Search Indonesian tax regulations.

Ketentuan PPN dibebaskan serta PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor dan/atau penyerahan barang atau jasa tertentu.

Kerangka hubungan keuangan pusat-daerah, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, transfer, dan pengaturan fiskal daerah.

Aturan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, termasuk NPWP, SPT, pembayaran, pemeriksaan, ketetapan, keberatan, dan administrasi elektronik.

Penegasan penerapan PPN dan PPnBM, termasuk penyerahan, nilai tertentu, dokumen setara faktur pajak, dan penunjukan pihak pemungut.

Aturan turunan untuk penyesuaian PPh, termasuk penghasilan dikecualikan, biaya, natura, treaty, anti avoidance, dan WP peredaran bruto tertentu.

Kerangka perubahan besar perpajakan Indonesia, termasuk PPh, PPN, dan ketentuan umum perpajakan.

Aturan PPh final bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, termasuk tarif, jangka waktu, dan batas penerapan.

Ketentuan PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, termasuk PPJB atas tanah dan/atau bangunan.

Aturan historis PPh final untuk wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yang kemudian diganti oleh PP 23 Tahun 2018.

Dasar hukum PPN dan PPnBM sebelum perubahan berikutnya, termasuk penyerahan kena pajak, faktur pajak, kredit pajak, dan pemungutan.

Kerangka utama Pajak Penghasilan, termasuk subjek pajak, objek pajak, biaya, tarif, pemotongan, dan penghitungan penghasilan kena pajak.

Perubahan besar atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, termasuk hak dan kewajiban wajib pajak, pemeriksaan, ketetapan, dan sanksi.