FGD Penyelesaian Tunggakan Pengolahan SPT

Tag: SPT

Tags :

Category : News Article

Dalam rangka penyelesaian Tunggakan Pengelolaan SPT, antara lain tentang Pengemasan dan Pengembalian SPT dari PPDDP, Kanwil DJP Jakarta Selatan II Gelar Focus Group Disscussion (FGD) tentang Penyelesaian Tunggakan Pengolahan SPT bertempat di Aula Besar Kanwil DJP Jakarta Selatan II pada tanggal 30 Agustus 2017. Peserta kegiatan adalah Kepala Seksi beserta pelaksana Seksi Pelayanan, Kepala Seksi beserta pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan II, serta Kepala Seksi dan pelaksana Bimbingan Pelayanan Kanwil DJP Jakarta Selatan II.

Mewakili Kakanwil, kegiatan dibuka oleh Kabid P2Humas Kanwil DJP Jakarta Selatan II, Yan Santoso Purba. Dalam arahannya, Yan mengharapkan tunggakan pengolahan SPT yang ada di Kanwil DJP Jakarta Selatan II segera dituntaskan untuk menjamin kepastian hukum bagi wajib pajak dan petugas pajak yang terlibat dalam pelayanan penerimaan SPT. Hal ini untuk mencegah terjadinya tuntutan hukum di kemudian hari dari para pihak yang merasa dirugikan.

Sebagai narasumber, perwakilan Tim Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP) dan Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan. Materi yang disampaikan meliputi Review Pengolahan SPT (Pengemasan dan Pengembalian), Kegiatan Pengemasan dan Pengembalian SPT, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan SPT, Aplikasi TPT Online, Permasalahan BPS Pengganti dan Tindak Lanjut Pengembalian SPT. Kegiatan FGD dilaksanakan dengan diskusi peserta dan narasumber atas permasalahan yang terjadi di lapangan.

Kesimpulan yang dapat dapat diambil dari kegiatan ini adalah kinerja penyelesaian pengolahan SPT Kanwil DJP Jakarta Selatan II mencapai 90,28 %, sehingga tunggakan penyelesaian sebesar 9,72 % akan diselesaikan secepatnya, terkait IKU Pengemasan SPT Tepat Waktu dan Tindak Lanjut Pengembalian akan diusulkan ke Bagian Organta untuk ditinjau ulang, serta jika ada masukan atau permasalahan terkait sistem aplikasi Monitoring dan Evaluasi tentang Pengolahan SPT yang belum ditanggapi akan diteruskan ke Direktorat terkait (Direktorat TTKI dan Direktorat TPB)

Kegiatan ditutup oleh Kabid P2Humas Kanwil DJP Jakarta Selatan II pada pukul 14.30 dengan harapan Tunggakan Pengelolaan SPT dapat segera diselesaikan untuk menghindari komplain dari pihak yang merasa dirugikan akibat dari Tunggakan Pengelolaan SPT tersebut.

Sumber berita: http://www.pajak.go.id/content/news/kanwil-djp-jaksel-ii-gelar-fgd-penyelesaian-tunggakan-pengolahan-spt


Tag: SPT

Category : Article , News Article

pajak_02_n

Liputan6.com, Jakarta – Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Jakarta Tebet, Ana Astuti

Nugrahaningsih mengapresiasi langkah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandy yang melaporkan dan membayar pajak pribadinya. Menteri Yuddy mendatangi KPP Jakarta Tebet untuk melaporkan Pajak Pribadinya dengan cara e-filling pada Jumat (27/3/2015) lalu.

Sebenarnya pengisian pelaporan pajak pribadi secara e-filling bisa dilakukan wajib pajak dimana saja, bahkan melalui sambungan internet di rumah. Namun kedatangan Yuddy Chrisnandy ke KPP jakarta Tebet bukan hanya sekedar melaporkan pajak pribadinya.

“Selain melaporkan pajak, kedatangan beliau adalah untuk melihat langsung pelaksanaan kegiatan pelayanan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) di KPP Tebet. Sebagai pemimpin Aparatur Sipil Negara, beliau juga berkenan memberikan motivasi dan penguatan kepada pegawai pajak, karena beliau meyakini bahwa tugas, tantangan dan risiko dalam pegamanan dan target pajak yang besar dan tidak mudah,” ujar Ana Astuti.

Pada saat memberikan wejangan semangat kepada pegawai pajak KPP Tebet, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandy juga menyampaikan agar petugas pajak hendaknya didukung oleh instansi-instansi lain, termasuk Kepolisian, ketika sedang memeriksa dan menegakan upaya hukum terhadap wajib pajak. Menurut

Petugas pajak sangat membutuhkan dukungan dan koordinasi dari instansi-instansi lain terutama yang bisa memberikan data dan informasi. Bantuan dan dukungan dari instansi-instansi lain terhadap petugas pajak sangat penting artinya, karena hasil (outcame) dari petugas pajak akan dipakai untuk membiayai belanja pembangunan.

Setiap rupiah yang dibayarkan oleh rakyat dalam bentuk pajak, akan digunakan Negara untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, infrastruktur, serta fasilitas publik lainnya.

Pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara-Perubahan (APBN-P) 2015, pendapatan negara dari pajak mencapai Rp 1.484,16 triliun atau sebesar 84% dari pendapatan negara dalam APBN-P 2015.

Pencapaian target tersebut, menurut Ana, dari tahun ke tahun semakin berat dan akan mustahil tercapai tanpa kontribusi dari para pembayar pajak. Oleh karena itu, Ana juga menghimbau langkah Menteri PAN-RB bisa diikuti oleh masyarakat khususnya seluruh aparatur sipil negara dan pejabat pengelola negara.(Nrm)

http://bisnis.liputan6.com/read/2199243/kantor-pajak-ingatkan-masyarakat-bayar-dan-laporkan-pajaknya


Tag: SPT

Batas Waktu Setor dan Lapor PPN

Adanya dualisme peraturan terkait batas waktu setor dan lapor PPN antara UU PPN nomor 52 tahun 2009 dan UU PPN pasal 15A terlihat saling bertentangan dan membuat kebingunan pelapor pajak.

Seperti yang kita ketahui bahwa UU perpajakan kita terbagi dua dalam pengaturannya. UU yang mengatur ketentuan formal dimasukkan semuanya dalam UU KUP. Sedangkan menyangkut masalah material diatur dalam UU yang terperinci sesuai dengan jenis pajaknya. Keduanya memiliki peranan penting terkait waktu setor dan lapor PPN.

Contoh pengaturan masalah fomal ketentuan perpajakan adalah dalam hal ketentuan yang mengatur kewajiban melaporkan penghitungan pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa atau batas waktu penyetoran pajak. UU PPN yang lama yakni UU nomor 8 tahun 1983 pada pasal 15 mengatur masalah pengaturan formal ini. Kemudian dalam UU PPN nomor 11 tahun 1994 pasal 15 dihapus dan dipindahkan ke dalam UU KUP yang baru saat itu. Begitu pula dengan UU PPN nomor 1 tahun 1994 pasal 16, yang mengatur tentang jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Sudah selayaknya semua ketentuan yang bersifat formal digabungkan ke dalam UU yang mengatur masalah formalitas ini. Tapi dalam UU PPN yang paling baru yakni UU nomor 42 tahun 2009 (lihat UU No 42 tahun 2009), muncul lagi ketentuan formal dalam UU yang bersifat material, yaitu di UU PPN Pasal 15 A sebagai berikut.

  1. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.
  2. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertamabahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Permasalahannya adalah dalam UU KUP nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 16 tahun 2009 menyebutkan:

Pasal 3
(3) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :
a . Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak

Pasal 9
1. Menteri keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak; paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

Akibatnya kedua pasal dalam UU yang berbeda ini seperti saling bertentangan atau dengan kata lain dualism peraturan. Lalu kita ikut yang mana? Ya, sudah ikut yang baru saja. Masalah bertentangan atau tidaknya dengan peraturan perundang-undangan yang lain itu adalah urusan pengusul dan pembuat UU.

Dimasukkannya Pasal 15A ini dikarenakan mendesaknya kebutuhan tentang aturan ini yang memberikan kelonggaran terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap waktu setor dan lapor PPN. Setidaknya keberadaan Pasal 15A mungkin sampai UU KUP itu diubah lagi. Ketika UU tersebut sudah diubah, maka pada saat perubahan kembali UU PPN, pasal itu akan dihapus, seperti kejadian pada saat perumusan UU perpajakan yang lama.
Diakui pula dalam UU PPN yang baru ini, bahwa ketentuan Pasal 15 ini adalah ketentuan yang mengatur secara khusus yang berbeda dengan yang diatur dalam UU KUP. Jadi cukup ikuti saja yang khusus daripada yang umum.

Jadi, batas waktu setor dan lapor PPN paling lambat adalah akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Sedangkan SPT Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Penulis: Subandiman, SE., BKP.


Popular Posts