Tax Amnesty Selesai, Ditjen Pajak ‘Intip’ Transaksi Kartu Kredit

Tag: Pasca Tax Amnesty

Usai Tax Amnesty, Ditjen Pajak Intip Transaksi Kartu Kredit

Jakarta – Kementerian Keuangan memastikan akan memberlakukan penyampaian transaksi kartu kredit dari perbankan ke Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Rencana tersebut sudah lama ingin diimplementasikan namun tertunda karena adanya program tax amnesty.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, usai program tax amnesty berakhir, para perbankan disarankan untuk menyiapkan data-data pengguna kartu kredit yang nantinya dilaporkan kepada otoritas pajak RI.

Apalagi, pelaksanaan rencana tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 tentang perubahan kelima atas peraturan nomor 16/PMK.03/2013 tentang rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan pajak.

“PMK 39 kan masih berlaku, tidak dicabut atau diubah. Ini lah yang akan kita lakukan untuk meminta kepada bank untuk persiapkan. PMK 39 untuk laporkan itu dan penundaan akan segera berakhir karena tax amnesty akan kelar,” kata Hestu di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (29/3/2017).

 Jadi jika WP sudah mengikuti tax amnesty, maka tidak akan dikenakan pemeriksaan data kartu kredit.

Hestu menceritakan, penundaan implementasi sebelumnya untuk para pengguna kartu kredit bisa memanfaatkan program ampunan pajak. Jadi jika WP sudah mengikuti tax amnesty, maka tidak akan dikenakan pemeriksaan data kartu kredit. Adapun, lanjut Hestu, penyetoran data nasabah kartu kredit ke Ditjen Pajak sebagai bukti pencocokan laporan SPT Tahunan yang pemilik WP.

“Ini hanya digunakan untuk profil WP dan akan kami cek ke SPT. Nanti kalau enggak cocok ya akan kami klarifikasi ke WP,” tambahnya.

Data transaksi para pengguna kartu kredit yang disetorkan perbankan kepada Ditjen Pajak juga dijamin kerahasiannya. Jika terbukti pegawai pajak membocorkan, maka akan dikenakan sanksi satu tahun pidana.

Oleh karenanya, Hestu menyarankan kepada WP pengguna kartu kredit tidak perlu mengkhawatirkan pencocokan data transaksi kartu kredit dengan SPT Tahunan.

Mengenai implementasinya akan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016. Namun, bagi perbankan yang tidak berkenan mengirimkan data transaksi kartu kredit ke Ditjen Pajak akan terkena sanksi sebagaimana yang diatur dalam UU KUP.

“Pasal 35 A dan Pasal 41 UU KUP, kami tidak kedepankan sanksi itu dulu. Bank juga kooperatif. 31 Mei semua setor, enggak ada yang enggak mau. Ada yang terlambat tapi nggak masalah. Kami minta mereka patuh, kami belum bicara sanksi tapi teguran dulu lalu ke OJK,” tukasnya.

Sumber: finance.detik.com


Tag: Pasca Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan akan menyisir semua data wajib pajak pasca berakhirnya program tax amnesty pada 31 Maret 2017 nanti. Penyisiran akan melibatkan sejumlah instansi lain hingga ke daerah.

“Kami akan melihat data bea cukai, perpajakan, sampai daerah akan kami lihat. Kami akan lakukan pelaksanaan undang-undang pajak secara konsisten,” ujarnya dalam acara Farewell Tax Amnesty di Jakarta, Selasa (28/2/2017).

Perempuan yang kerap disapa Ani itu menegaskan, pemerintah akan melakukan tindakan hukum pasca program tax amnesty. Penegakkan hukum akan menyasar wajib pajak yang belum melaporkan hartanya dengan benar kepada negara.

Menurutnya, Kapolri, Jenderal TNI, hingga Jaksa Agung sudah berkomitmen mendukung pelacakan data dan penegakan hukum pajak kepada wajib pajak yang tidak melaporkan hartanya kepada negara dan tidak ikut tax amnesty.

“Kami akan hitung, dalam jangka waktu 3 tahun kami temukan, akan kami gunakan itu untuk tagih anda dengan sanksi 2 persen per bulan selama 24 bulan,” kata Ani.

Namun, wajib pajak masih bisa terhindar dari sanksi itu. Syaratnya, segara mungkin melaporkan semua hartanya Ditjen Pajak melalui program tax amnesty sebelum 31 Maret 2017.

Sumber: kompas.com 


Tag: Pasca Tax Amnesty

JAKARTA. Program amnesti pajak akan selesai pada Maret 2017 . Sebelum program berakhir, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau seluruh wajib pajak (WP) untuk memanfaatkan momentum ini, karena pasal 18 Undang- undang Tax Amnesty diterapkan secara konsisten.

Pasal 18 UU Tax Amnesty mengingatkan para wajib pajak yang mendapat surat keterangan dan peringatan atas harta yang belum dilaporkan. Jika tidak melaporkan, Ditjen Pajak akan mengenakan tarif Pajak Penghasilan, karena harta tersebut dihitung sebagai tambahan penghasilan, plus sanksi 200% dari PPh yang tidak dibayar tersebut.

Oleh karena itu, Direktur P2 Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, otoritas pajak akan mengerahkan 5.000 sumber daya manusia untuk pemeriksaan WP yang tidak ikut amnesti pajak.

“Pemeriksa kita sekarang hampir 5.000 fungsional pemeriksa, nanti fungsi dari resources yang terbatas itu akan kami maksimalkan untuk melakukan yang prioritas, yaitu yang ada data-data baik yang sekarang sudah kita dapatkan maupun yang nanti akan kita dapatkan,” kata Hestu, Jumat (10/11).

Menurut Hestu,  pihaknya akan meneliti jumlah yang sudah ikut amnesti dan yang belum. “Nah ketika kita cek ke SPT-nya dan belum dilaporkan, dia juga belum ikut amnesti, itu tentunya juga jadi sasaran kita untuk terapkan pasal 18 UU Amnesti Pajak,” paparnya.

Sementara ini, jumlah WP yang akan dibidik belum diketahui. Hesti mengatakan, saat ini, sudah ada data dari 400.000 WP yang akan dicek kembali oleh DJP. Pada agustus 2016, data tersebut juga sudah dikirimkan ke Kanwil dan KPP masing-masing, sehingga untuk yang 400.000 tersebut tidak akan dilakukan e-mail blastlagi seperti sebelumnya, namun akan dipantau KPP dan Kanwil yang menindaklanjuti itu.

“Dan kemarin datanya sudah mulai dicocokan dengan sisanya tadi. Yang sudah ikut amnesti lumayan banyak, setelah ditelusuri dengan KPP dan Kanwil,” katanya.

Hestu menekankan, yang menerima e-mail DJP memang akan jadi prioritas pemeriksaan, namun KPP akan melakukan pengecekan dulu apakah WP mengklarifikasi datanya.

“Kalo memang seperti itu (data tidak ada di SPT), valid, dan kemudian WP tidak ikut amnesti pasti akan kami lakukan pemeriksaan. Di 2017 setelah tax amnesty, fokus pemeriksaan kami memang kepada WP yang tidak ikut amnesti dan ada data yang valid,” katanya.

Sumber: http://nasional.kontan.co.id/news/periksa-wajib-pajak-djp-kerahkan-5000-petugas

 


Popular Posts