Aturan Ditjen Pajak Bebas Akses Rekening Bank Selesai Pekan Depan

Tag: Pajak

Aturan Ditjen Pajak Bebas Akses Rekening Bank Selesai Pekan Depan

Jakarta – Pemerintah memastikan payung hukum untuk keterbukaan informasi data perbankan terkait perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI) dalam waktu dekat masuk tahap finalisasi.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai rakor AEoI di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (4/4/2017).

Pemerintah telah menyelesaikan Perppu sebagai beleid sebelum UU KUP selesai dibahas dengan parlemen. Adapun, Perpu ini menjadi syarat implementasi keterbukaan informasi pada 2018.

“AEoI kita memang ada, kita akan selesaikan sampai dengan Senin,” kata Darmin.

Darmin menyebutkan, penyelesaian Perpu ini nantinya akan disosialisasikan ke Presiden Jokowi. Setelah diterima Jokowi, keputusan selanjutnya mengenai diterbitkan atau bagaimannya, menunggu arahan dari orang nomor satu di Indonesia tersebut.

“Tinggal nanti kita sampaikan ke Presiden, setelah itu terserah Presiden. Tapi setelah itu saya tidak tahu,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam Perppu tersebut, ada beberapa poin yang sesuai dengan standarisasi yang diberikan OECD.

“Kita selesaikan saja sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh internasional untuk bisa mendapatkan Automatic Exchange of Information sesuai dengan standar-standar reporting yang mereka mintakan, semoga Indonesia bisa mendapatkan manfaat maksimal dari AEoI,” ujarnya.

“Tim akan menyelesaikan formulasinya karena kita sudah dapat masukan dari OECD mengenai format dari negara lain yang sudah mengikuti AEoI, harus seperti apa standar reporting-nya, konten informasinya seperti apa, itu yang akan kita lakukan. Tim akan menyelesaikan, mudah-mudahan bisa segera mungkin,” kata Sri Mulyani.

Jika sudah difinalisasi, maka Perpu tersebut tetap dikomunikasikan secara formal kepada Dewan Perwakilan Rakrat (DPR).

“Tetap dilakukan, nanti kan kita juga secara formal akan menyampaikan kepada Dewan,” kata Sri Mulyani.

Sekjen Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan, penyesuaian yang harus dilakukan pemerintah dalam Perpu tersebut mengenai Common Reporting Standart (CRS).

“CRS itu kan mengatur standar pelaporan dari AEoI terkait akses informasinya dan sebagainya,” kata dia.

Sedangkan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nelson Tampubolon mengatakan, Perpu yang pekan depan difinalkan ini akan mengadopsi beberapa format yang telah disesuaikan oleh OECD.

“Perppunya yang akan jahit kira-kira apa yang harus dilaporkan, sudah ada formatnya, tinggal diadopsi ke Perppu. Sudah ada standarnya,” tandasnya.

Sumber: finance.detik.com


Tag: Pajak

Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan melakukan penegakkan hukum usai program pengampunan pajak atau tax amnesty. Unit Eselon I Kementerian Keuangan itu memiliki strategi baru dalam memeriksa para Wajib Pajak (WP) mulai April 2017, salah satunya dengan memanggil WP ke kantor karena aktivitas pemeriksaan diharamkan berada di luar lingkungan kantor Ditjen Pajak.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan, prosedur pemeriksaan kepada para WP pasca tax amnesty akan berbeda dengan sebelumnya.

“SOP-nya akan sangat berbeda dari sekarang. Sekarang kan kalau periksa, pinjam buku, minta data ke WP, tapi data kok minta, ya tidak bakal dikasih. Jadi kita harus punya data dulu,” ujarnya saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, seperti ditulis Rabu (29/3/2017).

Petugas pajak akan dibekali dengan data sebelum menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan. “Kalau kita tidak ada data, tidak mungkin dikeluarkan surat perintah pemeriksaan, dilakukan pemeriksaan,” tegasnya.

Pada waktu pemeriksaan setelah ada surat panggilan, dia menambahkan, WP dipanggil langsung datang ke kantor pajak untuk mengklarifikasi atau menjelaskan data pajak tersebut.

“Kita undang atau panggil WP ke kantor, karena selama ini kalau pemeriksaan bertemu, sekarang kita panggil ke kantor. Ini data kami, itu SPT Anda, silakan Anda jelaskan. Setelah WP memberi penjelasan, kita minta izin ke WP mau ambil data. Simpel kan,” Ken menjelaskan.

Pemeriksa pajak dilarang melakukan pertemuan dengan WP di luar kantor dan di luar jam kerja. Pemeriksaan yang berlangsung di kantor pajak dilengkapi dengan CCTV dan pengawas yang akan terus memantau.

Paling penting dari prosedur ini, diakui Ken, adalah data. Data yang digunakan untuk pemeriksaan tersebut berasal dari data intelijen Ditjen Pajak dan sumber data lainnya.

“Kita kan punya intelijen, data intelijennya sudah terkumpul banyak. Jadi sama sekali dalam rangka pekerjaan, kita tidak boleh ketemu WP. Tapi kalau tidak bekerja, ya boleh lah,” kata Ken.

Ken mengaku, ketentuan baru terkait pemeriksaan WP ini berlaku usai tax amnesty 31 Maret 2017. Itu berarti, efektif dijalankan per 1 April 2017. “Iya setelah tax amnesty,” tegas dia.

Menurutnya, akan ada sanksi bagi WP yang menolak untuk datang ke kantor menjalani pemeriksaan pajak. Sanksi ini tertuang dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

“(Kalau nolak) kan ada ketentuannya, ada sanksinya. Di UU KUP sudah ada, kalau menghalang-halangi pemeriksaan ada sanksinya, boleh langsung dilakukan penyidikan,” Ken mengatakan.

Asal tahu saja, WP yang menolak di lakukan pemeriksaan pajak, akan dikenakan sanksi seperti yang telah di atur dalam UU KUP Pasal 39 ayat (1) huruf e. Disebutkan WP yang menolak dilakukannya pemeriksaan pajak dapat di pidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang di bayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengharamkan pertemuan antara petugas pajak dengan wajib pajak (WP) yang berlokasi di luar kantor. Aturan ini untuk mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dapat mencoreng integritas Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai pengawal keuangan negara.

“Setiap fiskus atau pemeriksa pajak di dalam menemui WP, tidak boleh bekerja di luar kantor. Apakah staf pemeriksa, Account Representative (AR) melakukan pertemuan di luar jam kantor dan di luar kantor,” ujar dia.

Lebih jauh Sri Mulyani menjelaskan, pertemuan fiskus dengan WP terkait aktivitas pengumpulan pajak, mengharuskan WP datang langsung ke kantor pada jam-jam operasional. Apabila WP enggan ke kantor pajak, ini berarti ada niat yang tidak baik dari WP tersebut.

“Kalau enggan ke kantor pajak berarti dia punya niat buruk. Mengundang aparat pajak di restoran, di kafe, di rumah WP, atau di mana saja berarti bisa diajak kolusi. Dia menyalahi aturan dan tidak ada yang bisa memonitor, dan tidak ada yang bisa menjelaskan,” dia menjelaskan.

Sumber: bisnis.liputan6.com


Tag: Pajak

Category : Article , News Article

penerimaan pajak

JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Sigit Priadi Pramudito menyampaikan, realisasi penerimaan pajak hingga April 2015 mencapai Rp293 triliun.

“Sampai April, pajak saja di luar migas sebesar Rp293 triliun. Tahun lalu sebesar Rp283 triliun, meningkat Rp10 triliun,” ujarnya usai peluncuran Logo dan Tagline serta Roadmap Pasar Modal Syariah di Jakarta, Selasa (5/5/2015).

Menurutnya, kenaikan tersebut di luar dugaan karena belum termasuk dengan masuknya Pajak Penghasilan Nilai (PPN).

“Harusnya kurang dari tahun lalu, PPN tidak masuk, PPh (pajak penghasilan) naik 10% karena mulai keliatan hasilnya,” jelasnya.

Sigit menjelaskan, dengan adanya reinventing policy dapat membantu pemerintah dalam mengejar target pajak tahun ini.

“Revisi belum sampai sana, kuartal I di April belum apa-apa, belum kelihatan dari upaya rutin mengejar target. Investasi (reinventing policy) yang kita luncurkan pada 30 April sedikit kelihatan hasilnya,” pungkas dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menyatakan memiliki trik sendiri untuk mengejar setoran pajak mencapai Rp1.294 triliun. Trik tersebut dilakukan melalui kebijakan tahun pembinaan wajib pajak.

“Wajib pajak diberitahu agar ada kepatuhan agar ada kesadaran jangan sampai justru dikejar-kejar dan nabrak-nabrak, akhirnya takut semua. Ini tak benar,” katanya.

(rna)

sumber: http://ekbis.sindonews.com/read/997615/33/penerimaan-pajak-hingga-april-capai-rp293-triliun-1430818086


Tag: Pajak

Category : Article , News Article

pajak_02_n

Liputan6.com, Jakarta – Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Jakarta Tebet, Ana Astuti

Nugrahaningsih mengapresiasi langkah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandy yang melaporkan dan membayar pajak pribadinya. Menteri Yuddy mendatangi KPP Jakarta Tebet untuk melaporkan Pajak Pribadinya dengan cara e-filling pada Jumat (27/3/2015) lalu.

Sebenarnya pengisian pelaporan pajak pribadi secara e-filling bisa dilakukan wajib pajak dimana saja, bahkan melalui sambungan internet di rumah. Namun kedatangan Yuddy Chrisnandy ke KPP jakarta Tebet bukan hanya sekedar melaporkan pajak pribadinya.

“Selain melaporkan pajak, kedatangan beliau adalah untuk melihat langsung pelaksanaan kegiatan pelayanan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) di KPP Tebet. Sebagai pemimpin Aparatur Sipil Negara, beliau juga berkenan memberikan motivasi dan penguatan kepada pegawai pajak, karena beliau meyakini bahwa tugas, tantangan dan risiko dalam pegamanan dan target pajak yang besar dan tidak mudah,” ujar Ana Astuti.

Pada saat memberikan wejangan semangat kepada pegawai pajak KPP Tebet, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandy juga menyampaikan agar petugas pajak hendaknya didukung oleh instansi-instansi lain, termasuk Kepolisian, ketika sedang memeriksa dan menegakan upaya hukum terhadap wajib pajak. Menurut

Petugas pajak sangat membutuhkan dukungan dan koordinasi dari instansi-instansi lain terutama yang bisa memberikan data dan informasi. Bantuan dan dukungan dari instansi-instansi lain terhadap petugas pajak sangat penting artinya, karena hasil (outcame) dari petugas pajak akan dipakai untuk membiayai belanja pembangunan.

Setiap rupiah yang dibayarkan oleh rakyat dalam bentuk pajak, akan digunakan Negara untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, infrastruktur, serta fasilitas publik lainnya.

Pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara-Perubahan (APBN-P) 2015, pendapatan negara dari pajak mencapai Rp 1.484,16 triliun atau sebesar 84% dari pendapatan negara dalam APBN-P 2015.

Pencapaian target tersebut, menurut Ana, dari tahun ke tahun semakin berat dan akan mustahil tercapai tanpa kontribusi dari para pembayar pajak. Oleh karena itu, Ana juga menghimbau langkah Menteri PAN-RB bisa diikuti oleh masyarakat khususnya seluruh aparatur sipil negara dan pejabat pengelola negara.(Nrm)

http://bisnis.liputan6.com/read/2199243/kantor-pajak-ingatkan-masyarakat-bayar-dan-laporkan-pajaknya


Tag: Pajak

Analisa Sengketa Pemeriksaan PPN di Pabrik Kelapa Sawit

Banyak sengketa PPN yang dialami Wajib Pajak Pabrik Kelapa Sawit terpadu memerlukan penanganan khusus dan cepat demi menjaga iklim investasi di Indonesia.

Pabrik Kelapa Sawit Terintegrasi merupakan pabrik yang mengintegrasikan perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) dengan proses produksi Crude Palm Oil (CPO). TBS merupakan bahan dasar pembuatan CPO melalui proses produksi yang berkelanjutan.

CPO merupakan andalan pemerintah di luar sektor migas sebagai penghasil devisa terbesar. Ekspor CPO dari Indonesia mencapai bilangan 180 trilyun rupiah di tahun 2011. Ekspor CPO akan meningkat seiring dengan permintaan dunia yang bertumbuh dengan kisaran 9,92 % selama lima tahun ke depan, menurut Kementrian Pertanian .

Dengan peningkatan ekspor CPO yang demikian pesat, tidak mengherankan jika pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan perhatian yang istimewa terhadap industri ini. DJP menerbitkan peraturan terkait Perkebunan Kelapa Sawit melalui Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan hingga aturan setingkat Surat Edaran (lihat artikel: Implikasi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 70 Tahun 2013 terhadap Petani Kelapa Sawit).

Pemerintah diberikan kewenangan untuk mengatur barang yang tidak dipungut PPN atau dibebaskan. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2001 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2007 menetapkan bahwa barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit dibebaskan dari pengenaan PPN. Dengan demikian Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak (BKP) yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan.

Lebih lanjut melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 575/KMK.04/2000 yang telah digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 diatur bahwa bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang PPN dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang PPN maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan BKP dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan.

DJP kembali menegaskan aturan pengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan terpadu (integrated) kelapa sawit melalui SE-90/PJ/2011. Ditetapkan bahwa Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dalam rangka menghasilkan BKP yang tidak terutang PPN yang atas penyerahannya dibebaskan dari PPN berlaku sama bagi usaha kelapa sawit terpadu maupun yang tidak terpadu (non integrared). Dengan SE ini DJP berupaya untuk melakukan equal treatment terhadap semua Wajib Pajak.

Mempertimbangkan peraturan perundangan tersebut di atas hal penting yang perlu dipastikan adalah apakah Pajak Masukan atas perolehan barang atau jasa yang berkaitan dengan produksi TBS dalam Pabrik Kelapa Sawit Terintegrasi dapat dikreditkan ?

DJP cenderung untuk menetapkan bahwa Pajak Masukan tersebut di atas tidak dapat dikreditkan dengan berlandaskan pada kategorisasi jenis barang bukan pada hubungan sebab akibat. Dengan kategorisasi tersebut maka semua Pajak Masukan yang terkait dengan BKP strategis yaitu Tandan Buah Segar tidak dapat dikreditkan tanpa memperhitungkan ada tidaknya penyerahan atas barang tersebut.

Padahal dalam penjelasan UU PPN Pasal 16B ayat 3 jelas-jelas disebutkan bahwa Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan BKP dan atau JKP yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan. Frasa kalimat “yang berkaitan dengan penyerahan” menunjukkan bahwa terdapat penyerahan BKP/JKP yang memperoleh pembebasan terlebih dahulu sebagai sebab dan tidak dapat dikreditkannya Pajak Masukan sebagai akibat.

Jika dilihat dari prosesnya maka Pabrik Kelapa Sawit Terintegrasi terdiri dari usaha yang sifatnya terpadu dengan mata rantai produksi yang panjang dan saling bersambung. Proses dimulai dengan penanaman kelapa sawit yang menghasilkan Tandan Buah Segar hingga produk akhirnya berupa CPO. Semua biaya dalam proses produksi yang panjang tersebut merupakan biaya yang berhubungan dengan produksi CPO bukan TBS. Sehingga dengan demikian Pajak Masukan atas biaya-biaya tersebut sudah selayaknya dapat dikreditkan.

Proses Pabrik Kelapa Sawit Terintegrasi bersifat terpadu yang terdiri dari unit perkebunan TBS dan unit produksi CPO sehingga berada dalam satu entitas yang sama dengan status Pengusaha Kena Pajak yang tidak terpisah. Dengan demikian pengalihan TBS dari unit perkebunan untuk kemudian diolah dalam unit produksi CPO tidaklah bisa dikategorikan sebagai penyerahan sebagaimana diatur dalam UU PPN Pasal 1A.

Pemeriksa pajak menggunakan SE-90/PJ/2011 sebagai senjata untuk mengoreksi pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan barang dan atau jasa yang terkait dengan produksi TBS. Ketentuan ini meng-equal-kan perlakuan Pajak Masukan antara Pabrik Kelapa Sawit yang terintegrasi maupun tidak terintegrasi. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan.

Pesatnya pertumbuhan industri CPO merupakan lahan yang empuk untuk optimalisasi pajak. DJP mengintip celah-celah yang memungkinkan pencapaian target penerimaan pajak dengan menetapkan aturan yang lebih menguntungkannya tanpa memperhatikan prinsip kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Terlebih besarnya potensi penerimaan pajak di sektor industri ini hanya diatur dengan aturan setingkat Surat Edaran yang sebenarnya lebih bersifat internal DJP.

Banyak sengketa PPN yang dialami Wajib Pajak Pabrik Kelapa Sawit terintegrasi mulai tahun pajak 2007 yang berujung di Pengadilan Pajak. Disampaikan secara informal oleh seorang hakim di Pengadilan Pajak bahwa hampir semua Majlis di Pengadilan Pajak saat ini menunda pembacaan hasil putusan agar mereka mempunyai waktu yang cukup untuk menyeragamkan keputusan atas sengketa PPN Pabrik Kelapa Sawit Terintegrasi.

Tingginya potensi penerimaan pajak di sektor industri kelapa sawit sudah selayaknya tidak mengabaikan satu hal yang sangat diidamkan oleh Wajib Pajak yaitu adanya kepastian hukum agar dunia usaha tetap bergairah dan iklim investasi selalu bertambah.

Penulis: Unggul Wibawa, Ak., CA., M.Ak., BKP.


Popular Posts