Riset regulasi

Cari Regulasi Pajak Indonesia.

Mulai dari topik, nomor, otoritas, atau perlakuan pajak; persempit hanya saat hasil perlu difilter.

Coba:

5 ditemukan1–5Halaman 1/1

Per halaman

Juga mencakup: pajak pertambahan nilai

PMKNo. 42026

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Idulfitri 1447 Hijriah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026

Konteks dokumen

DTP PESAWAT 2026

KemenkeuBerlakuBuka dokumen

PMKNo. 52026

Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah dalam rangka Pemberian Sumbangan Bencana Sumatera Tahun Anggaran 2026

Konteks dokumen

PAJAK · PPN DTP SUMBANGAN BENCANA SUMATERA · BN 2026 (106); 7 Hlm.

KemenkeuBerlakuBuka dokumen

PMKNo. 242026

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi dalam Rangka Dukungan Pemerintah Terhadap Kenaikan Harga Avtur yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026

Konteks dokumen

KEUANGAN NEGARA · PPN DTP JASA ANGKUTAN NIAGA

KemenkeuBerlakuBuka dokumen

PMKNo. 432026

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Sekolah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026

Konteks dokumen

KEUANGAN NEGARA · PPN DTP ANGKUTAN UDARA NIAGA

KemenkeuBerlakuBuka dokumen

PER DJPNo. PER-12/PJ/20252025

BATASAN KRITERIA TERTENTU PIHAK LAIN SERTA PENUNJUKAN PIHAK LAIN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN MELALUI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DALAM RANGKA PELAKSANAANSISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Konteks dokumen

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-12/PJ/2025 TENTANG BATASAN KRITERIA TERTENTU PIHAK LAIN SERTA PENUNJUKAN PIHAK LAIN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN MELALUI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, perlu dilakukan penyesuaian

DJPStatus hukum belum diverifikasiBuka dokumen

Siapkan brief kasus dari pencarian ini?

Kirim query dan filter aktif agar MAAS mereview fakta, risiko, dan bukti sebelum posisi diterapkan.

Buka panduan Siapkan brief