Ini Alasan Rumah Berharga di Bawah Rp 300 Juta Bakal Bebas Pajak

Tag: PPN

Category : News Article

Jakarta -Pemerintah sedang melakukan perubahan 10 aturan terkait perumahan untuk mendukung program 1 juta rumah di 2015 yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Salah satu aturan yang direvisi adalah menaikkan batas atas pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) 10% karena alasan perkembangan harga rumah yang makin mahal. Nantinya rumah berharga di bawah 300 juta bakal bebas PPN 10%.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, aturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2007 tentang perubahan keempat atas PP 12 Tahun 2001 tentang impor atau penyerahan barang kena pajak terntentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari PPN.

“Dalam aturan itu kan disebutkan bahwa rumah Rp 140 juta bebas dari PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Nah ini ditingkatkan jadi yang kena pajak, batas atasnya itu Rp 300 juta. Jadi rumah yang tidak kena PPN dinaikkan batas atasnya dari semula sampai Rp 140 juta sekarang sampai Rp 300 juta,” ujar Basuki kepada detikFinance, di kantornya, Selasa (5/5/2015).

Dengan adanya aturan ini, pembeli bangunan, tanah atau produk properti lainnya yang memiliki harga di bawah Rp 300 juta tidak perlu membayar PPN 10%. Selama ini, PPN dikenakan sebesar 10% dari nilai transaksi produk properti saat terjadi transaksi jual beli atau perpindahan kepemilikan.

Kebijakan ini akan meringankan beban masyarakat sekaligus menyesuaikan dengan kondisi harga properti saat ini. Faktanya hunian atau produk properti lain dengan harga di bawah Rp 140 juta sudah semakin sulit ditemukan terutama di perkotaan.

“Sekarang kan cari rumah yang harganya di bawah Rp 140 juta sangat sulit. Sehingga kita naikkan batas atasnya menjadi Rp 250-300 juta. Nggak Rp 140 juta lagi,” katanya.

(dna/hen)

Sumber : http://finance.detik.com/read/2015/05/06/125141/2907275/1016/ini-alasan-rumah-berharga-di-bawah-rp-300-juta-bakal-bebas-pajak


Tag: PPN

Category : Article , News Article

penerimaan pajak

JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Sigit Priadi Pramudito menyampaikan, realisasi penerimaan pajak hingga April 2015 mencapai Rp293 triliun.

“Sampai April, pajak saja di luar migas sebesar Rp293 triliun. Tahun lalu sebesar Rp283 triliun, meningkat Rp10 triliun,” ujarnya usai peluncuran Logo dan Tagline serta Roadmap Pasar Modal Syariah di Jakarta, Selasa (5/5/2015).

Menurutnya, kenaikan tersebut di luar dugaan karena belum termasuk dengan masuknya Pajak Penghasilan Nilai (PPN).

“Harusnya kurang dari tahun lalu, PPN tidak masuk, PPh (pajak penghasilan) naik 10% karena mulai keliatan hasilnya,” jelasnya.

Sigit menjelaskan, dengan adanya reinventing policy dapat membantu pemerintah dalam mengejar target pajak tahun ini.

“Revisi belum sampai sana, kuartal I di April belum apa-apa, belum kelihatan dari upaya rutin mengejar target. Investasi (reinventing policy) yang kita luncurkan pada 30 April sedikit kelihatan hasilnya,” pungkas dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menyatakan memiliki trik sendiri untuk mengejar setoran pajak mencapai Rp1.294 triliun. Trik tersebut dilakukan melalui kebijakan tahun pembinaan wajib pajak.

“Wajib pajak diberitahu agar ada kepatuhan agar ada kesadaran jangan sampai justru dikejar-kejar dan nabrak-nabrak, akhirnya takut semua. Ini tak benar,” katanya.

(rna)

sumber: http://ekbis.sindonews.com/read/997615/33/penerimaan-pajak-hingga-april-capai-rp293-triliun-1430818086


Tag: PPN

Batas Waktu Setor dan Lapor PPN

Adanya dualisme peraturan terkait batas waktu setor dan lapor PPN antara UU PPN nomor 52 tahun 2009 dan UU PPN pasal 15A terlihat saling bertentangan dan membuat kebingunan pelapor pajak.

Seperti yang kita ketahui bahwa UU perpajakan kita terbagi dua dalam pengaturannya. UU yang mengatur ketentuan formal dimasukkan semuanya dalam UU KUP. Sedangkan menyangkut masalah material diatur dalam UU yang terperinci sesuai dengan jenis pajaknya. Keduanya memiliki peranan penting terkait waktu setor dan lapor PPN.

Contoh pengaturan masalah fomal ketentuan perpajakan adalah dalam hal ketentuan yang mengatur kewajiban melaporkan penghitungan pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa atau batas waktu penyetoran pajak. UU PPN yang lama yakni UU nomor 8 tahun 1983 pada pasal 15 mengatur masalah pengaturan formal ini. Kemudian dalam UU PPN nomor 11 tahun 1994 pasal 15 dihapus dan dipindahkan ke dalam UU KUP yang baru saat itu. Begitu pula dengan UU PPN nomor 1 tahun 1994 pasal 16, yang mengatur tentang jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Sudah selayaknya semua ketentuan yang bersifat formal digabungkan ke dalam UU yang mengatur masalah formalitas ini. Tapi dalam UU PPN yang paling baru yakni UU nomor 42 tahun 2009 (lihat UU No 42 tahun 2009), muncul lagi ketentuan formal dalam UU yang bersifat material, yaitu di UU PPN Pasal 15 A sebagai berikut.

  1. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.
  2. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertamabahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Permasalahannya adalah dalam UU KUP nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 16 tahun 2009 menyebutkan:

Pasal 3
(3) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :
a . Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak

Pasal 9
1. Menteri keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak; paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

Akibatnya kedua pasal dalam UU yang berbeda ini seperti saling bertentangan atau dengan kata lain dualism peraturan. Lalu kita ikut yang mana? Ya, sudah ikut yang baru saja. Masalah bertentangan atau tidaknya dengan peraturan perundang-undangan yang lain itu adalah urusan pengusul dan pembuat UU.

Dimasukkannya Pasal 15A ini dikarenakan mendesaknya kebutuhan tentang aturan ini yang memberikan kelonggaran terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap waktu setor dan lapor PPN. Setidaknya keberadaan Pasal 15A mungkin sampai UU KUP itu diubah lagi. Ketika UU tersebut sudah diubah, maka pada saat perubahan kembali UU PPN, pasal itu akan dihapus, seperti kejadian pada saat perumusan UU perpajakan yang lama.
Diakui pula dalam UU PPN yang baru ini, bahwa ketentuan Pasal 15 ini adalah ketentuan yang mengatur secara khusus yang berbeda dengan yang diatur dalam UU KUP. Jadi cukup ikuti saja yang khusus daripada yang umum.

Jadi, batas waktu setor dan lapor PPN paling lambat adalah akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Sedangkan SPT Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Penulis: Subandiman, SE., BKP.


Tag: PPN

Analisa Sengketa Pemeriksaan PPN di Pabrik Kelapa Sawit

Banyak sengketa PPN yang dialami Wajib Pajak Pabrik Kelapa Sawit terpadu memerlukan penanganan khusus dan cepat demi menjaga iklim investasi di Indonesia.

Pabrik Kelapa Sawit Terintegrasi merupakan pabrik yang mengintegrasikan perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) dengan proses produksi Crude Palm Oil (CPO). TBS merupakan bahan dasar pembuatan CPO melalui proses produksi yang berkelanjutan.

CPO merupakan andalan pemerintah di luar sektor migas sebagai penghasil devisa terbesar. Ekspor CPO dari Indonesia mencapai bilangan 180 trilyun rupiah di tahun 2011. Ekspor CPO akan meningkat seiring dengan permintaan dunia yang bertumbuh dengan kisaran 9,92 % selama lima tahun ke depan, menurut Kementrian Pertanian .

Dengan peningkatan ekspor CPO yang demikian pesat, tidak mengherankan jika pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan perhatian yang istimewa terhadap industri ini. DJP menerbitkan peraturan terkait Perkebunan Kelapa Sawit melalui Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan hingga aturan setingkat Surat Edaran (lihat artikel: Implikasi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 70 Tahun 2013 terhadap Petani Kelapa Sawit).

Pemerintah diberikan kewenangan untuk mengatur barang yang tidak dipungut PPN atau dibebaskan. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2001 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2007 menetapkan bahwa barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit dibebaskan dari pengenaan PPN. Dengan demikian Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak (BKP) yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan.

Lebih lanjut melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 575/KMK.04/2000 yang telah digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 diatur bahwa bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang PPN dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang PPN maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan BKP dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan.

DJP kembali menegaskan aturan pengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan terpadu (integrated) kelapa sawit melalui SE-90/PJ/2011. Ditetapkan bahwa Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dalam rangka menghasilkan BKP yang tidak terutang PPN yang atas penyerahannya dibebaskan dari PPN berlaku sama bagi usaha kelapa sawit terpadu maupun yang tidak terpadu (non integrared). Dengan SE ini DJP berupaya untuk melakukan equal treatment terhadap semua Wajib Pajak.

Mempertimbangkan peraturan perundangan tersebut di atas hal penting yang perlu dipastikan adalah apakah Pajak Masukan atas perolehan barang atau jasa yang berkaitan dengan produksi TBS dalam Pabrik Kelapa Sawit Terintegrasi dapat dikreditkan ?

DJP cenderung untuk menetapkan bahwa Pajak Masukan tersebut di atas tidak dapat dikreditkan dengan berlandaskan pada kategorisasi jenis barang bukan pada hubungan sebab akibat. Dengan kategorisasi tersebut maka semua Pajak Masukan yang terkait dengan BKP strategis yaitu Tandan Buah Segar tidak dapat dikreditkan tanpa memperhitungkan ada tidaknya penyerahan atas barang tersebut.

Padahal dalam penjelasan UU PPN Pasal 16B ayat 3 jelas-jelas disebutkan bahwa Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan BKP dan atau JKP yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan. Frasa kalimat “yang berkaitan dengan penyerahan” menunjukkan bahwa terdapat penyerahan BKP/JKP yang memperoleh pembebasan terlebih dahulu sebagai sebab dan tidak dapat dikreditkannya Pajak Masukan sebagai akibat.

Jika dilihat dari prosesnya maka Pabrik Kelapa Sawit Terintegrasi terdiri dari usaha yang sifatnya terpadu dengan mata rantai produksi yang panjang dan saling bersambung. Proses dimulai dengan penanaman kelapa sawit yang menghasilkan Tandan Buah Segar hingga produk akhirnya berupa CPO. Semua biaya dalam proses produksi yang panjang tersebut merupakan biaya yang berhubungan dengan produksi CPO bukan TBS. Sehingga dengan demikian Pajak Masukan atas biaya-biaya tersebut sudah selayaknya dapat dikreditkan.

Proses Pabrik Kelapa Sawit Terintegrasi bersifat terpadu yang terdiri dari unit perkebunan TBS dan unit produksi CPO sehingga berada dalam satu entitas yang sama dengan status Pengusaha Kena Pajak yang tidak terpisah. Dengan demikian pengalihan TBS dari unit perkebunan untuk kemudian diolah dalam unit produksi CPO tidaklah bisa dikategorikan sebagai penyerahan sebagaimana diatur dalam UU PPN Pasal 1A.

Pemeriksa pajak menggunakan SE-90/PJ/2011 sebagai senjata untuk mengoreksi pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan barang dan atau jasa yang terkait dengan produksi TBS. Ketentuan ini meng-equal-kan perlakuan Pajak Masukan antara Pabrik Kelapa Sawit yang terintegrasi maupun tidak terintegrasi. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan.

Pesatnya pertumbuhan industri CPO merupakan lahan yang empuk untuk optimalisasi pajak. DJP mengintip celah-celah yang memungkinkan pencapaian target penerimaan pajak dengan menetapkan aturan yang lebih menguntungkannya tanpa memperhatikan prinsip kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Terlebih besarnya potensi penerimaan pajak di sektor industri ini hanya diatur dengan aturan setingkat Surat Edaran yang sebenarnya lebih bersifat internal DJP.

Banyak sengketa PPN yang dialami Wajib Pajak Pabrik Kelapa Sawit terintegrasi mulai tahun pajak 2007 yang berujung di Pengadilan Pajak. Disampaikan secara informal oleh seorang hakim di Pengadilan Pajak bahwa hampir semua Majlis di Pengadilan Pajak saat ini menunda pembacaan hasil putusan agar mereka mempunyai waktu yang cukup untuk menyeragamkan keputusan atas sengketa PPN Pabrik Kelapa Sawit Terintegrasi.

Tingginya potensi penerimaan pajak di sektor industri kelapa sawit sudah selayaknya tidak mengabaikan satu hal yang sangat diidamkan oleh Wajib Pajak yaitu adanya kepastian hukum agar dunia usaha tetap bergairah dan iklim investasi selalu bertambah.

Penulis: Unggul Wibawa, Ak., CA., M.Ak., BKP.


Popular Posts