Regulation research
Start with a topic, number, authority, or tax treatment; refine only when the result set needs narrowing.
Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan | KEUANGAN NEGARA | CORETAX PSIAP | BN 2026 (53); 35 hlm.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya | KEUANGAN NEGARA | PERUBAHAN INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS KINERJA DAERAH | BNRI 2026 (91); 3 hlm.
Standar Biaya Keluaran dalam Penganggaran Kementerian Negara/Lembaga | KEUANGAN NEGARA | STANDAR BIAYA KELUARAN | BNRI 2026 (92); 5 hlm.
Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Idulfitri 1447 Hijriah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026 | DTP PESAWAT 2026 | BNRI 2026 (90) ; 8 hlm.
Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah dalam rangka Pemberian Sumbangan Bencana Sumatera Tahun Anggaran 2026 | PAJAK | PPN DTP SUMBANGAN BENCANA SUMATERA | BN 2026 (106); 7 Hlm.
Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Diterima dan/atau Diperoleh Peserta Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi yangDitanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026 | PAJAK PENGHASILAN PPH 21 PEMAGANGAN | BN 2026 (107); 14 hlm.
Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 | DANA DESA PENGELOLAAN | BN 2026 (99); 44 hlm.
Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026 | KEUANGAN NEGARA | DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU | BNRI 2026 (180); 4 hlm.
Pengenaan Bea Masuk Antidumping atas Impor Produk Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate yang Berasal dari India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand | KEUANGAN NEGARA | BEA MASUK ANTI DUMPING BIAXIALLY ORIENTED POLYETHYLENE TEREPHTHALATE INDIA TIONGKOK THAILAND | BNRI 2026 (214); 5 Lembar
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara | KEUANGAN NEGARA | PERUBAHAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA | BNRI 2026 (269); 16 hlm.
Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik | PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | BNRI 2026 (276); 46 hlm.
Tata Cara Pengelolaan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan | KEUANGAN NEGARA | TATA CARA PENGELOLAAN ANGGARAN OTORITAS JASA KEUANGAN | BNRI 2026 (271); 16 hlm.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai | BNRI 2026 (338); 7 hlm.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan | DATA DAN INFORMASI TENTANG PERPAJAKAN | BNRI 2026 (138); 6 hlm.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan | KEUANGAN NEGARA | BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLAAN DANA PERKEBUNAN PERUBAHAN | BN 2026 (139); 4 hlm.
Pengelolaan Dana Bagi HasilPerkebunan Sawit | DANA BAGI HASIL SAWIT | BN 2026 (162); 51 hlm.
Pemberian Pinjaman Daerah dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Fiskal Nasional yang Bersumber dari Dana Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank | KEUANGAN NEGARA | PINJAMAN DAERAH LEMBAGA KEUANGAN BANK | BNRI 2026 (185); 24 hlm.
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara | KEUANGAN NEGARA | TUNJANGAN HARI RAYA GAJI 13 | BN 2026 (154); 8 hlm.
Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil atau Dana Desa dalam Rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih | KEUANGAN NEGARA | KOPERASI DESA MERAH PUTIH DANA ALOKASI UMUM DANA BAGI HASIL | BNRI 2026 (215); 10 hlm.
Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi | KEUANGAN NEGARA | DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM DANA REBOISASI | BNRI 2026 (214); 15 hlm.
Send the active query and filters so MAAS can review facts, risk, and evidence before you apply a position.
