ini seperti saling bertentangan atau dengan kata lain dualism peraturan. Lalu kita ikut yang mana? Ya, sudah ikut yang baru saja. Masalah bertentangan atau tidaknya dengan peraturan perundang-undangan yang lain itu adalah urusan pengusul dan pembuat UU.

Dimasukkannya Pasal 15A ini dikarenakan mendesaknya kebutuhan tentang aturan ini yang memberikan kelonggaran terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap waktu setor dan lapor PPN. Setidaknya keberadaan Pasal 15A mungkin sampai UU KUP itu diubah lagi. Ketika UU tersebut sudah diubah, maka pada saat perubahan kembali UU PPN, pasal itu akan dihapus, seperti kejadian pada saat perumusan UU perpajakan yang lama.
Diakui pula dalam UU PPN yang baru ini, bahwa ketentuan Pasal 15 ini adalah ketentuan yang mengatur secara khusus yang berbeda dengan yang diatur dalam UU KUP. Jadi cukup ikuti saja yang khusus daripada yang umum.

Jadi, batas waktu setor dan lapor PPN paling lambat adalah akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Sedangkan SPT Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Penulis: Subandiman, SE., BKP.


Tag: feature

Analisa Sengketa Pemeriksaan PPN di Pabrik Kelapa Sawit

Banyak sengketa PPN yang dialami Wajib Pajak Pabrik Kelapa Sawit terpadu memerlukan penanganan khusus dan cepat demi menjaga iklim investasi di Indonesia.

Pabrik Kelapa Sawit Terintegrasi merupakan pabrik yang mengintegrasikan perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) dengan proses produksi Crude Palm Oil (CPO). TBS merupakan bahan dasar pembuatan CPO melalui proses produksi yang berkelanjutan.

CPO merupakan andalan pemerintah di luar sektor migas sebagai penghasil devisa terbesar. Ekspor CPO dari Indonesia mencapai bilangan 180 trilyun rupiah di tahun 2011. Ekspor CPO akan meningkat seiring dengan permintaan dunia yang bertumbuh dengan kisaran 9,92 % selama lima tahun ke depan, menurut Kementrian Pertanian .

Dengan peningkatan ekspor CPO yang demikian pesat, tidak mengherankan jika pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan perhatian yang istimewa terhadap industri ini. DJP menerbitkan peraturan terkait Perkebunan Kelapa Sawit melalui Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan hingga aturan setingkat Surat Edaran (lihat artikel: Implikasi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 70 Tahun 2013 terhadap Petani Kelapa Sawit).

Pemerintah diberikan kewenangan untuk mengatur barang yang tidak dipungut PPN atau dibebaskan. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2001 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2007 menetapkan bahwa barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit dibebaskan dari pengenaan PPN. Dengan demikian Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak (BKP) yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan.

Lebih lanjut melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 575/KMK.04/2000 yang telah digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 diatur bahwa bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang PPN dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang PPN maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan BKP dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan.

DJP kembali menegaskan aturan pengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan terpadu (integrated) kelapa sawit melalui SE-90/PJ/2011. Ditetapkan bahwa Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dalam rangka menghasilkan BKP yang tidak terutang PPN yang atas penyerahannya dibebaskan dari PPN berlaku sama bagi usaha kelapa sawit terpadu maupun yang tidak terpadu (non integrared). Dengan SE ini DJP berupaya untuk melakukan equal treatment terhadap semua Wajib Pajak.

Mempertimbangkan peraturan perundangan tersebut di atas hal penting yang perlu dipastikan adalah apakah Pajak Masukan atas perolehan barang atau jasa yang berkaitan dengan produksi TBS dalam Pabrik Kelapa Sawit Terintegrasi dapat dikreditkan ?

DJP cenderung untuk menetapkan bahwa Pajak Masukan tersebut di atas tidak dapat dikreditkan dengan berlandaskan pada kategorisasi jenis barang bukan pada hubungan sebab akibat. Dengan kategorisasi tersebut maka semua Pajak Masukan yang terkait dengan BKP strategis yaitu Tandan Buah Segar tidak dapat dikreditkan tanpa memperhitungkan ada tidaknya penyerahan atas barang tersebut.

Padahal dalam penjelasan UU PPN Pasal 16B ayat 3 jelas-jelas disebutkan bahwa Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan BKP dan atau JKP yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan. Frasa kalimat “yang berkaitan dengan penyerahan” menunjukkan bahwa terdapat penyerahan BKP/JKP yang memperoleh pembebasan terlebih dahulu sebagai sebab dan tidak dapat dikreditkannya Pajak Masukan sebagai akibat.

Jika dilihat dari prosesnya maka Pabrik Kelapa Sawit Terintegrasi terdiri dari usaha yang sifatnya terpadu dengan mata rantai produksi yang panjang dan saling bersambung. Proses dimulai dengan penanaman kelapa sawit yang menghasilkan Tandan Buah Segar hingga produk akhirnya berupa CPO. Semua biaya dalam proses produksi yang panjang tersebut merupakan biaya yang berhubungan dengan produksi CPO bukan TBS. Sehingga dengan demikian Pajak Masukan atas biaya-biaya tersebut sudah selayaknya dapat dikreditkan.

Proses Pabrik Kelapa Sawit Terintegrasi bersifat terpadu yang terdiri dari unit perkebunan TBS dan unit produksi CPO sehingga berada dalam satu entitas yang sama dengan status Pengusaha Kena Pajak yang tidak terpisah. Dengan demikian pengalihan TBS dari unit perkebunan untuk kemudian diolah dalam unit produksi CPO tidaklah bisa dikategorikan sebagai penyerahan sebagaimana diatur dalam UU PPN Pasal 1A.

Pemeriksa pajak menggunakan SE-90/PJ/2011 sebagai senjata untuk mengoreksi pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan barang dan atau jasa yang terkait dengan produksi TBS. Ketentuan ini meng-equal-kan perlakuan Pajak Masukan antara Pabrik Kelapa Sawit yang terintegrasi maupun tidak terintegrasi. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan.

Pesatnya pertumbuhan industri CPO merupakan lahan yang empuk untuk optimalisasi pajak. DJP mengintip celah-celah yang memungkinkan pencapaian target penerimaan pajak dengan menetapkan aturan yang lebih menguntungkannya tanpa memperhatikan prinsip kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Terlebih besarnya potensi penerimaan pajak di sektor industri ini hanya diatur dengan aturan setingkat Surat Edaran yang sebenarnya lebih bersifat internal DJP.

Banyak sengketa PPN yang dialami Wajib Pajak Pabrik Kelapa Sawit terintegrasi mulai tahun pajak 2007 yang berujung di Pengadilan Pajak. Disampaikan secara informal oleh seorang hakim di Pengadilan Pajak bahwa hampir semua Majlis di Pengadilan Pajak saat ini menunda pembacaan hasil putusan agar mereka mempunyai waktu yang cukup untuk menyeragamkan keputusan atas sengketa PPN Pabrik Kelapa Sawit Terintegrasi.

Tingginya potensi penerimaan pajak di sektor industri kelapa sawit sudah selayaknya tidak mengabaikan satu hal yang sangat diidamkan oleh Wajib Pajak yaitu adanya kepastian hukum agar dunia usaha tetap bergairah dan iklim investasi selalu bertambah.

Penulis: Unggul Wibawa, Ak., CA., M.Ak., BKP.


Popular Posts