Pajak 45% untuk si super kaya atasi ketimpangan

Tag: PPH

JAKARTA. Oxfam Indonesia dan International NGO Forum on Indonesia Development (lNFlD) menilai, pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi untuk masyarakat superkaya menjadi salah satu upaya mengatasi ketimpangan di dalam negeri. Dalam laporannya yang berjudul “Menuju Indonesia yang Lebih Setara”, Oxfam dan INFID encatat peringkat ketimpangan Indonesia berada di posisi terburuk keenam di dunia.

Oxfam dan INFID menilai, sistem perpajakan di Indonesia saat ini belum mampu mendistribusikan kekayaan dan memastikan bahwa setiap orang membayar sesuai kemampuannya. Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan agar pengenaan pajak penghasilan (PPh) terhadap orang-orang super kaya di Indonesia.

Caranya, melalui pengenaan tarif pajak 45% untuk orang-oramg berpenghasilan lebih dari Rp 10 miliar per tahun. Golongan ini mencakup kalangan eksekutif, manajemen puncak, pemilik dan pemegang saham dari beberapa perusahaan terbesar di Indonesia.

“Terdapat 200.000 orang dengan penghasilan di atas Rp 10 miliar di Indonesia,” Dini Widiastuti juru bicara Oxfam, Kamis (23/2). Lebih lanjut menurutnya, tarif teratas 45% dari PPh tersebut diterapkan di negara-negara G20 yang lain, seperti Inggris, sementara negara maju seperti Belgia sebesar 50% dan Denmark 51,5%.

Tak berhenti sampai di situ, dalam jangka panjang pemerintah juga dinilai harus melakukan peninjauan sistem PPh pribadi untuk mengenakan pajak tambahan bagi kalangan puncak tersebut dengan tarif yang lebih tinggi. Misalnya, kisaran Rp 500 juta-Rp 5 miliar per tahun dikenakan tarif pajak 45% dan 65% untuk berpenghasilan lebih dari Rp 10 miliar per tahun.

Selain itu, Oxfam dan INFID juga disarankan menerapkan tarif pajak tinggi untuk harta kekayaan dan pajak harta warisan. Beberapa negara maju, seperti Jepang dan Korea Selatan telah menerapkan tarif pajak harta warisan dengan besaran masing-masing 55% dan 50%.

Pihaknya juga menyarankan kepada pemerintah untuk membatalkan rencana pemangkasan tarif PPh badan dan meninjau ulamh insentif pajak. Sebab, pemangkasan pajak tersebut dinilai tidak serta-merta meningkatkan kepaturan pajak dan menarik investor asing untuk masuk ke dalam negeri.

Faktor penentu yang menarik investor asing untuk berinvestasi di dalam negeri justru berupa tingkat keterampilan di dalam negeri, ketersediaan infrastruktur, dan stabilitas makroekonomi.

Sumber:

http://nasional.kontan.co.id/news/pajak-45-untuk-si-super-kaya-atasi-ketimpangan


Tag: PPH

Tags :

Category : Article , News Article

insentif pajak laporan keuangan

Liputan6.com, Jakarta Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) bakal menerbitkan tiga aturan insentif paling cepat akhir Maret 2015. Insentif ini menyangkut pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) atau tax allowance, tax holiday dan insentif pajak Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) guna mencerahkan iklim investasi di Indonesia.

Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, aturan pertama, revisi Peraturan Pemerintah No 52 Tahun 2011 tentang tax allowance. Dalam revisi aturan ini, lanjutnya, ada beberapa kriteria perusahaan yang bisa mendapatkan fasilitas tersebut.

“Sudah diputuskan ada perubahan mendasar bukan pada sektor tapi kriterianya dipermudah. Tadinya mempersulit diri sendiri dan banyak investor enggan melamar,” ujar dia di kantornya, Jakarta, Jumat (6/3/2015).

Kriteria tersebut, mencakup jumlah tenaga kerja yang diserap, tingkat komponen dalam negeri (TKDN), nilai investasi dan orientasi ekspor. Penetapan kriteria ini, sambung Bambang, bukan bermaksud ingin membatasi penanam modal.

“Misalnya industri kimia syaratnya pegawai 100 orang, nilai investasi sekian, ekspor berapa persen. Kalau kurang dari itu, nggak akan daftar. Jika seperti ini kesannya kita menyusahkan mereka, jadi kita bersihkan saja dan fokus pada daerah,” jelasnya.

Di samping itu, Bambang menyebut, revisi tax allowance untuk reinvestasi agar investor tidak membawa lari laba perusahaan ke luar negeri atau repatriasi. “Tax allowancelainnya untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) skala besar,” ujar dia.

Kedua, dirinya mengatakan, revisi aturan yang akan dikeluarkan lainnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 130/PMK.011/2011 tentang tax holiday atau pengurangan PPh badan bagi industri pionir.

“Periodenya di relaksasi untuk mendapatkan tax holiday. Nanti kita akan buat klausul kalau ada perusahaan yang nggak berhasil dapat tax holiday, maka otomatis dapat tax allowance. Tapi nggak bisa sebaliknya,” tambah Bambang.

Sementara aturan ketiga, dia mengaku, Peraturan Pemerintah tentang insentif pajak di KEK. Artinya, setiap perusahaan yang masuk dalam kawasan ekonomi khusus, otomatis memperoleh insentif tax allowance.

Bambang berharap tiga aturan insentif ini bakal keluar paling cepat akhir Maret 2015 dan paling cepat awal April ini. “Kita mau kejar akhir Maret ini atau awal bulan depan. Bosan sudah satu tahun nggak selesai,” cetus dia.(Fik/Nrm)

source: http://bisnis.liputan6.com/read/2186906/menkeu-obral-insentif-tiga-aturan-bakal-rilis-maret-2015

 


Popular Posts