Tax Amnesty Selesai, Ditjen Pajak ‘Intip’ Transaksi Kartu Kredit

Tag: tax amnesty

Usai Tax Amnesty, Ditjen Pajak Intip Transaksi Kartu Kredit

Jakarta – Kementerian Keuangan memastikan akan memberlakukan penyampaian transaksi kartu kredit dari perbankan ke Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Rencana tersebut sudah lama ingin diimplementasikan namun tertunda karena adanya program tax amnesty.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, usai program tax amnesty berakhir, para perbankan disarankan untuk menyiapkan data-data pengguna kartu kredit yang nantinya dilaporkan kepada otoritas pajak RI.

Apalagi, pelaksanaan rencana tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 tentang perubahan kelima atas peraturan nomor 16/PMK.03/2013 tentang rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan pajak.

“PMK 39 kan masih berlaku, tidak dicabut atau diubah. Ini lah yang akan kita lakukan untuk meminta kepada bank untuk persiapkan. PMK 39 untuk laporkan itu dan penundaan akan segera berakhir karena tax amnesty akan kelar,” kata Hestu di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (29/3/2017).

 Jadi jika WP sudah mengikuti tax amnesty, maka tidak akan dikenakan pemeriksaan data kartu kredit.

Hestu menceritakan, penundaan implementasi sebelumnya untuk para pengguna kartu kredit bisa memanfaatkan program ampunan pajak. Jadi jika WP sudah mengikuti tax amnesty, maka tidak akan dikenakan pemeriksaan data kartu kredit. Adapun, lanjut Hestu, penyetoran data nasabah kartu kredit ke Ditjen Pajak sebagai bukti pencocokan laporan SPT Tahunan yang pemilik WP.

“Ini hanya digunakan untuk profil WP dan akan kami cek ke SPT. Nanti kalau enggak cocok ya akan kami klarifikasi ke WP,” tambahnya.

Data transaksi para pengguna kartu kredit yang disetorkan perbankan kepada Ditjen Pajak juga dijamin kerahasiannya. Jika terbukti pegawai pajak membocorkan, maka akan dikenakan sanksi satu tahun pidana.

Oleh karenanya, Hestu menyarankan kepada WP pengguna kartu kredit tidak perlu mengkhawatirkan pencocokan data transaksi kartu kredit dengan SPT Tahunan.

Mengenai implementasinya akan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016. Namun, bagi perbankan yang tidak berkenan mengirimkan data transaksi kartu kredit ke Ditjen Pajak akan terkena sanksi sebagaimana yang diatur dalam UU KUP.

“Pasal 35 A dan Pasal 41 UU KUP, kami tidak kedepankan sanksi itu dulu. Bank juga kooperatif. 31 Mei semua setor, enggak ada yang enggak mau. Ada yang terlambat tapi nggak masalah. Kami minta mereka patuh, kami belum bicara sanksi tapi teguran dulu lalu ke OJK,” tukasnya.

Sumber: finance.detik.com


Tag: tax amnesty

Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan melakukan penegakkan hukum usai program pengampunan pajak atau tax amnesty. Unit Eselon I Kementerian Keuangan itu memiliki strategi baru dalam memeriksa para Wajib Pajak (WP) mulai April 2017, salah satunya dengan memanggil WP ke kantor karena aktivitas pemeriksaan diharamkan berada di luar lingkungan kantor Ditjen Pajak.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan, prosedur pemeriksaan kepada para WP pasca tax amnesty akan berbeda dengan sebelumnya.

“SOP-nya akan sangat berbeda dari sekarang. Sekarang kan kalau periksa, pinjam buku, minta data ke WP, tapi data kok minta, ya tidak bakal dikasih. Jadi kita harus punya data dulu,” ujarnya saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, seperti ditulis Rabu (29/3/2017).

Petugas pajak akan dibekali dengan data sebelum menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan. “Kalau kita tidak ada data, tidak mungkin dikeluarkan surat perintah pemeriksaan, dilakukan pemeriksaan,” tegasnya.

Pada waktu pemeriksaan setelah ada surat panggilan, dia menambahkan, WP dipanggil langsung datang ke kantor pajak untuk mengklarifikasi atau menjelaskan data pajak tersebut.

“Kita undang atau panggil WP ke kantor, karena selama ini kalau pemeriksaan bertemu, sekarang kita panggil ke kantor. Ini data kami, itu SPT Anda, silakan Anda jelaskan. Setelah WP memberi penjelasan, kita minta izin ke WP mau ambil data. Simpel kan,” Ken menjelaskan.

Pemeriksa pajak dilarang melakukan pertemuan dengan WP di luar kantor dan di luar jam kerja. Pemeriksaan yang berlangsung di kantor pajak dilengkapi dengan CCTV dan pengawas yang akan terus memantau.

Paling penting dari prosedur ini, diakui Ken, adalah data. Data yang digunakan untuk pemeriksaan tersebut berasal dari data intelijen Ditjen Pajak dan sumber data lainnya.

“Kita kan punya intelijen, data intelijennya sudah terkumpul banyak. Jadi sama sekali dalam rangka pekerjaan, kita tidak boleh ketemu WP. Tapi kalau tidak bekerja, ya boleh lah,” kata Ken.

Ken mengaku, ketentuan baru terkait pemeriksaan WP ini berlaku usai tax amnesty 31 Maret 2017. Itu berarti, efektif dijalankan per 1 April 2017. “Iya setelah tax amnesty,” tegas dia.

Menurutnya, akan ada sanksi bagi WP yang menolak untuk datang ke kantor menjalani pemeriksaan pajak. Sanksi ini tertuang dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

“(Kalau nolak) kan ada ketentuannya, ada sanksinya. Di UU KUP sudah ada, kalau menghalang-halangi pemeriksaan ada sanksinya, boleh langsung dilakukan penyidikan,” Ken mengatakan.

Asal tahu saja, WP yang menolak di lakukan pemeriksaan pajak, akan dikenakan sanksi seperti yang telah di atur dalam UU KUP Pasal 39 ayat (1) huruf e. Disebutkan WP yang menolak dilakukannya pemeriksaan pajak dapat di pidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang di bayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengharamkan pertemuan antara petugas pajak dengan wajib pajak (WP) yang berlokasi di luar kantor. Aturan ini untuk mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dapat mencoreng integritas Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai pengawal keuangan negara.

“Setiap fiskus atau pemeriksa pajak di dalam menemui WP, tidak boleh bekerja di luar kantor. Apakah staf pemeriksa, Account Representative (AR) melakukan pertemuan di luar jam kantor dan di luar kantor,” ujar dia.

Lebih jauh Sri Mulyani menjelaskan, pertemuan fiskus dengan WP terkait aktivitas pengumpulan pajak, mengharuskan WP datang langsung ke kantor pada jam-jam operasional. Apabila WP enggan ke kantor pajak, ini berarti ada niat yang tidak baik dari WP tersebut.

“Kalau enggan ke kantor pajak berarti dia punya niat buruk. Mengundang aparat pajak di restoran, di kafe, di rumah WP, atau di mana saja berarti bisa diajak kolusi. Dia menyalahi aturan dan tidak ada yang bisa memonitor, dan tidak ada yang bisa menjelaskan,” dia menjelaskan.

Sumber: bisnis.liputan6.com


Tag: tax amnesty

Jakarta, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menegaskan pemerintah tidak akan memperpanjang program pengampunan pajak (tax amnesty). Pemerintah mengikuti Undang-undang Pengampunan Pajak Nomor 11 Tahun 2016, bahwa program tax amnesty berlaku selama 9 bulan dan berakhir pada 31 Maret 2017.

Hal ini disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (29/3/2017). Menurutnya, apabila ada perpanjangan program pengampunan pajak harus menggunakan UU.

“Tapi sampai dengan saat ini tidak ada pembahasan dengan DPR untuk memperpanjang. 3 periode selama 9 bulan sudah sangat cukup untuk Wajib Pajak (WP) ikut tax amnesty,” terang Hestu Yoga.

Hestu Yoga mengatakan, hingga 28 Maret 2017, WP yang sudah ikut tax amnesty sebanyak 832.631 WP. Dengan Surat Pernyataan Harta (SPH) yang masuk 873.976 SPH.

“Jadi tidak ada alasan belum tahu, belum tersosialisasi, baru akan mau ikut tapi waktu sudah mepet. Karena kita sudah ingatkan terus dan sekarang waktunya akan berakhir,” dia menegaskan.

Lebih jauh katanya, pasca tax amnesty, Ditjen Pajak akan membina atau mengawasi WP yang sudah ikut program pengampunan pajak. Supaya mereka patuh membayar pajak dan melaporkan SPT Tahunan PPh dengan benar. “Jadi bukan diperiksa,” dia menjelaskan.

Bagi WP yang tidak ikut tax amnesty, dia bilang, Ditjen Pajak akan melacak, melakukan pemeriksaan harta WP. Ancamannya Pasal 18 UU Pengampunan Pajak. Ditjen Pajak sudah menyiapkan regulasi maupun sumber daya manusia dalam upaya penegakkan hukum ini.

“Kita punya data dari 67 institusi dan lembaga lainnya yang melaporkan data ke Ditjen Pajak. Jadi nanti setelah selesai tax amnesty, dicek harta punya siapa, sudah ikut tax amnesty belum dipastikan dulu akurasinya, baru pemeriksaan jalan,” jelas Hestu Yoga.

Sumber: liputan6.com


Tag: tax amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan akan menyisir semua data wajib pajak pasca berakhirnya program tax amnesty pada 31 Maret 2017 nanti. Penyisiran akan melibatkan sejumlah instansi lain hingga ke daerah.

“Kami akan melihat data bea cukai, perpajakan, sampai daerah akan kami lihat. Kami akan lakukan pelaksanaan undang-undang pajak secara konsisten,” ujarnya dalam acara Farewell Tax Amnesty di Jakarta, Selasa (28/2/2017).

Perempuan yang kerap disapa Ani itu menegaskan, pemerintah akan melakukan tindakan hukum pasca program tax amnesty. Penegakkan hukum akan menyasar wajib pajak yang belum melaporkan hartanya dengan benar kepada negara.

Menurutnya, Kapolri, Jenderal TNI, hingga Jaksa Agung sudah berkomitmen mendukung pelacakan data dan penegakan hukum pajak kepada wajib pajak yang tidak melaporkan hartanya kepada negara dan tidak ikut tax amnesty.

“Kami akan hitung, dalam jangka waktu 3 tahun kami temukan, akan kami gunakan itu untuk tagih anda dengan sanksi 2 persen per bulan selama 24 bulan,” kata Ani.

Namun, wajib pajak masih bisa terhindar dari sanksi itu. Syaratnya, segara mungkin melaporkan semua hartanya Ditjen Pajak melalui program tax amnesty sebelum 31 Maret 2017.

Sumber: kompas.com 


Tag: tax amnesty

Tags :

Category : Article , News Article

JAKARTA. Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiaseteadi memperlambat ritme bicaranya. Ia tiba-tiba mengaku sedih lantaran pelaksanaan program amnesti pajak (tax amnesty) akan berakhir kurang dari dua bulan lagi.

“Terus terang saya sampaikan, saya agak sedih karena dua bulan ini mau ditinggal amnesti dan amnesti tidak akan pernah kembali,” ujarnya saat berbicara dalam seminar Problem Defisit Anggaran di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/2).

Program yang sempat menuai pro dan kontra sejak awal pelaksanaanya itu memang merupakan kebijakan langka. Sebab, kebijakan serupa belum tentu akan ada lagi sampai 30 tahun ke depan.

Sebelum 2016, pelaksanaan tax amnesty terakhir kali dilaksankan pada 1984 silam. Butuh waktu 32 tahun program tersebut “dihidupkan” lagi dan dijalankan pada 2016.

Setelah tax amnesty berakhir, pemerintah akan mengambil langkah keras melalui penegakan hukum hingga memperketat ketentuan-ketentuan perpajakan.

Dari sisi global, sistem keuangan juga akan semakin transparan. Sebab, sejumlah negara sudah meningkatkan intensitas pertukaran informasi antarnegara, termasuk informasi di sektor keuangan global untuk kepentingan perpajakan.

Cerita mudahnya menyembunyikan kekayaan di luar negeri bisa jadi akan berubah pada 2018 mendatang. “Karena itu kalian bisa menyesal kalau tidak ikut (amnesti pajak),” kata Ken.

Saat ini program tax amnesty sudah memasuki periode ketiga atau terakhir. Program itu akan resmi ditutup pada 31 Maret 2017 mendatang. (Yoga Sukmana)

Sumber: http://nasional.kontan.co.id/news/saat-tax-amnesty-membuat-dirjen-pajak-sedih

Tag: tax amnesty

Manfaatkan Amnesti Pajak segera. Dapatkan kepastian hukum atas kewajiban perpajakan sampai dengan tahun pajak 2015. Hindari resiko perpajakan yang lebih besar jika anda mengalami pemeriksaan pajak.

Batas akhir Amnesti/Pengampunan Pajak atas harta dan penghasilan yang belum dilaporkan adalah sampai dengan 31 Maret 2017

Konsultasikan pada kami segera.

Hubungi 021 7807316 atau email ke: info@maas.co.id

Free Consultation !


Tag: tax amnesty

Category : News Article

JAKARTA. After tax amnesty program expires on 31 March 2017, Directorate General of Taxation will conduct investigation over 400,000 taxpayers, as well as the tax amnesty participants, who allegedly did not report all of their treasures in the assets declaration letter.

Director of Counseling, Services, and Public Relations of Directorate General of Taxation Hestu Yoga Saksama said, the tax authority will deploy 5,000 personnel to conduct the investigation. “This year, we will be focusing on the taxpayers, who did not participate in tax amnesty, as well as on the valid data (on unreported assets),” he said.

Hestu said, the data of targeted 400,000 taxpayers would be submitted to the regional tax offices and Tax Offices (KKP) in August 2017. Subsequently, tax offices in the regions will monitor and investigate the taxpayers.

Previously, Directorate General of Taxation had delivered reminder emails to 204,125 taxpayers to join tax amnesty. Hestu said, tax officers will prioritize on the investigations on the taxpayers, who have received the e-mails, but would have not clarified the data until the end of tax amnesty program.

The Directorate General of Taxation will no more send the reminder e-mails or notifications to the targeted taxpayers. “We have started matching the data,” Hestu said.
Can lead to misperception

Aside of those who have not participated in tax amnesty, the tax authority will investigate tax amnesty participants, who have not report all of their assets. If a taxpayer is found to have not reported an amount of assets, the taxpayer will be subject to pay income tax on the additional assets, plus a fine of 200% of unpaid income tax.

Executive Director of Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo said, the Directorate General of Taxation has authority to conduct the investigations.

The investigations are also mandated under the Law on Tax Amnesty. However, there should be socialization (of the investigation) to those who have not participated in tax amnesty. “One month remains for them to participate in tax amnesty,” he said.

Yustinus reminds, the investigation may lead to misperception among the people, if too exposed. “It might lead to a misperception that (the tax amnesty) has been misdirected to those who live in the country and to lower-middle class,” he said. (Muhammad Farid/Translator)

Sumber:

http://english.kontan.co.id/news/tax-authority-will-hunt-you-again


Popular Posts